Bulan Desember 2017, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini, Ken Dwijugiasteadi, akan menyelesaikan masa baktinya sebagai seorang Dirjen Pajak pada akhir bulan November 2017 ini. Efektif mulai tanggal 1 Desember, harus sudah ada pengganti yang akan mengisi posisi dirjen pajak.
Nama yang disebut dan digadang-gadang menjadi penggantinya adalah Robert Pakpahan. Robert merupakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan. Pengalaman Robert dalam bidang perpajakan tidak perlu diragukan. Tetapi apakah Robert bisa tampil tegas dan keras?? Itulah yang patut dipertanyakan.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai posisi direktur jenderal pajak menyebutkan bahwa untuk jangka panjang, sosok yang berintegritas dan berkarakter kuat dibutuhkan sebagai dirut pajak. Contoh orang yang cocok menjadi dirut pajak adalah mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pendapat Yustinus ini tentu tidak salah kalau melihat apa yang dilakukan oleh Ahok. Ahok yang punya banyak ide gila dan terobosan serta beritegritas dan berkarakter kuat memang sangat cocok jadi dirjen pajak. Sayangnya, Ahok tidak bisa jadi dirjen pajak. Bukan karena sedang dipenjara, tetapi karena untuk menjadi dirjen pajak itu haruslah PNS.
Kalau pun diusahakan, maka akan menjadi sebuah preseden yang tidak baik. Tetapi kalau Ahok jadi staf khusus Presiden urusan pajak, anggaran dll, tentu saja bisa. Apalagi kalau nanti Ahok bisa berperan menjadi seperti orang ketiga di pemerintahan seperti yang dilakukan Luhut. Indonesia bisa semakin maju.
Betapa hebatnya Indonesia jika melihat Ahok menjadi salah satu pejabat di pemerintahan Presiden Jokowi. Tidak perlu jadi menteri, yang penting ada saja kewenangan yang diberikan. Apapun kewenangan yang diberikan kepada Ahok, hampir bisa dipstikan akan berjalan dengan baik dan berintegritas. Kalau kekurangan pasti ada, karena selalu saja ada yang tidak suka dan menghambat.
Seorang pengamat seperti Yustinus saja sudah mengakuinya. Warga JKT 58 pun, meski masih malu-malu dan masuk goa karena melihat APBD DKI 2018 dirongrong habis, juga mengakui bahwa Ahok memang jeli dan teliti menjaga APBD. Kalau Ahok yang seperti itu jadi Dirjen Pajak?? Bisa tidak tenang tidur para mafia dan pengemplang pajak. Bakalan disasar sampai ke ujung dunia.
Tetapi tenang, Ahok tidak akan memenjarakan atau mempidanakan para pengemplang dan mafia tersebut. Karena Ahok akan mengampuni mereka dengan sebuah syarat membayar pajak dengan dendanya. Dan para mafia dan pengemplang pajak pun tidak bisa berkata apa-apa. Lalu apa yang akan dilakukan mereka??
Kalau saya jadi mafia dan pengemplang pajak, maka saya pasti akan menggerakkan demo togel berjilid-jilid. Biaya yang harus dibayar untuk aksi demo togel tersebut tidak sebanyak seandainya mereka harus membayar pajak dan dendanya. Apalagi kalau bayar aksi demonya patungan sesama mafia dan pengemplang pajak.
Tetapi tenang saja. Orang seperti Ahok mau sampai kapanpun tidak akan bisa mereka bungkam dan diamkan. Keluarganya sudah tahan ancaman. Kalau pun ada yang nekat dan membunuh Ahok dan keluarga, maka siap-siaplah ada aksi revolusi besar-besaran. Dan intel yang membaca tulisan ini harap dicatat ya. Macam-macam sama Ahok dan keluarga, bubar NKRI!
Jadi, kita tunggu saja Ahok keluar dan kini kita usahakan Presiden Jokowi untuk bisa menjadi Presiden dua periode. Saya harus katakan ini perjuangan yang sangat berat. Karena Pilpres 2019 kembali akan memakai isu SARA. Apakah kita akan tinggal diam?? Tidak, kita akan terus maju dan bersuara.
Sekali kita sudah NKRi dan Pancasila, selamanya NKRI dan Pancasila. Kalau Ahoki tidak bisa mereka terima menjadi pemimpin gara-gara SARA, mending kita bubarkan saja NKRI ini. Tetapi sebelum itu terjadi, mari kita berjuang dan bungkam para perusak NKRI ini.
Mari kita terus bersatu demi kemajuan NKRI.
Salam NKRI.