Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri berdialog dengan peserta program padat karya tunai, di Desa Pernek, Kec. Moyo Hulu, Sumbawa, NTB, Senin (30/7) sore. (Foto: Nia/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (30/7) sore.
Presiden Jokowi melihat langsung pembangunan irigasi sepanjang 319 meter untuk persawahan yang termasuk dalam Daerah Irigasi Batu Bulan Kiri seluas 5500 ha. Jumlah biaya yang dikeluarkan dalam program PKT tersebut sebanyak Rp225 juta, dengan melibatkan 80 orang dan waktu pengerjaan selama 60 hari.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga berdialog dengan para petani desa setempat membahas topik seputar produktivitas lahan dan harga gabah.
Untuk produktivitas lahan, salah seorang petani menjelaskan bahwa dalam satu tahun lahan mereka dapat menghasilkan panen padi sebanyak dua kali dan satu kali untuk palawija.
Presiden pun memuji panen padi sebanyak enam ton yang dihasilkan dari setiap hektare-nya.
“Enam ton padi ya, tinggi dong,” puji Presiden.
Terkait harga gabah, Presiden mengatakan bahwa apabila pemerintah menaikkan harga gabah, maka harga beras akan naik. Tentunya hal seperti ini akan menyenangkan petani, namun di sisi lain masyarakat harus membeli beras dengan harga yang lebih tinggi.
”Pemerintah itu menjaga keseimbangan harga beras, harga berasnya biar enggak mahal tapi petaninya juga mendapatkan harga gabahnya baik,“ kata Presiden.
Dalam dialog tersebut, Presiden juga menjelaskan alasan pemerintah melakukan impor beras.
“Problemnya suplainya masih kurang. Kurangnya semakin tahun semakin bertambah, setiap tahun bertambah kita 3 juta lho yang butuh makan,” kata Presiden.
Namun, salah seorang petani menerangkan bahwa hasil panen padi di Provinsi Nusa Tenggara Barat surplus.
“Iya, di NTB. Kalau semua provinsi kayak NTB, kipas-kipas saya. Ini blak-blakan saja. Saya kalau ngomong seperti itu,” ujar Presiden.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi.(SLN/ES)
Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri berdialog dengan peserta program padat karya tunai, di Desa Pernek, Kec. Moyo Hulu, Sumbawa, NTB, Senin (30/7) sore. (Foto: Nia/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (30/7) sore.
Presiden Jokowi melihat langsung pembangunan irigasi sepanjang 319 meter untuk persawahan yang termasuk dalam Daerah Irigasi Batu Bulan Kiri seluas 5500 ha. Jumlah biaya yang dikeluarkan dalam program PKT tersebut sebanyak Rp225 juta, dengan melibatkan 80 orang dan waktu pengerjaan selama 60 hari.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga berdialog dengan para petani desa setempat membahas topik seputar produktivitas lahan dan harga gabah.
Untuk produktivitas lahan, salah seorang petani menjelaskan bahwa dalam satu tahun lahan mereka dapat menghasilkan panen padi sebanyak dua kali dan satu kali untuk palawija.
Presiden pun memuji panen padi sebanyak enam ton yang dihasilkan dari setiap hektare-nya.
“Enam ton padi ya, tinggi dong,” puji Presiden.
Terkait harga gabah, Presiden mengatakan bahwa apabila pemerintah menaikkan harga gabah, maka harga beras akan naik. Tentunya hal seperti ini akan menyenangkan petani, namun di sisi lain masyarakat harus membeli beras dengan harga yang lebih tinggi.
”Pemerintah itu menjaga keseimbangan harga beras, harga berasnya biar enggak mahal tapi petaninya juga mendapatkan harga gabahnya baik,“ kata Presiden.
Dalam dialog tersebut, Presiden juga menjelaskan alasan pemerintah melakukan impor beras.
“Problemnya suplainya masih kurang. Kurangnya semakin tahun semakin bertambah, setiap tahun bertambah kita 3 juta lho yang butuh makan,” kata Presiden.
Namun, salah seorang petani menerangkan bahwa hasil panen padi di Provinsi Nusa Tenggara Barat surplus.
“Iya, di NTB. Kalau semua provinsi kayak NTB, kipas-kipas saya. Ini blak-blakan saja. Saya kalau ngomong seperti itu,” ujar Presiden.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi.(SLN/ES)
