Home / Event / 100HariKepemimpinanAniesSandi / Hak Interpelasi Akan Bergulir, Mampukah Mengeliminir Anies Sandi?

Hak Interpelasi Akan Bergulir, Mampukah Mengeliminir Anies Sandi?

Sepertinya ketidakberesan Anies menata Kota Jakarta dari waktu ke waktu, bukan hanya menjadi perhatian dan dikritisi oleh masyarakat Jakarta saja. Kecaman dari berbagai pihak pun menghampiri dirinya. Mulai dari Jimly Asshiddiqie berkomentar mengenai gagasan menghadirkan kembali becak di Ibu kota sebagai “Kemunduran 2 Abad buat Jakarta”.

Sedangkan mantan gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pun khawatir terhadap rencana Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan mengizinkan becak beroperasi di ibu kota dapat memicu urbanisasi besar-besaran atau perpindahan massal orang-orang dari desa ke Jakarta.

Di pihak lain, Dirlantas DKI dan Ombudsman juga ikut menyoroti serta mengkritik Anies yang melakukan kebijakan penataan PKL yang out of the box dan melanggar 4 aturan bahkan lebih. Peraturan Perundang-undangan Presiden tentang Jalan dan Perda serta Peraturan dari Kepolisian ditabrak dan dilabrak demi janji surga PKL di Tanah Abang.

Dari anggota dewan sendiri juga banyak yang mengkritisi dan mengecam kebijakan Anies. Mulai dari masalah merubah pergub TGUPP dengan menghilangkan kata profesional hanya agar dapat menjadi tong sampah pembuangan timsesnya, main cabut perda terkait reklamasi tanpa melalui rapat paripurna dengan DPRD. Belum lagi pelatihan Ok Oce yang menghabiskan dana 724,5 juta hanya buat ngajarin cara cuap-cuap selama 16 hari?.

Puncaknya adalah kemarin ketika Fraksi PDIP berencana mengajukan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam Penataan Tanah Abang.

Rencana pengajuan hak interpelasi sendiri dipicu oleh demo supir angkot akibat penghasilan mereka yang menurun drastis sejak penutupan jalan di tanah Abang tersebut diberlakukan. Di satu sisi PKL dimanjakan dengan penutupan jalan dan diberi tenda legal sedangkan sopir justru dibatasi. Dengan kata lain, yang ilegal dilegalkan sementara yang legal diilegalkan.

Berdasar Pasal 322 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), hak interpelasi adalah hak DPRD Provinsi untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Apabila keterangan yang diberikan tidak memuaskan atau tidak memiliki dasar yang kuat, dapat dilanjutkan dengan hak angket.

Hingga tulisan ini dibuat baru PDIP dan Nasdem yang sepakat melakukan hak interpelasi, dukungan juga terus digalang untuk mengajak fraksi dari partai-partai lain. Dengan asumsi Gerindra, PKS dan PAN menolak interpelasi, sedangkan dukungan didapat di luar ketiga partai tersebut, maka hak interpelasi sudah dapat dilaksanakan.

Bila selama ini kritikan dan kecaman dari masyarakat selalu diabaikan dan dianggap angin lalu, tidak demikian halnya bila interpelasi jadi digulirkan karena bila tidak disikapi dengan benar, dapat berujung pada impeachment alias pemberhentian mereka sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur (bisa salah satu atau dua-duanya sekaligus).

Jadi saran saya kepada Anies, daripada mempermewah rumah dinas yang cuma 2 tingkat dengan memasang lift senilai 750 juta, sebaiknya Gubernur Anies dan Wakilnya Sandiaga Uno, sudah harus intropeksi dan mengoreksi kebijakan yang gagal serta gagap tersebut.

Jangan jadikan keberpihakan dan memenuhi kontrak politik yang sudah jelas-jelas salah, sebagai alasan untuk melanggar aturan. Pak Presiden, Joko Widodo sendiri sudah mengingatkan, otonomi daerah bukan berarti federasi, jadi jangan merasa seperti raja kecil yang bisa membuat aturan sekehendak hati hanya supaya bisa tampak beda dengan Gubernur sebelumnya.

Hindarilah mengeluarkan ide dan tingkah konyol baik untuk pencitraan maupun alasan politik praktis agar ditegur oleh Jokowi supaya bisa playing victim memposisikan diri sebagai pihak yang dizolimi, karena cara tersebut sudah pernah dipakai oleh Pak Mantan, jadi tidak akan manjur lagi menggunakan cara yang sama. Bila buat bodohi Jkt58 mungkin masih bisa, tapi tidak buat Jkt42+Mendagri+Menkue+KPK, karena mata mereka ketat mengawasi segala tindak-tanduk Gubernur dan Wakilnya.

Masih ada waktu bila mau berubah dan bekerja sepenuh hati untuk warga Jakarta, walaupun tidak mampu menyaingi Ahok, minimal setengahnya pun jadilah. Setidaknya kami pun mungkin akan setengah hormat dengan Gubernur dan wakilnya.

Jadi mari kita saksikan saja kelanjutan interpelasi tersebut, apakah akan layu sebelum berkembang. Atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta bisa benar-benar memperjuangkan aspirasi warganya guna menghindari Jakarta dari kemunduran dan kehanculan total akibat salah pilih pemimpin.

Loading...

About Robin

Check Also

Lagi-Lagi Rizieq Batal Pulang Ke Indonesia

Seperti yang pernah saya tuliskan, kepulangan Rizieq Shihab hanya akan terjadi kalau SP3 keluar dan …

  • Mr. ius

    Foto thumbnail nya itu lhoo.
    Gak nahan wkwkwk

    • Robin

      Hahaha

  • Eddy Lou

    hal hal sepele seperti becak, rmh dp 0 % tidak akan berpengaruh terhadap jab gabener, percuma saja hak interpelasi dan angket tidak akan mempan kecuali kasus over budgting 23. 3 t

    • Hendra Sulindra

      semoga pak Sutiyoso dan pak Oegroseno resign dari tim gabener,sebelum nama baik bapak terseret lbh dalam.toh keberadaan bapak cuma dianggap angin lalu

      • Robin

        Setuju

    • Iwan S

      Saya cenderung sepakat dengan pernyataan ini. Jika hanya membahas PKL di Tanah Abang, kayaknya gigi nya kurang kenceng. Kalaupun digabung semua kasus yang ada (PKL, Becak, Reklamasi, OK OCret), ga terlalu yakin bakalan bisa nurunin duet komika ini.

      Jadi penasaran, ada yang tau kesalahan apa saja yang bisa nurunin Kepala Daerah?

      • Robin

        Tenang saja, kasus berlin book fair kan lagi ditangani KPK

    • Robin

      Tenang, masih ada berlin book fair yg sdg ditangani KPK