Home / Event / 100HariKepemimpinanAniesSandi / Anies Sandi Dalam Sorotan KPK, Memimpin Tidak Sebebas Dulu Lagi

Anies Sandi Dalam Sorotan KPK, Memimpin Tidak Sebebas Dulu Lagi

Sumber: detik.com

Belum lama anggaran untuk TGUPP yang dibuat oleh Anies Baswedan dicoret oleh Mendagri. Kali ini KPK pun ikut bersuara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan komisinya akan memperhatikan pengelolaan keuangan daerah termasuk Pemprov DKI Jakarta.

Bukan hanya dari sisi pengeluaran, bahkan dari sisi pendapatan dan pengelolaan pun mendapat pengawasan ketat dari KPK. Hal ini dilakukan oleh KPK sehubungan surat tembusan evaluasi APBD DKI yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPK.

Bahkan KPK akan memberikan rekomendasi terhadap hasil kajian tata kelola pemerintahan agar lebih efisien dan efektif.

Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto sebelumnya mengatakan evaluasi pihaknya bersifat mengikat bagi Pemprov DKI. Jika tak dilaksanakan artinya sebuah pelanggaran. Widodo mengatakan karena sifatnya mengikat, Kemendagri memberikan tembusan evaluasi APBD DKI pada berbagai instansi lainnya, termasuk KPK.

Yang menjadi pertanyaan saya, apakah sedemikian parahnya kemampuan managerial pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, sampai-sampai Mendagri harus meminta bantuan KPK untuk melakukan pengawasan terhadap pemakaian APBD oleh Gubernur dan Wakilnya tersebut?.

Bukankah Wakil Gubernur adalah pengusaha, sebagai pengusaha tentu memahami tata cara mengelola keuangan yang baik dan benar. Tapi kenyataan yang terlihat, Gubernur dan Wakil Gubernur lebih seperti dua orang anak kecil yang tidak becus mengelola APBD-nya sendiri sehingga sang orang tua (Kemendagri) harus mencari baby sitter (KPK), untuk mengawasi bagaimana kedua anaknya membelanjakan duitnya.

Permintaan Kemendagri tentulah bukan tanpa alasan, tentu ada bau busuk yang tercium dan mencurigakan dari anggaran APBD yang disusun tersebut sehingga Kemendagri harus meminta bantuan KPK untuk turut mengawasi.

Mengingat track record Anies ketika menjadi Mendikbud yang pernah melakukan “salah hitung” anggaran tunjuangan untuk guru sebesar 23T, saat menjadi Gubernur memberikan hibah hingga 40 miliar untuk Himpaudi yang tidak jelas alamatnya, membuat tim TGUPP hingga 74 orang yang tidak jelas juga apa fungsi dan tugasnya, dapat disimpulkan bahwa si “anak” adalah anak yang boros dan ceroboh, entah benar-benar ceroboh atau ceroboh dengan tanda kutip.

Jadi saya pikir wajar saja bila pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kemendagri sampai harus meminta bantuan KPK untuk mengawasinya, karena APBD itu berasal dari uang rakyat. Jangan sampai uang habis yang dibanggakan sebagai penyerapan maksimal, tapi tidak jelas pemanfaatannya untuk apa saja.

Pengawasan yang ketat tersebut tentu ada untung ruginya juga untuk Anies dan Sandi. Ruginya tentu pasangan gubernur dan wakil gubernur akan merasa terkekang gerak-geriknya, padahal selama ini saja sudah cukup terkekang, mata masyarakat terutama yang ada di DKI Jakarta memelototi mereka tanpa berkedip sejak mereka menjabat, segala tindak tanduk mereka menjadi pembicaraan masyarakat, namun masyarakat tidak mampu berbuat apa-apa selain mengecam dan memprotes kebijakan mereka yang sering ngawur dan nyeleneh tersebut.

Tapi dengan turun tangannya KPK ikut mengawasi, hal ini menjadi peringatan kepada mereka untuk tidak “macam-macam” memanfaatkan APBD yang ada. Keuntungannya bagi mereka tentu saja akan aman selama masa jabatannya karena bila menyimpang sedikit saja, akan ada alarm dari masyarakat dan KPK yang berbunyi sehingga mereka bisa segera kembali ke “jalan yang lurus”.

Bila demikian, apa fungsinya Gubernur dan Wakil Gubernur yang sekarang?. Disaat-saat seperti inilah baru kita bisa semakin menyadari bahwa kita telah membuang emas demi sepasang “loyang” tak berguna. Padahal “emas” itulah yang selama ini berusaha menjaga uang rakyat dan memanfaatkan sen demi sen setiap rupiah yang terkumpul semaksimal mungkin untuk kemakmuran warga yang dipimpinnya.

Bahkan “emas” itu tak ragu mengorbankan uang operasionalnya demi membantu orang-orang yang membutuhkan. Sementara sepasang “loyang” berusaha semaksimal mungkin agar semua biaya ditanggung APBD, dan uang operasional dikangkangi bulat-bulat untuk diri sendiri. Tentu Anda mengerti siapa yang saya maksud dengan “Emas” dan “Loyang”.

Entah sudah berapa banyak dari yang 58% tersebut menyesali keputusannya atau masih ngotot membela si “loyang” asal yang penting seiman.

Loading...

About Robin

Check Also

Kado Ahok Untuk 100 Hari Kepemimpinan Anies-Sandi di Jakarta

Memperingati 100 hari kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno yang baru lewat beberapa …

  • Pingback: PENGUMUMAN PEMENANG 
LOMBA MENULIS 100 HARI KEPEMIMPINAN ANIES SANDI - Indovoices()

  • Eddy Lou

    rasanja tindakan pemborosan anggaran tidak akan terhenti krn ada politik balas budi kpd para pendukung, yg menjolok hibah pd utk paud dan kenaikan tunjungan parpol, pleasr kpk jgn lengah sedikitpun pd pemprov dki…

  • Mr. ius

    Padahal gelarnya PhD lulusan Amerika lho
    Phd = Philosophy Doctor (s3)
    Bukan Pizza Hut Delivery.

    • Robin

      Itu yg perlu di check, jgn jgn gelarnya juga dapat dari sogokan hahaha

  • Ari

    Paling nanti akan ada statement yang berbeda lagi dan yang tadinya playing victim berubah jadi baik2in kemendagri…just see

    • Robin

      Bisa jadi, episode masih akan berlanjut terus