Kritik boleh saja dan bebas dilakukan oleh siapa pun, tetapi kalau kritik tersebut asal bunyi (asbun) dan tidak berdasarkan data yang ada, maka sudah seharusnya kritik tersebut dianggap angin lalu. Tetapi sayangnya, di dunia penuh dengan kebencian akut ini, kritik asbun dipercaya sebagai sebuah fakta akurat.
Beberapa kali Sri Mulyani sudah menerangkan soal utang, tetap saja masih ada orang yang percaya sama Neno Warisman. Sudah dijelaskan soal PKI, tetap saja masih ada yang percaya isu PKI. Anehnya, Anies yang punya pembela PKI aman-aman saja dari serangan PKI. Sekarang memang masuk era darurat akal sehat.
Paling parah soal menistakan agama. Yang dipermasalahkan pengeras suara, tetapi malah dibilang menistakan adzan. Sampai-sampai menyeret puisi Gus Mus Yang sejak dulu tidak ada masalah jadi dipermasalahkan karena dibacakan Ganjar. Padahal dulu pengeras suara tidak ada dan sebenarnya bukan hal yang perlu dibela mati-matian.
Tidak hanya isu di atas. Isu paling menjijikan dan aneh adalah isu tenaga kerja asing. Bukan apa-apa, isu tenaga asing ini sampai-sampai seorang Ketua MPR dan juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, membawa-bawa Pancasila dalam kritiknya. Tidak masuk logika dan akal rasanya saat Zulkifli menyeret Pancasila dipertentangkan dengan tenaga kerja asing.
“Negara ini bersumpah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, saya selalu mengkritik kalo ada orang Jawa Barat belum bekerja, kita sudah angkat tenaga kerja dari Tiongkok.” kata Zulkifli.
“Nah itu saya kritik karena kita punya Pancasila. Kalau pekerjaan-pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh kita, masyarakat Jawa Barat kenapa harus dari luar, karena negara bersumpah melindungi segenap tumpah darah Indonesia.” lanjutnya.
Zulkifli ini sepertinya tidak pantas disebut sebagai Ketua MPR. Posisi yang sebenarnya harus mencerminkan intelektualitas yang mumpuni dan wawasan yang luas. Pernyataan yang disampaikan oleh Zulkifli tadi adalah level politisi tukang nyinyir. Mengapa saya katakan begitu?? Karena Zulkifli harusnya paham, kalau Indonesia menerapkan sistem begini, maka itu adalah sebuah kemunafikan.
Mengapa saya katakan munafik?? Indonesia saat berinvestasi di negeri orang lain membuat perjanjian yang sama. Yaitu melibatkan para pekerja Indonesia masuk jadi pekerja asing di negara tersebut. Apalagi sebagai pemegang saham mayoritas, Indonesia berhak mempekerjakan WNI meski sebenarnya pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh pekerja lokal di negeri tersebut.
Nah, level Zulkifli seharusnya memahami model investasi yang sudah jadi hal umum tersebut. Kalau hanya jadi giringan dan nyinyiran saja, maka Zulkifli tidak pantas jadi pejabat negara. Mending dia jadi politisi murni saja yang kerjaannya mengkritik.
Pancasila tidak ada kaitannya dengan Perpres investasi ini. Karena kedaulatan negara dan melindungi tumpah darah Indonesia dilakukan dengan cara membuka investasi asing. Dan sebagai syaratnya harus menyertakan pekerja dari negara mereka, seperti yang lazim dilakukan juga oleh Indonesia.
Jadilah seorang negarawan Zulkifli. Kalau tidak sanggup lebih baik mundur saja jadi pejabat negara. Karena negara ini sudah terlalu banyak tukang nyinyir yang hanya buat malu negeri. Salah satunya adalah besan anda, Amien Rais.
Pejabat kok bermental tukang nyinyir.
Salam Nyinyir.