Memasuki tahun politik, tantangan pemerintahan Presiden Jokowi sangatlah besar. Karena partai politik dan politisi akan lebih banyak fokus dan memikirkan masa depan politik mereka dibandingkan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itulah Presiden Jokowi menginginkan supaya para Menteri tetap fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya.
Tetapi apakah itu memungkinkan?? Tentu saja sangat sulit berharap kepada para menteri untuk bisa fokus apalagi kalau menteri tersebut berasal dari partai politik. Itulah mengapa Presiden Jokowi memang sudah menerapkan bahwa seorang menteri tidaklah boleh seorang Ketua Umum.
Selain mengingatkan hal tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan betapa pentingnya penggunaan anggaran belanja negara dengan bijak dan penuh pertimbangan. Dan Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa jangan sampai para menteri dan kepala daerah melakukan penyalahgunan anggaran.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana desa tahun 2018 di Istana Bogor, Rabu, 6 Desember 2017. Bahkan dengan marahnya, Presiden Jokowi mengancam akan membongkar satu per satu praktek ini kalau masih saja terus terjadi.
Berikut adalah dua video betapa marahnya Presiden Jokowi terkait anggaran yang disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan tidak penting atau kegiatan pendukung daripada kegiatan intinya.
Di depan para kepala daerah dan menteri2 Presiden Jokowi Marah Besar karena adanya penyalahgunaan anggaran
Momen ini terjadi saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, pic.twitter.com/UILuwXQoOB
— ꦩꦸꦂꦠꦝ (@MurtadhaOne) December 7, 2017
Jokowi: "Model-model seperti ini harus berhenti, kalau tidak, nanti akan saya buka satu per satu…." pic.twitter.com/4FeamNTAeU
— ꦩꦸꦂꦠꦝ (@MurtadhaOne) December 7, 2017
Wajar saja Presiden Jokowi terlihat sangat marah saat menjelaskan mengenai penyalahgunaan anggaran belanja ini. Bukan apa-apa, Presiden Jokowi yang sedang giatnya membangun infrastruktur malah harus menyaksikan sendiri anggaran belanja negara disalahgunakan. Bukannya fokus pada kegiatan inti malah dana habis dipakai untuk kegiatan pendukung.
Presiden mencontohkan salah satu penyusunan anggaran di Kementerian Tenaga Kerja, terkait pemulangan TKI yang anggarannya mencapai Rp3 miliar, namun biaya pemulangannya hanya Rp500 juta, tetapi sisanya digunakan rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi perjalanan daerah dan lain-lain. Jadi, anggaran dibuat dimana tidak sampai 20 persen biaya digunakan untuk kegiatan intinya yaitu pemulangan TKI.
Presiden Jokowi juga mengancam jika praktek seperti ini terus dilakukan, maka dia tidak segan-segan akan membongkar satu per satu anggaran yang ada. Dan kalau ketahuan tentu saja ada denda dan sanksi yang akan diberikan. Mulai dari pemotongan pemberian DIPA dan bisa saja dilaporkan ke KPK kalau akhirnya ada korupsi.
Semoga saja ancaman ini benar-benar dipahami dengan serius oleh para menteri dan juga kepala daerah supaya tidak asal menggunakan anggaran belanja negara yang sudah diberikan. Apalagi kalau melihat yang saat ini jadi sorotan di Jakarta, Dimana anggaran banyak yang tidak serius diperiksa bahkan sampai ada hibah yang salah alamat kantor.
Belum lagi yang terbaru bagaimana Gubernur Anies malah ingin membebaskan para RT/RW di Jakarta untuk tidak membuat laporan terkait penggunaan dana operasional. Sebuah tindakan yang bisa saja membuat anggaran yang diberikan semakin melenceng dari yang diharapkan. Bahkan tidak mungkin dana tersebut menguap begitu saja.
Akuntabilitas penggunaan belanja negara seharusnya menjadi sebuah keharusan bagi para pemangku jabatan di negeri ini. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan dan akhirnya jadi malas mempercayakan pajak mereka kepada para pemimpinnya. Bagaimana mau percaya kalau model pemimpinnya malah mengijinkan tidak ada laporan.
Mari kita terus terlibat mengawasi kepala daerah kita yang telah dipercayakan anggaran belanja dari pemerintahan pusat. Kalau ada yang tidak benar, buat viral dan laporkan. Kalau mau dibantu, kami Indovoices bersedia untuk menuliskan dan memviralkannya.
Salam IV.