Home / Ekonomi / Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

(Antara/Rosa Panggabean)

Seorang bijak pernah berkata bahwa kerja keras dan ketekunan tidak akan pernah berakhir dalam kegagalan, kecuali kita sudah gagal dalam merencanakan sesuatu. Melakukan sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melalui kerja keras dan ketekunan akan menghasilkan kesuksesan. Sudah banyak contoh berhasilnya yang bisa kita jadikan inspirasi.

Kerja keras dan ketekunan itu ibarat tetesan air yang kecil tetapi konsisten jatuh di atas batu yang lama kelamaan akan melubangi batu tersebut. Tidak ada yang mustahil kalau kita memang mau berkerja keras dan tekun. Hal itulah yang juga bisa kita saksikan dalam perjalanan bangsa ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Jokowi menjadikan kerja jiwa kabinetnya dan jiwa kepemimpinannya. Jokowi tidak mau bangsa ini terus tertinggal dari bangsa lain, padahal punya kekayaan alam melimpah dan sumber daya manusia yang sangat banyak serta berkualitas. Itulah mengapa juga Jokowi terus memaksa para anak bangsa yang sudah besar di luar negeri untuk kembali ke Indonesia.

Salah satunya yang berhasil ditarik adalah Arcandra Tahar yang kini menjadi Wakil Menteri ESDM. Arcandra awalnya diplot sebagai Menteri ESDM, tetapi karena punya masalah dengan kewarganegaraan, maka Arcandra dijadikan Wakil Menteri ESDm untuk menghindari kegaduhan politik.

Jokowi yang suka berkerja keras dan tekun melakukan perkejaannya mau tidak mau tertular oleh para bawahannya. Kalau tidak bisa mengikuti ritme kerja Jokowi, mau tidak mau maka akan terken reshuffle dan diganti dengan menteri yang kompeten. Semua demi satu target yaitu mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain.

Jokowi ingin supaya bangsa ini kembali menjadi bangsa yang dipandang sebagai penentu kebijakan politik dan isu-isu lain di dunia Internasional. Sama saat masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang mampu membuat Indonesia menjadi penentu dalam permasalah global. Kita ingat bagaimana dulu ada gerakan nonblok yang mampu menetralisir pertikaian antara dua blok.

Kini, kegagahan Indonesia itu seperti kembali dimiliki oleh Indonesia. Semua aspek dan bidang diperbaiki dan ditingkatkan. Salah satunya adalah kemudahan berbisnis di Indonesia. Ya, salah satu permasalahan yang menjadi fokus pemerintahan jokowi adalah meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk memulai berbisnis di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui dan mungkin jaga kita alami, kemudahan berbisnis di Indonesia sebelumnya sangatlah rumit dan menyusahkan. Bahkan, sering sekali lebih banyak birokrasi yang harus dilewati beserta dengan pungli-punglinya. Hal yang membuat para investor jengah berbisnis di Indonesia.

Meresponi keluhan-keluhan investor tersebut, pemerintahan Jokowi pun berbenah. Banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Salah satunya adalah memberikan kemudahan perijinan untuk berbisnis.

Pemerintahan Jokowi mencoba untuk mengatur ulang peraturan perundang-undangan yang ada untuk mempercepat akselerasi kemudahan perijinan membuka bisnis. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah perijinan bagi para investor asing yang akan meningkatkan perputaran uang di Indonesia dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Target pemerintahan Jokowi untuk kemudahan berbisnis ini adalah 40 besar dunia pada tahun 2019, atau akhir dari periode pertama kepemimpinan Jokowi. Hal ini berarti, Jokowi ingin menaikkan level kemudahan berbisnis Indonesia berlipat-lipat dari sebelumnya. hanya peringkat 114 dunia tahun 2015. Bisa dikatakan, Jokowi menargetkan lompatan 70 peringkat dalam 4 tahun.

Target yang tidak main-main tersebutlah membuat Jokowi terus mengawasi perijinan dan kemudahan bisnis di daerah-daerah. Terakhir dalam acara peresmian pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7). Jokowi mengingatkan para kepala daerah untuk serius membenahi kemudahan berbisnis di daerahnya.

“Di BKPM yang namanya ngurus izin itu tiga jam untuk sembilan izin. Dan sudah berjalan lebih dari setahun,” ungkap Presiden Jokowi.

“Daerah mustinya lebih cepat dari ini. Dengan scope yang lebih kecil harusnya bisa. Kalau masih saya dengar izin itu keluar, masih minggu, bulan, apalagi tahun, ditertawakan kita nanti. Ini perlu saya titipkan pesan ini, karena kunci kita ekspor dan investasi.”

“Zaman IT gini ngurus (izin) itu masih minggu, bulan, apalagi tahun. Sangat memalukan,” kata Presiden Jokowi.

Tahun 2017 kemudahan berbisnis di Indonesia sendiri sudah sampai pada peringkat 91. Masih ada sekitar 51 peringkat lagi yang harus dikejar untuk mencapai target 40 besar di dunia. Mampukah Indonesia?? Sekali lagi, semua akan bisa dicapai dengan kerja keras dan ketekunan. Itulah yang diharapkan oleh Jokowi kepada para menteri dan juga kepala daerah.

Pemerintahan Jokowi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) akan terus menggenjot kemudahan berbisnis di Indonesia untuk 2,5 tahun ke depan. Ada beberapa paket kebijakan ekonomi yang sudah disiapkan demi mempermudah perijinan bisnis. Tetapi semua paket kebijakan tersebut masih terus perlu diawasi implementasinya.

“Saya kira yang tetap menjadi fokus adalah ease of doing business, di mana peringkat kita (Indonesia) masih 91 dan itu tidak memuaskan sama sekali, enggak oke,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) Thomas Lembong, seusai menghadiri Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).

“Kami harus memastikan paket kebijakan yang sudah terbit benar-benar diimplementasikan. Tentunya paket kebijakan ekonomi masih terus diterbitkan, tapi pasti kami fokus diimplementasi,” kata Thomas.

Implementasi memang yang selalu menjadi problem di Indonesia. Beberapa daerah memang masih terkesan lambat dan sengaja memperlambat perijinan bisnis demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok. Tidak jarang pemerintah melalui satgas pungli melakukan OTT terhadap para pelaku pungli yang memanfaatkan kewenangannya untuk meraup keuntungan pribadi.

Kemudahan berbisnis ini memang terus menjadi salah satu priorits Pemerintahan Jokowi selain membangun infrastruktur. Karena akan aneh jadinya kalau infrastruktur semakin baik tetapi tidak diikuti dengan kemudahan berbisnis yang semakin baik. Sara dan prasarana sudah ada, tetapi yang menggnakan dan memanfaatkannya malah tertahan karena lamanya perijinan.

Jokowi sendiri memang sangat kesal kalau kemudahan bsinis di Indonesia masih lambat dan bahkan di daerah terkesan seperti tidak sejalan dengan pemerintahan pusat. Jokowi sendiri sudah merasakan pahitnya kenyataan dimana investasi Arab Saudi di Indonesia kalah banyak dibandingkan di Tiongkok.

Jokowi menganggap banyak faktor yang mempengaruhi nilai investasi rombongan Arab Saudi lebih besar ke China dibandingkan Indonesia. Salah satu faktor yang harus dibenahi Indonesia adalah kemudahan berusaha dan kepastian hukum.

“Kemudahan berusaha di Indonesia yang masih rangking 91, masalah kepastian hukum yang mungkin juga masih perlu diperbaiki, banyak hal,” kata dia.

Mampukah pemerintahan Jokowi akan mencapai targetnya tersebut?? Waktu yang akan menjawabnya. Tetapi satu hal yang akan dijamin dari pemerintahan Jokowi adalah kerja keras dan ketekunan. Tim Ekonomi Jokowi akan terus berkerja keras mewujudkannya. Meski menghadapi tantangan dari kepala daerah yang mungkin saja berbeda pilihan politik, saya yakin kerja keras dan ketekunan tetap tikda akn bisa dibendung.

Selamat terus berkerja Bapak Presiden. Target 40 besar kemudahan bisnis akan datang dengan sendirinya saat kerja keras dan ketekunan serta ridho Ilahi beserta.

Salam 40 besar.

Loading...

About Palti Hutabarat

Die Hard Jokowi-Ahok Sejak 2012 sampai selamanya.. Pengelola Indovoices.. Info, diskusi, kerjasama, dan bergabung silahkan WA: 085820189205 atau email: paltiwest@gmail.com

Check Also

Salah Input Anggaran Lift Dianggap Sepele, Kepercayaan Publik Kepada Anies-Sandi Turun

Mau uangnya hanya ratusan juta atau pun miliaran, uang yang ada di pemerintah dalam APBN …

  • Indri Giber

    Setuju mas PW, ease of doing business sangat penting untuk mengangkat perekonomian kita krn kita punya bonus demografi yg kalau tidak terserap bisa jadi disaster. Sayangnya saat ini masih sgt banyak ‘raja2 kecil’ di daerah yg sayangnya bisa bikin Perda yg menurut keputusan MK gak bisa di supress dengan PP 🙁

    • Palti West

      nah itu dia memang masalah kita