Home / Event / 100HariKepemimpinanAniesSandi / Hibah Parpol Membengkak: Anis Pembohong Sekaligus Pengecut

Hibah Parpol Membengkak: Anis Pembohong Sekaligus Pengecut

Setelah ramai diperbincangkan publik terkait tingginya kenaikan besaran bantuan keuangan kepada partai politik dalam RAPBD DKI Jakarta 2018, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merencanakan evaluasi terhadap semua Pergub dan Perda yang dibuat menjelang selesainya masa jabatan sebelumnya.

Menurut keterangan Anies di TVONE per 12 Desember 2017, kenaikan besaran bantuan kepada partai politik itu dilakukan oleh pemerintah sebelumnya tepat sebelum Anies dan Sandi mulai bekerja. Anies dilantik 16 Oktober, dan Pergub dan Perda soal perubahan APBD-P dikeluarkan pada 13 Oktober 2017 tepat hari terakhir jabatan Djarot. Bahkan Anies sampai heran kenapa hari-hari terakhir masih mengeluarkan Pergub dan Perda? Padahal Perda dan Pergub itu akan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah kemudian.

Tetapi ketika kita menelusuri Keputusan Gubernur Nomor 2027 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Keputusan ini ditanda tangani Anies per 27 Oktober 2017.

Dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017, yang ditanda tangani Djarot pada 13 Oktober 2017, pasal 3 ayat (2), tertera besaran Dana Hibah sebesar Rp. 1.472.760.030.329. Djarot tidak merinci besaran anggaran dana hibah untuk partai politik.

Sementara dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2027 Tahun 2017, yang ditanda tangani Anies pada 27 Oktober 2017, pada diktum KESATU tertera besaran Danah Hibah sebesar Rp. 5.071.328.500.329. Sementara dalam rincian dana hibah ke partai politik dalam lampiran I, Kode 5.1.7.05.01, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, terjadi kenaikan dari Rp 1.818.003.960 menjadi Rp. 17.736.624.000. Selisih kenaikan dana hibah parpol sebesar Rp. 15.918.620.040. Rincian dana hibah ini dapat dilihat di foto di bawah ini.

Anis pembohong sekaligus pengecut

Kenapa pembohong? Dari data yang sudah disertakan di atas, sangat kelihatan bahwa Anies membohongi publik dengan mengkambinghitamkan pejabat sebelumnya. Dia malah tidak mengakui bahwa yang menetapkan dana hibah itu adalah dirinya sendiri. Padahal sudah sangat jelas bahwa yang menanda tangani dokumen itu adalah dirinya sendiri.

Kita tidak tahu apakah Anies tahu apa yang sedang ia bicarakan, apa yang sedang ia tanggapi. Anggaran itu bukan soal ide dan retorika yang indah dibalut senyum kesucian yang menjijikkan. Anggaran itu soal data dan transparansi. Kalau memang ada kesalahan, akui, lalu perbaiki. Bukan malah mengeluarkan retorika dan senyum. Setan pun senyum dalam diri kuntilanak.

Kenapa Pengecut? Anies sadar bahwa dibutuhkan evaluasi terhadap APBD-P, tetapi tidak mau dengan legowo mengakui kesalahan. Malahan dia mempersalahkan Djarot sebagai orang yang bertanggung jawab atas DKI sebelum dirinya. Pemberani itu adalah orang yang berani mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Kecuali itu, ya pengecut.

Menimpakan persoalan yang dihadapi saat ini dengan berani adalah modal penting untuk menjalankan roda pemerintahan di Jakarta selanjutnya. Tetapi mengkambinghitamkan pejabat sebelumnya tahu orang lain, akan menghancurkan masa jabatan yang masih tersisa 4 tahunan lebih. Sebab psikologis publik adalah sekali tidak bisa dipercaya, selamanya tidak akan bisa dipercaya.

Penuh tanda tanya

Anies tidak sendirian. Dia punya wakil, punya staf dan punya PNS yang bekerja di bidangnya. Kita tahu bahwa seteliti apa pun manusia, suatu saat bisa saja teledor. Tetapi itu kan pemaafan dari orang lain, bukan untuk pemerintahan yang menjamin hajat hidup orang banyak. Dari sumber daya manusianya, yang sudah berpengalaman di bidangnya, sangat tidak dapat diterima bahwa ada kesalahan besar seperti itu.

Dari kenaikan itu jelas bahwa itu bukan kesalahan meletakkan angka, melainkan melalui perhitungan yang detail. Maka dapat disimpulkan bahwa ini bukan kekeliruan, melainkan kesengajaan melalui perhitungan dan pertimbangan. Ada apa? Mungkin ada udang di balik bakwan.

Kalau kenaikan dana hibah itu adalah suatu kekeliruan yang harus dievaluasi, silakan. Tetapi kalau kenaikan itu adalah suatu permainan, betapa bobroknya pemerintah daerah DKI.

Kita akan melihat DKI kembali ke jaman kegelapan di mana elemen-elemennya bermain sana sini. Pekerjaan pun tak akan dapat diselesaikan, jika cara dan pelaksanaan penuh permainan. Apalagi jika pemimpinnya mengutamakan retorika. Habislah DKI Jakarta.

Jika apa yang saya tuliskan di atas ada kesalahan dalam logika berpikir, silakan dikomentari di kolom komentar. Jika ada data yang keliru, silakan diluruskan.

Salam indovoices

Loading...

About Sifudan

Check Also

Kado Ahok Untuk 100 Hari Kepemimpinan Anies-Sandi di Jakarta

Memperingati 100 hari kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno yang baru lewat beberapa …