Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Graha Pradipta JEC, Yogyakarta, Rabu (25/7). (Foto: Humas/Fitri).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara tentang dana desa juga mendengar langsung kesulitan-kesulitan yang dialami para kepala desa terkait pembuatan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ).
Salah seorang peserta yang berasal dari Temanggung, Yamsudi, menyampaikan bahwa kesulitan pembuatan SPJ karena laporannya yang sangat tebal dan rinciannya banyak.
Karena belum bisa menangkap apa yang disampaikan, Presiden menjelaskan bahwa dirinya ingin mendengarkan kesulitan pembuatan SPJ agar bisa memarahi Menteri Keuangan.
“Saya nanti bisa marahi ke Menteri Keuangan gitu loh. Buat blangkonya jangan tebal-tebal, jangan banyak-banyak dong, kepala desa sulit semuanya. Buat yang gampang,” ujar Presiden saat berdialog dengan peserta dalam acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (25/7) siang.
Kepala Negara menjelaskan bahwa dengan Dana Desa ini diharapkan nantinya akan ada pemerataan di seluruh tanah air dan tidak ada ketimpangan antara desa dan kota serta wilayah barat, tengah, dan timur.
“Percepatan pembangunan desa ini akan memberikan pemerataan kepada rakyat kita, tetapi memang harus tepat sasaran. Jangan sampai keliru tembakannya, harus tepat sasaran. Jangan yang namanya dana desa itu diecer-ecer, enggak akan kelihatan nanti,” tambah Presiden.
Untuk itu, Presiden minta untuk fokus saja, satu tahun fokus 60% untuk misalnya infrastruktur jalan desa nanti setelah rampung tahun depan, ganti lagi membangun yang lain.
Hal ini sama, menurut Presiden, seperti yang dilakukan untuk APBN, fokus total pada infrastruktur. “Rampung, nanti tahapan kedua kita akan masuk ke investasi di sumber daya manusia. Rampung. Masuk lagi ke tahapan-tahapan berikutnya. Desa pun juga harus bekerjanya fokus seperti itu,” sambung Presiden.
Peserta kedua yang berasal dari Klaten, Hari Wibowo, menyampaikan bahwa kesulitan SPJ di antaranya terletak pada pajak, dimana mayoritas warga desa tidak mempunyai NPWP, realisasi antara perencanaan dan kenyataan di lapangan, dimana ada realisasi yang lebih dan kurang yang sulit untuk di-SPJ-kan.
“Masalah ketiga ada di lampiran yang sangat tebal yang membutuhkan biaya penjilidan dan fotokopi yang kadang tidak dianggarkan. Keempat, soal permintaan mendadak dari warga,” keluh Hari.
Usai mendengarkan keluhan peserta dari Klaten, Presiden menyampaikan bahwa tugas kepala desa menjelaskan kepada rakyat. Memang pemimpin seperti itu, lanjut Presiden, kadang dimaki-maki rakyat, kadang dibentak-bentak, ya memang itulah tugas pemimpin.
“Nangkep semua saya sekarang. Memang sangat sulit. Nanti pulang akan saya bicarakan. Nggih pun,” jawab Presiden menanggapi keluhan warga Klaten.
Dana Desa ini nantinya, tambah Presiden, bisa menjadi pilar ekonomi nasional, kalau dana desa itu betul-betul bisa tepat sasaran sehingga menaikkan daya saing desa dan meningkatkan perekonomian di desa.
“Dana Desa betul-betul uang berputar di bawah ini akan juga memberikan percepatan pada ekonomi di tingkat yang paling bawah di desa, sehingga kita harapkan juga ada stabilitas, misalnya irigasi sudah baik, jalan di desa, jalan produksi juga baik, sehingga ada juga nanti stabilitas pangan di situ juga akan tidak terganggu,” sambung Presiden.
Kalau infrastruktur-infrastruktur tadi terselesaikan, lanjut Presiden, silakan masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, jambanisasi. “Saya lihat kemarin di Sumatra Selatan juga sangat bagus sekali. Ada sekian warga desa yang belum memiliki jamban dikerjakan karena memang itu diperlukan. Silakan,” ungkap Presiden.
Di akhir sambutan, Kepala Negara mengingatkan agar jangan sampai dengan dana desa yang ada ini menjadi masalah bagi kepala desa sehingga perlu hati-hati dalam penggunaannya.
“Saya titip hati-hati semuanya. Hati-hati, hati-hati, karena ini akan bermanfaat bagi rakyat di desa, masyarakat desa, bagi desa tetapi bisa menjadi malapetaka kalau penggunaannya awur-awuran sehingga Bapak/Ibu dan Saudara-saudara semua harus berhadapan dengan hukum,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengaku tidak ingin yang hadir pada pertemuan kali ini bermasalah dengan aparat hukum. Ia meyakini dengan administrasi, perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan laporan yang baik, serta pelaporan yang lebih sederhana akan memudahkan para pelaku dana desa.
“Terakhir, sekali lagi tahun depan adalah, tahun ini dan tahun depan kita memasuki tahun politik 2019. Saya minta kepada seluruh kepala desa, sekali lagi, menjaga persatuan, menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan di antara kita,” pungkas Presiden di akhir sambutan.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara kali ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negra Pratikno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (DNA/EN)
Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Graha Pradipta JEC, Yogyakarta, Rabu (25/7). (Foto: Humas/Fitri).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara tentang dana desa juga mendengar langsung kesulitan-kesulitan yang dialami para kepala desa terkait pembuatan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ).
Salah seorang peserta yang berasal dari Temanggung, Yamsudi, menyampaikan bahwa kesulitan pembuatan SPJ karena laporannya yang sangat tebal dan rinciannya banyak.
Karena belum bisa menangkap apa yang disampaikan, Presiden menjelaskan bahwa dirinya ingin mendengarkan kesulitan pembuatan SPJ agar bisa memarahi Menteri Keuangan.
“Saya nanti bisa marahi ke Menteri Keuangan gitu loh. Buat blangkonya jangan tebal-tebal, jangan banyak-banyak dong, kepala desa sulit semuanya. Buat yang gampang,” ujar Presiden saat berdialog dengan peserta dalam acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (25/7) siang.
Kepala Negara menjelaskan bahwa dengan Dana Desa ini diharapkan nantinya akan ada pemerataan di seluruh tanah air dan tidak ada ketimpangan antara desa dan kota serta wilayah barat, tengah, dan timur.
“Percepatan pembangunan desa ini akan memberikan pemerataan kepada rakyat kita, tetapi memang harus tepat sasaran. Jangan sampai keliru tembakannya, harus tepat sasaran. Jangan yang namanya dana desa itu diecer-ecer, enggak akan kelihatan nanti,” tambah Presiden.
Untuk itu, Presiden minta untuk fokus saja, satu tahun fokus 60% untuk misalnya infrastruktur jalan desa nanti setelah rampung tahun depan, ganti lagi membangun yang lain.
Hal ini sama, menurut Presiden, seperti yang dilakukan untuk APBN, fokus total pada infrastruktur. “Rampung, nanti tahapan kedua kita akan masuk ke investasi di sumber daya manusia. Rampung. Masuk lagi ke tahapan-tahapan berikutnya. Desa pun juga harus bekerjanya fokus seperti itu,” sambung Presiden.
Peserta kedua yang berasal dari Klaten, Hari Wibowo, menyampaikan bahwa kesulitan SPJ di antaranya terletak pada pajak, dimana mayoritas warga desa tidak mempunyai NPWP, realisasi antara perencanaan dan kenyataan di lapangan, dimana ada realisasi yang lebih dan kurang yang sulit untuk di-SPJ-kan.
“Masalah ketiga ada di lampiran yang sangat tebal yang membutuhkan biaya penjilidan dan fotokopi yang kadang tidak dianggarkan. Keempat, soal permintaan mendadak dari warga,” keluh Hari.
Usai mendengarkan keluhan peserta dari Klaten, Presiden menyampaikan bahwa tugas kepala desa menjelaskan kepada rakyat. Memang pemimpin seperti itu, lanjut Presiden, kadang dimaki-maki rakyat, kadang dibentak-bentak, ya memang itulah tugas pemimpin.
“Nangkep semua saya sekarang. Memang sangat sulit. Nanti pulang akan saya bicarakan. Nggih pun,” jawab Presiden menanggapi keluhan warga Klaten.
Dana Desa ini nantinya, tambah Presiden, bisa menjadi pilar ekonomi nasional, kalau dana desa itu betul-betul bisa tepat sasaran sehingga menaikkan daya saing desa dan meningkatkan perekonomian di desa.
“Dana Desa betul-betul uang berputar di bawah ini akan juga memberikan percepatan pada ekonomi di tingkat yang paling bawah di desa, sehingga kita harapkan juga ada stabilitas, misalnya irigasi sudah baik, jalan di desa, jalan produksi juga baik, sehingga ada juga nanti stabilitas pangan di situ juga akan tidak terganggu,” sambung Presiden.
Kalau infrastruktur-infrastruktur tadi terselesaikan, lanjut Presiden, silakan masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, jambanisasi. “Saya lihat kemarin di Sumatra Selatan juga sangat bagus sekali. Ada sekian warga desa yang belum memiliki jamban dikerjakan karena memang itu diperlukan. Silakan,” ungkap Presiden.
Di akhir sambutan, Kepala Negara mengingatkan agar jangan sampai dengan dana desa yang ada ini menjadi masalah bagi kepala desa sehingga perlu hati-hati dalam penggunaannya.
“Saya titip hati-hati semuanya. Hati-hati, hati-hati, karena ini akan bermanfaat bagi rakyat di desa, masyarakat desa, bagi desa tetapi bisa menjadi malapetaka kalau penggunaannya awur-awuran sehingga Bapak/Ibu dan Saudara-saudara semua harus berhadapan dengan hukum,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengaku tidak ingin yang hadir pada pertemuan kali ini bermasalah dengan aparat hukum. Ia meyakini dengan administrasi, perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan laporan yang baik, serta pelaporan yang lebih sederhana akan memudahkan para pelaku dana desa.
“Terakhir, sekali lagi tahun depan adalah, tahun ini dan tahun depan kita memasuki tahun politik 2019. Saya minta kepada seluruh kepala desa, sekali lagi, menjaga persatuan, menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan di antara kita,” pungkas Presiden di akhir sambutan.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara kali ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negra Pratikno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (DNA/EN)
