Dalam melakukan sesuatu kita selalu haru berpijak kepada norma dan peraturan yang berlaku. Kalau tidak, maka yang ada hanya akan menimbulkan kekacauan dimana-mana. Norma dan peraturan itu selalu ada dimana ada sebuah komunitas. Bahkan dalam komunitas terkecil bernama keluarga, norma dan peraturan juga dibuat.
Semakin besar komunitas tersebut, maka komunitas kecil yang bergabung di dalamnya harus mematuhi komunitas yang lebih besar dimana dia berada. Contohnya, ketika kita punya keluarga, meski masih berdua saja, norma dan peraturan yang kita buat di dalam rumah harus tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang dibuat di RT.
Misalnya kita suka pasang musik keras-keras seperti sedang melakukan konser, maka kita harus menahan diri, meski itu tidak jadi larangan dalam rumah tangga anda. Daripada mengganggu mendingan pergi ke tempat karaoke dan nilkmati sendiri musik yang kuat dan keras tersebut. Tetapi kalau memaksakan diri, maka siap-siap kena tegur dan bahkan dikeluarkan dari komunitas kalau masih ngeyel.
Nah, hal ini juga seharusnya dipahami oleh seorang Gubernur yang dipilih karen agamanya. Sebagai seseorang yang dipilih karena agamanya, maka sudah sepatutnya menjadi orang yang mentaati norma dan peraturan yang berlaku. Karena agama sendiri punya makna tidak kacau. Kalau pemimpin karena agama memimpin tanpa mematuhi norma dan peraturan, maka ini namanya jelas adalah orang tidak beragama.
Sayangnya, karena pemimpin yang dipilih ini adalah pemimpin hasil jualan agama, maka apa yang terjadi pada akhirnya adalah seorang pemimpin yang tidak mematuhi norma dan perturan yang ada. Bukannya mengecek kepada atasannya Mendagri terkait bantuan parpol, Gubernur Anies malah menetapkan kenaikan sampai 10 kali lipat.
Dalam logika hukumnya, Keputusan Gubernur harusnya mengacu kepada peraturan undang-undang di atasnya. Itulah yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Jangan membuat peraturan tanpa ada dasarnya apalagi ini menyangkut masalah keuangan negara. Semua harus punya dasar dan tidak bisa seenak perut saja.
Kita semua tahu kalau anggota DPRD sudah sangat kelaparan gara-gara banyak anggaran mereka ditolak dan dicoret oleh Ahok. Tetapi bukan berarti juga pada akhirnya melanggar peraturan yang ada. Ini revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik belum diteken Presiden Joko Widodo, sudah kebelet naikkan bantuan parpol.
Anies mau mengelak kalau itu keinginan anggota DPRD?? Bukankah sudah ada bukti bahwa memang itu adalah Keputusan Gubernur yang ditandatanganinya secara sadar. Terlepas apakah dia baca dan tahu dasar peraturannya.
Gubernur Anies ini memang tipe orang yang pantang dikasih jabatan. Baru menjadi Gubernur saja sudah lagaknya seperti pemimpin tertinggi di Indonesia. Membuat keputusan tanpa perlu belajar dan bahkan membaca peraturan yang berlaku. Kelakuan yang saat menjadi Mendikbud pun dilakukannya. Pada masa reshuffle sudah diminta tetap di Jakarta tetapi ngeyel malah pergi keluar kota.
Tidak heran memang kalau melihat apa yang selama ini ditunjukkan Gubernur Anies dalam ucapan, pernyataan, dan keputusan-keputusannya. Tetapi kalau sudah tidak punya jabatan, maka dia akan menjadi orang yang selalu siap berada di kubu mana saja, meskipun kubu itu dulunya pernah dihujat habis-habisan.
Tetapi hebatnya, Presiden Jokowi seperti tahu bahwa kenaikkan bantuan Parpol ini akan menjadi sebuah transaksi politik. Entah apa alasannya, sampai saat ini PP tersebut belum juga ditandatangani oleh Presiden Jokowi revisiannya. Kebetulan atau tidak, aksi lamanya Presiden Jokowi tanda tangani PP ini malah membuat proses transaksi politik batal.
Anggota DPRD DKI terpaksa gigit jari karena dana besar itu akhinya tidak bisa mereka terima. Padahal, dana tersebut diyakini akan menjadi modal mereka untuk kembali maju dalam pemilihan. Dan kini mereka harus putar otak supaya bisa tetap dapat dana untuk modal kampanye.
Saya pikir apa yang dilakukan Presiden Jokowi belum menandatangani PP ini ada benarnya juga. Supaya yang menikmatinya nanti adalah mereka yang terpilih 2019 saja. Supaya lebih fair dan tidak terlalu berisik para legislatif saat ini. Dan dananya bisa digunakan untuk bangun infrastruktur. Bukan begitu??
Salam Transaksi Batal!