“Saya janjikan adalah kecepatan. Karena dengan adanya kecepatan dari pengurus perijinan, maka para pemilik pelabuhan juga akan cepat mendapatkan hak-haknya yaitu ijin usaha dan sertifikat dan itu bisa dijaminkan,” tegas Menhub.

Selain itu, Menhub juga akan berusaha mempermudah dan mempersingkat proses konsesi yang akan dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan dengan menurunkan tim khusus.

“Kalau tadi dikeluhkan bahwa proses konsesi itu memakan waktu lama, mungkin kita
bisa buat satu tim kecil, mengurus proses itu berapa lama, kemana saja, dan siapa saja yang harus ditemui. Kami akan coba membuat suatu format yang lebih sederhana,” jelas Menhub Budi lebih lanjut.

Kementerian Perhubungan menerapkan Kebijakan Pelabuhan Nasional, dalam upaya mendorong investasi swasta dan iklim persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan pelabuhan, serta agar dapat mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan meningkatkan perlindungan lingkungan maritim.

Adapun Kebijakan Kepelabuhanan Nasional yaitu menghapus monopoli,
menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antar pelabuhan,
pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dengan pembentukan otorias pelabuhan, dan yang terakhir adalah
mengakomodasi otonomi daerah.

“Ada upaya-upaya yang kita lakukan sebagai suatu arahan presiden. Bahwa kita tidak boleh lagi monopoli, jadi kita berikan swasta dan Pemda peluang yang seluas-luasnya.,” ungkap Menhub.

Pada kesempatan ini Menhub Budi juga menyampaikan apresiasinya terhadap ABUPI sebagai asosiasi yang mengayomi pengusaha-pengusaha pelabuhan secara baik. Beliau juga berharap agar pihak swasta semakin termotivasi untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun Indonesia.

“Kita memang mendorong agar swasta bersemangat untuk membangun indonesia. Pemerintah membutuhkan partner swasta, dengan adanya ABUPI ini pasti anggotanya mendapatkan suatu pengayoman yang lebih baik. Saya yakin kalau ada semangat-semangat yang bagus dari swasta maka semua pelabuhan akan dikelola secara profesional. Kalau profesional maka dipastikan memberikan kemudahan, kemurahan, kecepatan,” tutup Menhub.

Dalam kegiatan ini Menteri Perhubungan turut didampingi oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa, serta Ketua Dewan Pembina ABUPI Carmelia Hartoto.
(dephub)