Akhirnya semakin terlihat sikap dan karakter asli Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang tidak suka ada ototritas apapun yang ada di atasnya. Gubernur Anies adalah orang yang punya tipe tidak suka diperintah, meski yang memerintah adalah atasannya. Hal ini disebabkan karena Gubernur Anies ingin supaya apa yang dipikirkannya itulah yang harus dikerjakan.
Hal ini bukan pertama kali dilakukan Gubernur Anies. Saat dia menjabat menjadi Menteri, hal ini juga dilakukannya. Dia menentang arahan Presiden Jokowi yang meminta semua menteri untuk tetap di Jakarta saat akan terjadi reshuffle. Entah karena sikapnya atau memang sudah tahu akan diganti, Gubernur Anies malah berada di daerah lain.
Tetapi yang pasti, Gubernur Anies tidak akan pernah kena reshuffle kalau memang benar-benar tipe orang yang suka berkerja dan menentang setiap keputusan dan arahan Presiden Jokowi saat itu. Mungkin saat itu, Gubernur Anies merasa bahwa karena dia dekat dengan JK bisa berbuat seenak dengkulnya.
Dan saat menjadi Gubernur Jakarta, sikap Anies tetap tidak berubah. Merasa punya otoritas dan tidak ingin otoritasnya dikangkangi meski oleh atasannya. Hal ini dapat kita amati ketika Gubernur Anies kembali ingin menentang dan mengakali hasil evaluasi Kemendagri terkait Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Gubernur Anies yang sudah tersandera oleh janji politik para pendukungnya, menginginkan supaya TGUPP tetap 74 orang dan semua biaya kegiatan ditanggung oleh APBD DKI 2018. Cara yang dilakukan Gubernur Anies adalah menggunakan otoritasnya dengan menggunakan Pergub.
Gubernur Anies berencana merevisi Pergub Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dengan merevisi pergub tersebut, maka Gubernur Anies akan memungkinkan masuknya TGUPP anggarannya di bawah Biro Administrasi Sekretariat Daerah (Setda).
Hebat dan sangat licik bukan bagaimana Gubernur Anies berusaha mengakali peraturan dan hasil evaluasi Kemendagri demi melunaskan janji kampanyenya kepada para relawan dan pendukungnya?? Jangankan membuat pergub untuk fasilitasi 74 orang dapat APBD, Monas saja dijadikan rawan serta Tanah Abang dibuat jadi semakin semrawut.
Dan apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies memperlihatkan dengan kasat mata kepada publik bahwa APBD memang akan dihabiskannya dengan cara bagi-bagi. Tetapi apakah benar Gubernur Anies berbagi juga kepada rakyat yang lain??
Faktanya tidak. Ketika Gibernur Anies menyatakan mengenai keberpihakan, maka jelas ini berarti bahwa yang akan didukung adalah mereka yang berpihak kepadanya. Jangan harap, segala sesuatu yang tidak berpihak kepadanya akan diperjuangkan. TGUPP ini adalah salah satu bukti Gubernur Anies ngotot memperjuangkan
Jadi, kalau warga yang hanya jadi komodits politik, harap sabar yah. Sekarang Pak Gubernur lagi sibuk memfasilitasi para relawan dan pendukungnya. Karena ini penting supaya janji tetap terealisasi dan uang operasional tidak terpakai buat para relawan.
Apakah usaha Gubernur Anies ini akan berhasil?? Entahlah, tetapi bagi saya tidak penting ini akan berhasil atau tidak, karena sudah jelas ini menunjukkan bagaimana sikap asli Gubernur Anies. Sikap yang menurut saya akan berbahaya dan bisa memicu perpecahan dan kepemimpinan kronisme.
Semoga saja kita sadar dan mata kita terbuka oleh sikap dan karakter Gubernur Anies ini. Dan kalau ada yang model beginian lagi jangan dipilih. Karena memilihnya hanya untuk mensejahterakan kroni-kroninya saja.
Salam Kroni.