Sekali lagi salah satu teori yang disampaikan Ahok terbukti benar. Kalau kepalanya lurus, maka sampai ke bawahnya pun akan lurus. Kalau kepalanya tegas, maka sampai ke bawah ketegasan tersebut akan diimplementasikan. Dan kalau kepalanya tidak lurus dan tidak tegas, maka sampai ke bawahnya pun akan seperti itu.
Teori Ahok ini memang bukanlah dia yang pertama kali mencetuskan, tetapi yang pasti dia adalah orang yang memegang teguh prinsip tersebut dan menerapkannya saat menjadi Gubernur Jakarta. Ahok menunjukkan ketegasan dan sikap yang Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP), maka bawahnya pun akan mengikut.
Yang tidak mau dan tidak sanggup tentunya harus rela jika distafkan atau dimundurkan. Apalagi kalau yang ketahuan bermain, maka siap-siap akan masuk dalam jerat KPK. Itu adalah sebuah prinsip yang membuat Pemprov Jakarta jaman Ahok terkenal dengan BTP-nya. Kalau ada yang melanggar tinggal lapor langsung ke Ahok, maka semua segera ditindak.
Tahu bahwa kepala yang sekarang mencla mencle dan tidak tegas, bahkan terkesan seperti pelawak yang tidak paham dalam memimpin sebuah birokrasi, banyak sekarang bawahan yang bermain. Salah satunya adalah mengenai penyaluran dana hibah PAUD.
Salah satu akun twitter mengungkapkan sebuah permainan baru dalam pemberian dana hibah. Melalui Ibu Mertuanya yang mendapatkan dana hibah PAUD dari Pemprov DKI, Limar mengungkap adanya potongan-potongan yang dilakukan pada dana PAUD yang diterima. Dalam prosesnya, hampir 30 persen dana terpotong oleh rekanan.
Ya, ternyata dana hibah tidak langsung disalurkan kepada PAUD, tetapi melalui rekanan atau sering juga dikenal sebagai broker. Rekanan ini ternyata diberikan hak hampir 30 persen dari dana PAUD yang mereka salurkan. Mulai dari namanya urusan administrasi sampai urusan-urusan lain yang tidak jelas tujuannya.
Padahal, kalau memang ini modelnya dana hibah, jangan urusan administrasi dan segala tetek bengek rekanan atau broker diambil dari dana hibah, Karena kalau sudah begitu, namanya sudah terjadi pungli. Lebih baik memang disediakan oleh Pemprov. Tetapi sebenarnya aneh juga kalau dana hibah pun harus dipotong administrasi segala.
Tetapi apa mau dikata, beginilah kalau Jakarta sudah kembali ke masa dimana pungli merajalela. Hal buruk yang membuat Ahok pontang panting memperbaiki mental pungli di birokrasi. Begitu berganti pemimpin dengan segera pungli kembali menjadi sebuah kebiasaan lagi.
Bayangkan saja berapa yang didapatkan rekanan kalau dia memegang penyaluran seluruh dana hibah. Kalau Dana PAUD 68 miliar dan 30% dipotong, maka rekanan atau broker bisa dapat sekitar 20 miliar. Meneydihkan bukan?? Dana yang seharusnya bulat-bulat diterima sebagai dana hibah harus kena potong.
Kelakuan birokrasi seperti inilah yang membuat warga tidak pernah sejahtera. Karena dana yang seharusnya full jadi hak warga pun harus juga kena potong untuk urusan administrasi dan lain sebagainya. Katanya berpihak kepada PAUD, tetapi kenyataannya malah berpihak kepada rekanan atau broker.
Beginilah akhirnya Jakarta. Sudah jauh-jauh hari dianalisa kalau mereka ini memimpin Jakarta akan kacau lagi. Tetapi ancaman ayat dan mayat serta SARA yang massif serta demo togel berjilid-jilid membuat mereka berhasil menang dan Jakarta kembali kepada masa kesuramannya.
Mari ramaikan, supaya kebobrokan ini jadi perhatian.
Salam PAUD.