Setiap tahunnya kegiatan mudik gratis banyak diselenggarakan oleh berbagai perusahaan swasta maupun pemerintah. Ada berbagai tujuan yang ingin dicapai, sebagai pelayanan kepada anggota masyarakat hingga keamanan yang lebih terjamin menjadi pertimbangannya, disamping itu juga dengan adanya mudik gratis, pengeluaran untuk biaya mudik bagi peserta mudik juga dapat ditekan.
Salah satunya yang melakukan mudik gratis tahun ini adalah dari pemprov DKI Jakarta. Pemberangkatan pemudik sendiri dilepas oleh Gubernur Anies dari lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis 30 Mei 2019. Jumlah pemudik yang diberangkatkan mencapai 17.427 pemudik.
Para pemudik diantara menggunakan 300 unit bus pariwisata ber-AC ke 10 kota tujuan di Jawa Barat dan Jawa Tengah serta Jawa Timur, yakni Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kab. Kebumen, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kab. Wonogiri, Kota Jogjakarta, dan Kab. Jombang.
Sampai di sini sih tidak ada masalah, malah perlu kita apresiasi upaya Gubernur Anies untuk membantu pemudik mencapai kampung halamannya dengan selamat.
Namun bila kita melihat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov DKI Jakarta dengan kode tender 37161127 dan nama tender Sewa Mobillitas Darat Kegiatan Penyelenggaraan Mudik Gratis Provinsi DKI Jakarta, maka akan terlihat nilai sebesar Rp14.048.650.000 yang setelah dinego menjadi Rp13.978.140.000. Artinya bila kita bagi rata dengan 300 bus yang disewa oleh pemprov DKI Jakarta maka kita akan menemukan nilai Rp46.593.800/bus.
Coba kita bandingkan dengan Kemenhub yang juga mengadakan kegiatan mudik serupa tahun ini.
Kemenhub sendiri telah mempersiapkan bus yang akan dipergunakan untuk mengangkut sekitar 54.000 pemudik ke 40 kota tujuan mudik gratis. Yakni Cirebon, Banjarpatoman (via Tasikmalaya dan Ciamis), Kuningan. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta: Slawi (via Tegal), Pemalang, Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Blora, Purwodadi, Salatiga, Boyolali, Solo, Sragen, Klaten, Wonogiri, Wonosari, Yogyakarta, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap. Jawa Timur: Madiun, Tuban, Mojokerto, Kediri, Malang, Pacitan. Sumatera: Lampung, Palembang, Padang.
Nilai anggaran untuk mudik Dephub adalah Rp34 miliar yang dipersiapkan untuk 1200 bus dengan perincian 970 bus di antaranya untuk arus mudik, dan 230 bus untuk arus balik. Dan sudah termasuk 81 truk yang dipersiapkan untuk mengangkut 3.645 kendaraan bermotor.
Realisasinya dari Dephub sendiri ternyata ada kenaikan sehingga totalnya mencapai 1.243 bus. Namun tidak dijelaskan apakah ada penambahan anggaran atau tidak.
Namun bila kita berpatokan pada 1200 bus di awal yang anggarannya sudah fix Rp34 miliar, maka kita akan mendapatkan perhitungan Rp34 miliar dibagi 1200 bus, maka hasilnya adalah senilai Rp28,3 juta/bus.
Kesimpulannya,
Pemprov DKI harus mengucurkan dana Rp13.978.140.000 untuk 300 bus (Rp46.593.800/bus)
Sementara Dephub mengucurkan dana Rp34 miliar untuk 1200 bus (Rp28,3 juta/bus)
Selisih antara kedua perhitungan itu mencapai lebih kurang Rp18 juta/bus.
Apa yang menyebabkan selisih sedemikian jauh? Apakah mungkin bus yang disewa pemprov DKI Jakarta, fasilitasnya lebih wah dibandingkan dengan bus yang disewa oleh Dephub? Misalnya di dalam bus ada Jacuzzi (bak untuk berendaam), ada barnya atau ada lapangan tenisnya?
Atau jangan-jangan karena Jakarta-Surabaya yang kini sudah bisa ditempuh dalam waktu 12 jam via tol. Si supir bus diinstruksikan dari Jakarta langsung ke Surabaya dulu via tol agar dapat mengajak penumpangnya melihat pemandangan jalan tol Jakarta-Surabaya, baru kemudian balik dan menurunkan penumpangnya sesuai kota tujuannya masing-masing?
Saya tidak tahu cara berpikir gubernur yang satu ini. Mentang-mentang dibayar dari APBD dan bukan dari uang pribadinya, terkesan dibelanjakan seboros mungkin. Kebiasaan borosnya bukanlah kali ini saja. Tentu kita masih ingat, tahun lalu Anies menghabiskan Rp580 juta untuk waring yang menutupi kali item. Terbukti waring tersebut belum lama dipakai kemudian rusak, akhirnya uang Rp 580 juta pun terbuang percuma.
Belum lagi TGUPP bentukan Anies yang kini jumlah anggotanya sudah tidak terbatas, lewat Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 yang diundangkan pada 22 Februari 2019. Dan semua anggota TGUPP yang digaji dari APBD dengan jumlah puluhan miliar tersebut tidak jelas hasil kerjanya hingga kini.
Beberapa contoh tersebut hanyalah segelintir dari sekian banyak pemborosan yang dipertontonkan Anies selama 3 tahun dirinya menjabat gubernur. Hal ini juga menunjukkan bila Anies pada dasarnya adalah orang yang tidak mampu mengelola anggaran dengan baik dan benar.
Tidak mengherankan, mengingat sifatnya yang ingin menyenangkan semua pihak. Apalagi kental tercium ambisi Anies untuk mengikuti pilpres 2024 nanti. Sadar bahwa kemampuannya rendah namun gede nafsu dan bacot doang. Membuat Anies harus mulai memupuk populerisme sedini mungkin dan sebanyak mungkin sebagai modal pilpres 2024 kelak. Caranya, ya manfaatkan APBD DKI Jakarta yang nilainya sangat besar untuk menyenangkan kelompok-kelompok yang diharapkan dan berpotensi menjadi pendukung militannya kelak.
Ref:
(dephub.go.id/post/read/lepas-keberangkatan-mudik-gratis-dengan-bus,-menhub-kurangi-tingkat-kecelakaan-dan-penggunaan-kendaraan-pribadi)
(wartakota.tribunnews.com/2019/03/19/kemenhub-siapkan-1200-bus-mudik-gratis)
(m.tribunnews.com/metropolitan/2019/05/30/pemprov-dki-juga-adakan-mudik-gratis-berangkatkan-17427-pemudik-dengan-300-bus-ke-10-kota-tujuan)