Home / Politik / DPR Yang Hajar KPK, Jokowi Diminta Bertanggung Jawab, Jokowi Ketum Partai??

DPR Yang Hajar KPK, Jokowi Diminta Bertanggung Jawab, Jokowi Ketum Partai??

Logika aneh, jungkir balik dan irasional terus bermunculan di negeri ini. Tingkat kenormalan dan kewarasan jatuh pada titik nadir paling rendah karena ketidakmampuan memahami sesuatu dengan normal. Karena ingin mencari popularitas atau apapun juga, nama seseorang yang beken dan terkenal disangkutpautkan walau tidak ada kaitannya.

Itulah mengapa kenalaran kita sebagai manusia normal dan apa adanya perlu dikembangbiakan dalam sebuah diskusi dan tulisan yang mencerahkan. Jangan debat kusir sampai lebaran kuda yang tidak kunjung jelas juntrungannya. Pencerahan harus terus diberikan dalam kedunguan dan kebutaan logika.

Bayangkan saja, sudah dari awal Presiden Jokowi menyatakan dia tidak akan intervensi kewenangan DPR karena itu adalah kewenangan yang melekat kepada DPR, tetapi tetap saja Presiden Jokowi dikait-kaitkan. Pansus hak angket KPK masih terus diusahakan menjadi sebuah isu negatif dari pemerintahan Jokowi. Padahal hak angket murni urusan DPR.

Yang paling parah tentu saja kalau yang menyatakan hal ini adalah para politisi dan pengamat, semakin buyar semuanya. Meski hak angket KPK diusung oleh partai pendukung pemerintah, tetapi tetap saja dalam hak angket, tidak ada sedikit pun hak pemerintah untuk campur tangan. Masuk dalam mekanisme koalisi?? Sangat tidak masuk akal.

Mengapa saya katakan sangat tidak masuk akal?? Ada dua alasannya.

Yang pertama (1), Presiden Jokowi tidak pernah menggunakan kewenangan dan haknya dalam koalisi partai pendukung pemerintah selain dalam hal pembuatan Undang-undang. Presiden Jokowi perlu dukungan partai pendukung pemerintah untuk menggolkan Perppu maupun Undang-undang strategis dari program nawacita.

Itulah mengapa dalam pembuatan UU Tax Amnesty, sampai yang terakhir akan membahas Perppu ormas, Presiden Jokowi meminta kesolidan partai pendukung. Di luar itu, Presiden Jokowi tidak akan mau masuk untuk ikut campur tangan. Apa sebabnya?? Karena Presiden Jokowi memusatkan perhatiannya kepada pembangunan Indonesia.

Yang kedua (2), Presiden Jokowi tidak memegang jabatan apapun di kepengurusan partai manapun. Karena itu, sangatlah heran kalau Presiden Jokowi dikait-kaitkan dengan sikap partai pendukung pemerintah dimana Presiden Jokowi tidak punya hak dan kewenangan. Itu sama saja menyuruh orang ambil alih rumah tangga orang lain. Absurd.

Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi?? Tentu saja penolakan pembahasan RUU KPK yang bertujuan melemahkan dan mengebiri KPK. Itu akan selalau dan selalu ditolak oleh Presiden Jokowi. Lalu apakah dengan munculnya rekomendasi pelemahan atau pembekuan KPK oleh partai pendukung itu masuk akal dikaitkan ke Presiden Jokowi??

Semua bebas memang berpendapat, tetapi janganlah sedikit-sedikit dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Bukankah ada mekanisme yang harus dihormati Presiden Jokowi dan tidak bisa asal labrak atau menyatakan sesuatu. Sama seperti krisis Rohingya dimana Presiden Jokowi memilih tidak asal-asalan berpendapat dan menunggu saat dan momen yang tepat.

Masihkah kita berharap Presiden Jokowi fokus dan serius membangun negeri?? Atau kita mau ikut-ikutan menyeret Presiden Jokowi ke semua isu politik?? Masalah DPR hajar KPK, harus kita hajar balik dengan kekuatan rakyat. Proses gugatan di Mahkamah Konstitusi telah berjalan. Kita berharap legalitas pansus segera bisa dipastikan. Jika DPR tetap memaksa, maka kita harus turun ke jalan.

Tetapi demonya jangan salah arah. Bisa-bisa demo malah diarahkan ke Presiden Jokowi. Kalau mau demo dan protes, saran saya datangi kantor-kantor partai dan jumpai ketua umumnya. Supaya kita jangan salah kaprah, apa-apa di negeri ini semua salah dan tanggung jawabnya Presiden Jokowi. Memangnya Presiden Jokowi Tuhan?!

Salam Jokowi Bukan Tuhan.

Loading...

About Palti Hutabarat

Die Hard Jokowi-Ahok Sejak 2012 sampai selamanya.. Pengelola Indovoices.. Info, diskusi, kerjasama, dan bergabung silahkan WA: 085820189205 atau email: paltiwest@gmail.com

Check Also

Survei Capres Muncul Nama Rizieq Dan Somad, Survei Median Menggelikan

Bukannya salah melakukan survei, tetapi kalau lembaga survei ingin terlihat lebih elegan dan terlihat netral …