Menjelang pergantian Gubernu Baru, kekhawatiran akan Jakarta yang semakin rusak terus terkonfirmasi. Satu per satu tanda-tanda Jakarta akan kembali rusak dan dirusak semakin jelas. Setelah sebelumnya sibuk soal anggaran yang bertambah, yang salah satunya karena permintaan fasilitas super DPRD DKI, kini juga terlihat komitmen pencegahan korupsi dipertanyakan.
Ya, saat Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat acara penandatanganan komitmen pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diundang tidak hadir. Entah apa alasannya, tetapi pasangan yang akan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan ini berhalangan hadir.
Tentu saja, kalau melihat momennya, penandatanganan ini seharusnya juga dihadiri oleh Anies-Sandi. Sayangnya, apakah karena memang sudah ada jadwal yang lebih penting atau memang Djarot telat mengundangnya, ketidakhadiran pasangan ini bisa membuat publik melihat bahwa semangat pencegahan korupsi tidak dimiliki pasangan ini.
Padahal, Jakartanya Jokowi dan berlanjut kepada Ahok, sangat diapresiasi KPK dalam hal penganggarannya. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang hadir memuji sistem elektronik seperti e-planing, e-musrenbang, dan e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI dan menginginkan hal ini juga diterapkan oleh daerah lain.
Jika sistem ini begitu dipuji oleh KPK, maka seharusnya sistem yang akan coba diadopsi oleh daerah lain ini tetap diterapkan. Tetapi apakah hal itu bisa dengan yakin kita percaya akan dilakukan oleh pasangan Anies-Sandi?? Saya pikir tidak. Bagaimana mau berkomitmen kalau dalam hal hadir di acara penandatanganan saja tidak hadir.
Kalau pun ada urusan lain, menurut saya acara ini harus jadi prioritas. Karena pencegahan korupsi harus selalu jadi prioritas utama seorang kepala daerah. Apalagi di tengah-tengah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap beberapa kepala daerah. Ditambah lagi pasangan Anies-Sandi ini sering santer pemberitaan mengenai permasalahan anggaran.
Kalau Anies beberapa kali diberitakan punya permasalahan saat kunjungan book fair di Franfurt dan juga disebut terjadi kekeliruan anggaran 23,3 triliun saat menjabat sebagai seorang Menteri. Maka Sandiaga sampai saat ini beberapa kali dipanggil KPK terkait kasus korupsi Hambalang. Rekam kecurigaan korupsi sudah melekat, tetapi tidak juga datang dalam acara penandatanganan komitmen tersebut.
Lalu Jakarta mau dibawa kemana kalau dari awal saja sudah tidak prioritaskan acara seperti ini?? Kita pun semakin tidak yakin kalau anggaran akan aman. Bisa-bisa, anggaran yang juga merupakan pajak yang kita bayar tidak akan lagi digunakan maksimal untuk pembangunan, malah jadi bagi-bagi kue kekuasaan.
Anehnya lagi, melihat respon Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, yang menyebutkan ini hal yang terlambat dilakukan. Padahal, tidak pernah ada kata terlambat dalam hal membuat komitmen. Apalagi sebenarnya Djarot sudah undang Anies-Sandi supaya mereka memimpin dengan komitmen di awal seperti ini. Tetapi sayangnya Taufik cuma bisa nyinyir bukan desak Anies-Sandi datang.
Yah begitulah kalau memang kita tidak punya komitmen dalam mencegah korupsi. Terlalu banyak alasan untuk tidak menghadiri acara-acara seperti ini. Hal ini tentu saja akan menimbulkan keraguan dari komitmen pencegahan korupsi tadi.
Padahal korupsi sangat efektif dan efisien pemberantasannya justru melalui pencegahan. Membuat sebuah sistem yang menghalangi dan menghambat oknum-oknum melakukan korupsi. Bahkan kalau memang pada akhirnya ngotot tetap korupsi, akan dengan mudahnya ketahuan dan langsung kena jerat. Korupsi itu seperti kanker yang harusnya dicegah, bukan diberantas.
Jadi, jangan takut kita dinilai skeptis berlebihan kalau Jakarta ke depan akan sulit maju dan akan korupstif. Karena memang bisa kita lihat mulai dari komitmen pasangan yang akan memimpin dan juga elit partai pengusungnya. Tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Segala sesuatu sekarang harus diawasi rakyat dan segera diblowup.
Karena itu, jika ada nanti hal-hal yang salah dan menyimpang, bisa kita segera laporkan ke KPK. Kalau kesulitan dan tidak berani, maka lapor saja ke Indovoices dan nanti akan kami blow up untuk menjadi perhatian publik dan juga akan jadi pertimbangan KPK untuk melakukan OTT.
Kita harus bergerak dan saatnya kini rakyat mengawasi kepala daerah, meski bukan pilihan kita.
Salam Kawal!