Perjuangan Ahok mempertahankan APBD dari para garong sepertinya akan tinggal cerita. Pergantian Gubernur akan membuat semua cerita tersebut kemungkinan besar akan menguap. Kecuali kita semua kecele dan ternyata Gubernur baru tidak tersandera kepentingan para garong di belakangnya.
Karena kalau berharap kepada DPRD DKI maka sama saja berharap kepada maling untuk tidak maling. Lah namanya maling pasti kerjaannya paling. Apakah semuanya maling?? Yah tidak juga, tetapi kalau melihat kengototan mereka supaya CSR masuk ke APBD indikasi mau maling semakin menguat.
Hal ini terlihat dari pernyataan terus menerus Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung). Haji Lulung terus menekankan dana CSR harus masuk APBD saat mempermasalahkan dua poin dalam surat permohonan untuk melanjutkan pembahasan dan mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi yang dikirim Pemprov DKI.
Dana CSR saat kepemimpinan Ahok memang tidak pernah masuk ke APBD. Karena bentuknya berupa kontribusi, maka Ahok lebih memilih membangun fisik bangunan daripada menerima uang. Dan hal inilah yang kurang disukai oleh DPRD Jakarta. Mereka meminta dana CSR masuk APBD dan berbentuk uang.
Dalam konsep Ahok, dana CSR dan juga tambahan kontribusi tidak dimasukkan dalam APBD. Ahok lebih suka dana tersebut dicairkan dalam bentuk fisik bangunan atau fasilitas seperti RPTRA. Karena kalau uang akan repot urusannya dan bakalan dijegal terus oleh DPRD Jakarta. Jalan amannya yah langsung minta fisik.
Nah, kelakuan Ahok yang seperti inilah yang tidak disukai oleh DPRD Jakarta. Karena kalau uang tidak masuk ke APBD, maka akan sangat sulit dipermainkan. Jangan salah, meski sudah dipasang pengaman oleh Ahok, APBD tetap rawan bocor. Sebabnya apalagi kalau bukan masih adanya pejabat-pejabat lama yang main mata dengan DPRD.
Apa yang saya katakan ini bukanlah tuduhan yang tendensius, melainkan adalah sebuah rahasia umum dalam permainan anggaran. Nah, demi mengamankan dana-dana tersebut dan rakyat bisa langsung menerimanya tanpa perlu masuk dulu APBD itulah makanya Ahok minta fisik saja. Sambil nantinya benar-benar menyiapkan pejabat DKI yang kredibel dan berintegritas.
Sayang usaha Ahok tersebut kandas gara-gara banyak ternyata orang yang masih mudah terhasut dengan isu SARA. Akhirnya Ahok terjegal dan perubahan Jakarta lebih baik pun tersendat. Kini, peruabahan Jakarta akan sangat tipis bisa terjadi di era Anies-Sandi. Karena DPRD yang suka recokin APBD dan ngotot dana CSR masuk ke APBD yah dari kubu mereka.
Yang terjadi malah bisa jadi kerja sama dan semua mulus berjalan negosiasi. Karena kalau sama sudah kepentingan dan keberpihakan, maka semua urusan akan dilancarkan. Seperti cinta, kalau atas persetujuan dua insan semua akan lancar, walau rintangan menghadang. Tetapi kalau tidak, maka siap-siap putus di tengah perjalanan.
Itulah mengapa saya tidak pernah bisa diajak mendukung Anies-Sandi dalam memimpin Jakarta. Tetapi kalau diajak untuk mengawasi dan menjaga supaya Jakarta tidak rusuh lagi saya siap tanpa bayaran. Karena perjuangan harus tetap dilanjutkan meski Ahok terpenjara. Kalau kita kagum dengan perjuangan Ahok, maka kita harus teruskan perjuangannya. Jangan tunggu Ahok keluar atau muncul Ahok-ahok baru, tetapi jadilah “Ahok”.
Tidak harus mengikuti gaya Ahok yang nyablak dan blak-blakan, tetapi ikutilah hatinya yang ingin supaya rakyat benar-benar menerima haknya tanpa perlu diwakili oleh DPRD. Rakyat mau makan enak, DPRD wakili. Rakyat mau sekolah bagus, anak DPRD yang wakilin, Rakyat mau punya kesejahteraan, DRPD yang wakilin ongkang-ongkang kaki.
Biarlah rakyat menikmati tanpa perlu kena potong jatah preman. Karena sebenarnya semua sudah ada porsinya. Mengambil jatah orang itu namanya rakus dan sudah tidak manusiawi. Itulah yang harus kita kawal kalau kita tidak percaya kepada kepala daerah terpilih. Cuek dan apatis bukanlah sikap bijak, apalagi kalau mengatakan “biar aja tahu rasa”.
Kasihan mereka yang dibodoh-bodohi dan kena tipu itu. Saya yakin, Ahok kalau tidak dipenjara dan tidak lagi jadi Gubernur akan terus berjuang demi hak-hak rakyat tersebut, ada atau tidak jabatannya. Itulah namanya sebuah nilai perjuangan dan sikap seorang negarawan, bukan politisi cari untung.
Jadi, jangan biarkan mereka tenang dan damai kongkalikong menikmati APBD. Kita buat recok dan permalukan mereka. Setuju??
Salam Rakyat.