Salah satu tantangan sebagai petahana adalah selalu adanya kecurigaan bahwa apa yang dilakukan untuk rakyat untuk kepentingan pemilihan. Tidak bisa dipungkiri karena memang itulah keunggulan petahana. Malah aneh rasanya kalau petahana tidak memanfaatkan keunggulan tersebut.
Karena itu, saat Presiden Jokowi berusaha supaya tahun depan atau tahun 2019 anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dinaikkan, klaim bahwa itu demi kepentingan Pilpres pun dikemukakan oleh Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS yang juga adalah Wakil Ketua MPR. Hidayat sepertinya merasa Jokowi hanya jadikan kenaikan anggaran tersebut untuk menarik dukungan rakyat.
Jokowi memang meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menaikkan PKH yang awalnya hanya 10 persen dari pengeluaran rumah tangga dinaikkan menjadi 2x lipat. Tetapi dalam hitungannya, Bambang menyebut bahwa jumlah ideal dengan kondisi saat ini hanya bisa naik jadi 16 persen.
Keinginan Jokowi ini tentu saja didasari karena dari analisa yang dilakukan program ini memberikan manfaat langsung kepada penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Karena itu, wajar saja kalau program ini ditingkatkan demi mengurangi ketimpangan sambil terus menggejot perekonomian dengan membangun infrastruktur.
@hnurwahid
Negara harus sejahterakan Rakyat. Tapi pak@jokowi, kenapa tingkatkan anggaran PKH 2x lipat itu nunggu tahun 2019? Apa karena 2019 ada pilpres? Rakyat pemilik kedaulatan, akan pilih capres dan caleg pada 2019. Semoga semakin berdaulat, agar PEMILU tak lagi PEMbuat pILU untuk Rakyat
Apakah PKS lebih suka kalau dana PKH ini dikurangi saja?? Kalau begitu apakah nantinya mau memuji Jokowi yang tidak menaikkan anggaran karena sedang Pilpres?? Yang ada malah Jokowi akan dikatain tidak peduli dengan rakyat. Kemiskinan dan ketimpangan dikatakan semakin besar dan pada akhirnya semakin gencarlah gerakan tidak memilih Jokowi.
Dalam politik setiap tindakan petahana, dan memang harusnya begitu, tidak akan didukung oleh oposisi. Apalagi PKS memame sudah mencanangkan gerakan tidak pilih Jokowi. Jadi sangat wajar saja kalau dugaan bahwa Jokowi sedang melakukan kampanye dituduhkan. Tetapi saya yakin, hal tersebut tidak akan membuat Jokowi urungkan niat untuk menaikkan anggaran PKH tersebut. Karena mau Pilpres atau tidak, Jokowi tetap saja akan dituduh melakukan pencitraan.
PKS memang sudah mengkampanyekan tidak pilih Jokowi. Karena itu, sepanjang tahun ini akan selalu kritisi kebijakan-kebijakan Jokowi. Dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal. Dan untuk mengcounter gerakan tersebut, mari kita ramaikan juga gerakan tidak memilih PKS.
Saya coblos Jokowi tidak PKS, bagaimana dengan anda??
Salam Tidak Pilih PKS.