Anies Ingin Pajak Dari Sumber-Sumber Halal, Sinyal Jakarta Bersyariah??

Akhirnya Gubernur Anies Baswedan menunjukkan apa yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Banyak yang menduga, bahwa kepemimpinan Gubernur Anies akan membawa sebuah pergerakan yang bernama Jakarta Bersyariah. Dan satu kalimat yang mengindikasikan hal itu adalah kalimat berikut ini..

Anies hanya ingin pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berasal dari sumber-sumber yang halal.

“Kami ingin uang halal, kami ingin dari kerja halal. Enggak berkah kalau masalah-masalah seperti ini,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017) malam.

Apa yang dimaksud Gubernur Anies tentang hal ini?? Gubernur Anies menyatakan hal ini meresponi respon dari manajemen Alexis yang menyebut pajak yang mereka bayarkan per tahun mencapai Rp 30 miliar. Angka itu merupakan akumulasi dari seluruh unit usaha yang ada di Hotel Alexis, mulai dari restoran, griya pijat, hingga spa.

Nah, kalau pajak Rp 30 miliar ditolak karena terindikasi merupakan sumber pajak yang tidak halal, maka Gubernur Anies harus konsisten dengan istilah kehalalan tersebut. Jangan hanya dari Alexis saja ditolak. Dan Gubernur Anies harus dengan jelas dan tegas menyatakan apa maksud pajak harus dari sumber-sumber halal??

Kalau hal ini tidak jelas dan tidak diatur dalam kebijakan Pergub atau Perda, maka akan terjadi ketidakpastian hukum dan usaha. Orang yang mau berusaha dan sudah berusaha akan menjadi takut ditolak izinnya karena ketidakjelasan ini. Halal yang bagaimanakah yang dimaksud?? Apakah harus dibuat bersyariah seperti yang terjadi pada Bank-Bank kita saat ini?? Atau modal dan uang yang dipakai untuk usaha harus dari Bank-Bank syariah dan sistem syariah??

Gubernur Anies jangan membuat ketidakjelasan hukum dari pernyataannya ini. Kalau dulu dia hanya orang yang tidak punya jabatan sebagai Kepala Daerah dalam kampanye, kini dia tidak boleh lagi asal bicara. Semua harus dipikirkan sebelum menyampaikan sesuatu dan apa yang disampaikannya adalah sebuah pernyataan seorang Kepala Daerah yang akan jadi pegangan publik.

Masalah halal ini apakah semua usaha harus dikasih stempel halal MUI?? Apakah semua usaha harus dikasih label syariahnya?? Ini benar-benar harus diklarifikasi Gubernur Anies supaya tidak menjadi kebingungan bagi para pengusaha. Apakah setiap hotel dan usaha hiburan yang dikatakan adalah tempat dimana orang melakukan maksiat harus ditutup??

Selain Alexis, banyak lagi hotel atau tempat hiburan yang diduga melakukan usaha seperti alexis. Masih Ada Clasic, Travel, Malioboro, Nusa Permai, dan masih banyak lagi kalau dasarnya adalah isu yang beredar di media massa. Kalau ingin sumber pajak dari yang halal, maka ini semua harus ditutup juga.

Bukan hanya itu, hotel-hotel yang dipakai untuk tinggal para ekspatriat yang kumpul kebo juga harus ditutup. Karena itu melegalkan kegiatan haram dan uang yang diterima oleh hotel atau usaha tersebut membuat pajaknya jadi haram. Halal itu tidak boleh 99 persen, harus 100 persen.

Lalu bagaimana nantinya Gubernur Anies mendapatkan pajak untuk pembangunannya?? Nah ini yang harus serius diklarifikasi oleh Gubernur Anies. Apalagi kalau masuk konsep RIBA, bisa-bisa DKI Jakarta ini tidak jelas lagi bagaimana sistem pendapatannya.

Saya perlu mengangkat hal ini lebih jauh lagi untuk kita semakin seriusi. Jangan sampai pernyataan Gubernur Anies seperti ini dibiarkan. Bisa gawat dan berbahaya ketika menyebut masalah halal dan haram dalam hal mendapatkan pajak. Lah bagaimana pajak yang disetor lapo, BPK, dan masakan manado yang jual makanan haram??

Ini benar-benar warning bagi kita. Kalau saya menyatakan bahwa ini sinyal Jakarta Bersyariah, jangan pikir saya terlalu jauh berpikir. Karena nanti kalau apa yang saya pikirkan ini benar-benar terjadi, maka yang hanya bisa lakukan adalah penyesalan.

Kalau Jakarta benar-benar sudah sah jadi Jakarta Bersyariah, maka harapan saya Presiden Jokowi sudah selesai mengurus administrasi perpindahan Ibukota. Karena akan sangat berbahaya, kalau kita punya Ibukota bersyariah padahal negara kita adalah NKRI, bukan negara Islam. Dan kalau ini terjadi, strategi mereka menjadikan Indonesia Negara Islam dan mengganti NKRI kan tercapai.

Masihkah menganggap Gubernur Anies ini ancaman sepele dan kecil bagi NKRI?? Saya berharap kita tidak menyesal nantinya.

Salam Jakarta Bersyariah.