Home / Politik / Pilkada 2018 / La Nyalla Dimintai Miliaran Oleh Prabowo, RK Mengaku Tidak, Ini Faktanya

La Nyalla Dimintai Miliaran Oleh Prabowo, RK Mengaku Tidak, Ini Faktanya

Mahar politik menurut saya bukanlah sesuatu yang tabu dalam dunia perpolitikan. Ada yang menggantikannya dengan istilah uang pendaftaran, uang saksi, atau ongkos politik untuk Pilkada. Tetapi pada dasarnya sama saja, ada namanya biaya politik yang harus ditanggung oleh calon dan partai politik.

Yang penting adalah biaya yang dimintai sesuai dengan kemampuan sang calon. Kalau tidak mampu lebih baik tidak usah maju. Karena kalau kalah dan uang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kemampuan, maka yang ada malah jadi stress dan gila. Biasanya beberapa orang yang sudah biasa bergelut dalam perpolitikan sudah bisa mengukur berapa biaya politik untuk sebuah Pilkada.

Karena itu, tidak heranlah kalau partai apapun meminta kontribusi dana kepada calon yang akan diusung. Dalam sebuah pembicaraan dengan salah satu kader partai, untuk bisa menang jadi caleg di sebuah daerah, dia mengaku minimal calon harus keluarkan 300 juta untuk biaya kampanye dan sosialisasi. Jumlah ini terlihat kecil karena kader ini tahu strategi penghematannya.

Nah, kalau untuk menjadi cagub dan cawagub, wajar saja kalau jumlahnya bisa sampai miliaran. Saat kampanye Pilkada Jakarta saja, jumlah puluhan miliar menjadi jumlah yang wajar untuk biaya Pilkada. Nah yang jadi persoalannya adalah dari mana dana itu didapatkan. Tentu ada dua pilihannya, dari kantong pribadi dan parpol serta satu lagi melalui donatur.

Kalau Ahok-Djarot pakai dana kampanye rakyat, maka Anies-Sandi dominan memakai uang pribadi Sandiaga. Jadi, sama-sama ada biaya politik yang digunakan. Terserah dari mana dananya asal bisa dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan kepada KPU sebagai penyelengara dan Bawaslu sebagai pengawas.

Karena itu, menjadi sangat aneh kalau La Nyalla Mahmud Mattalitti mengadu ke media kalau dia dimintai uang miliaran rupiah untuk biaya jadi cagub. Kalau tidak sanggup ya sudah tidak usah dituruti dan lepas saja mandat tersebut. Kalau mengadu ke media malah jadi aneh, apalagi kalau melihat kekayaan La Nyalla.

Yang lebih aneh lagi adalah pernyataan Ridwan Kamil yang mengaku tidak dimintai mahar politik oleh partai Gerindra. Aksi pasang badan RK ini dilakukan menanggapi mention dari akun partai Gerindra di twitter. Padahal dalam kasus La Nyalla dan RK jelas sangat berbeda.

Jelas sekali kalau kita melihat dari cerita La Nyalla, dia pertama kali mencari mandat dari Gerindra. Sedangkan RK mandatnya dari PKS. Dan faktanya, PKS saat itu tidak perlu koalisi untuk memajukan RK-Oded. Lalu datanglah Gerindra nebeng popularitas PKS dan RK.

Hal ini sama saja di Jatim dimana Gus Ipul bisa maju hanya dengan kendaraan PKB-PDIP. Kemudian masuklah Gerindra. Mana mungkin Gus Ipul dimintai mahar. Karena itu, penjelasan La Nyalla benar adanya dan begitu juga dengan RK. Tetapi pembelaan RK menurut saya adalah hal paling lucu dan menggelikan.

Saya sendiri malah lebih curiga kesepakatan RK dengan PKS. Karena pada saat itu, kader PKS Kang Oded malah jadi wakil RK. Yah kalau dalam hal ini saya pikir RK juga tidak akan berani blak-blakan seperti saat mengaku tidak ada mahar dengan Gerindra.

Jadi, kesimpulannya sudah jelas. La Nyalla benar dan RK juga benar. Sekali lagi kepada La Nyalla kalau mau jadi cagub atau cawagub, mulailah dengan sebuah popularitas yang baik. Supaya mahar tidak perlu dari kantong sendiri tetapi dari kantong relawan dan pendukung. Contohnya bisa ditiru adalah Ahok.

Salam Mahar.

Loading...

About Palti Hutabarat

Die Hard Jokowi-Ahok Sejak 2012 sampai selamanya.. Pengelola Indovoices.. Info, diskusi, kerjasama, dan bergabung silahkan WA: 085820189205 atau email: paltiwest@gmail.com

Check Also

Serial 227 Karya Ahok Yang Mencengangkan (7) Keberanian Ahok Bangun Flyover Pancoran

Di ujung jalan terlihat Ipda Darman, salah seorang petugas Ditlantas Polda Metro Jaya yang berjaga di …

  • Indri Giber

    Sedih juga hari gini kita masih dibebani ‘biaya saksi’. Harusnya dengan teknologi: sistem biometrik untuk verifikasi+validasi yg efektif dan efisien, jumlah TPS tidak perlu terlalu banyak, bahkan mungkin tidak diperlukan lagi saksi. Kebayang kalau jumlah parpol banyak, berapa biaya ‘terbuang sia-sia’.

    Kok sepertinya bikin parpol itu semacam bisnis menggiurkan untuk mengeruk uang dari calon kepala daerah atau legislator. Bisa2 kita bakal punya kebanyakan parpol deh 🙁 dan biaya politik semakin besar, and the vicious circle continues…

    • Palti West

      semoga ke depan sistem kita bisa lebih baikk

  • Senju Hashirama

    bagaikan paradoks,
    walaupun sudah menjadi hal yang wajar,
    namun mahar ini menjadi penyebab banyaknya kasus korupsi.
    nyatut biar balik modal atau bayar utang.
    memang sulit membentuk sistem yang flawless.

    • Palti West

      betul sekali.. tetapi orang seperti Jokowi-Ahok juga masih wajar kok

  • Mr. ius

    Yah jelas sakit hati lha.
    Kader partainya sendiri dicuekin malah sowan ke mbak Yenny en Gus Ipul buat cagub Jawa Timur

    • Palti West

      betul sekali

      • Lanina

        Gus Ipul mesti yg minta mahar balik donk, sbg ‘ongkos ngedompleng’

        • Palti West

          hahahaa.. betul juga yah

  • Eddy Lou

    lalu knp rk bilang tidak bisa mengikuti syarat dari partai gerindrong? klo bkn soal mahar, lalu soal apa?.. di jatim aja maharnja begitu gede, apalagi jabar daerah yg ‘ basah’ rasanja berkali kali lipat dari jatim…

    • Palti West

      hahaha.. RK mah kebanyakan pencitraan