Home / Politik / Izinkan Airlangga Rangkap Jabatan, PKS: Jokowi Khianati Amanah
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan warga saat kunjungan kerja di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018).(Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan)

Izinkan Airlangga Rangkap Jabatan, PKS: Jokowi Khianati Amanah

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan warga saat kunjungan kerja di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018).(Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan)

Akhirnya para lawan politik Jokowi bersuara terkait sikap politik Jokowi yang mengizinkan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, rangkap jabatan menjadi Ketua Umum Golkar. Setelah partai pendukung rasa oposisi, PAN, bersuara dan juga Fadli Zon mewakili Gerindra, kini tidak ketinggalan PKS bersuara.

Melalui Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, PKS melancarkan kritik keras kepada Jokowi. Kritik yang kalau dicerna dengan kewarasan terlalu berlebihan dan bisa dikatakan terlalu dipaksakan. Mardani menyebut bahwa Jokowi mengkhianati amanah.

“Perangkapan jabatan mengkhinati amanah bahwa kepemimpinan itu berat dan fokus,” kata Mardani saat dihubungi, Kamis (18/1/2018).

“Beliau sendiri yang mengatakan jangan rangkap jabatan. Ini memberi contoh buruk ke publik,” kata dia.

Pernyataan Mardani mengenai amanah sebenarnya tidak cocok disampaikan sebagai sebuah kritik. Apalagi, kritik tanpa bukti bahwa memang benar terjadi pengkhianatan amanah malah terkesan provokatif dan cenderung sedang melakukan fitnah. Mardani perlu membuktikan kebenaran pernyataannya tersebut.

Apalagi jelas, konteks dari pernyataan Presiden Jokowi tersebut juga tidak serta merta harus diartikan saklek. Jokowi sendiri melihat bahwa ada hal-hal esensi yang perlu ditegaskan dalam konteks tertentu. Ketegasan untuk tidak rangkap jabatan dengan tegas dinyatakan Jokowi saat pertama kali memilih menteri.

Semua akhirnya mentaati dan mundur dari jabatan politik mereka. Yang tidak mau pada akhirnya tidak melanjutkan diri menjadi menteri, seperti Muhaimin Iskandar yang fokus jadi Ketua Umum PKB. Tetapi dalam kondisi saat ini, dimana terjadi kegaduhan politik di Golkar, maka mau tidak mau Jokowi harus melakukan kompromi.

Apakah Jokowi dengan begitu mudahnya melanggar rangkap jabatan ini?? Tentu tidak. Jokowi sudah mempertimbangkannya dengan sangat matang. Pilihan terbaik akhirnya adalah dengan tetap menjadikan Airlangga sebagai Menperin. Tentu karena Airlangga kapabel di bidang tersebut dan berkomitmen mendahulukan kepentingan negara daripada partai.

Arilangga sendiri juga kasusnya berbeda dengan yang lain. Airlangga jadi menteri dahulu baru jadi Ketua Umum. Beda dengan yang lain saat diminta jadi menteri dalam posisi punya jabatan politik. Terlepas dari kondisi itu, mengkritik soal amanah bukanlah sebuah kritik yang tepat.

Jujur saja, kalaulah akhirnya Jokowi mengizinkan Airlangga rangkap jabatan tentu saja sudah ada pertimbangan matang. Bukan karena mengkhianati amanah dan bukan juga ingin menjadi orang yang bertindak sesuka hatinya mengkhianati kepercayaan rakyat.

Mungkin PKS perlu memahami makna amanah dengan benar, supaya jangan rangkap jabatan yang dituduh mengkhianati amanah, melainkan korupsi memanfaatkan jabatan serta berlaku tidak disiplin dan melabrak aturan yang ada. Coba lihat Anies-Sandi yang sudah begitu banyak melanggar amanah rakyat dan amanat Undang-undang.

Rangkap jabatan tidak mngkhianati amanah rakyat, tetapi menutup jalan adalah mengkhianati amanah rakyat dan amanat Undang-undang.

Salam Pengkhianat.

Loading...

About Palti Hutabarat

Die Hard Jokowi-Ahok Sejak 2012 sampai selamanya.. Pengelola Indovoices.. Info, diskusi, kerjasama, dan bergabung silahkan WA: 085820189205 atau email: paltiwest@gmail.com

Check Also

Lagi-Lagi Rizieq Batal Pulang Ke Indonesia

Seperti yang pernah saya tuliskan, kepulangan Rizieq Shihab hanya akan terjadi kalau SP3 keluar dan …

  • Eddy Lou

    yg jelas jd partai penjebar hoax…

  • BERNAD AGROUW

    Penghianatan rakyat di mulai dari menjual agama untuk kepentingan politik PKS,korupsi daging sapi, korupsi alquan,menjual beras palsu sewaktu mentri pertanian dulu di pegang orang PKS, menjual data orang miskin untuk mendapatkan subsidi, banyak dosa PKS yg jelas2 di pertontonkan.
    PKS dalam kampanye nya selalu berhalusinasi, contoh DP 0%, program ok oc, sampai janji masuk surga.
    Itulah PKS partai khianat syariah.
    jadi wajar PKS berkoar, karena mereka lebih bepengalaman dalam hal berhianat.