Dalam berkampanye, memberi janji kepada rakyat untuk dipilih menjadi kelapa daerah adalah hal yang lumrah. Tetapi alangkah baiknya janji yang diucapkan adalah janji yang masuk akal dan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki. Jangan sampai janji yang dibuat tidak akan mampu dipenuhi karena memang tidak ada korelasinya.
Seperti apa yang disampaikan oleh cagub Jateng, Sudirman Said, yang berjanji tidak akan ada lagi kepala daerah di Jateng yang tidak akan kena OTT oleh KPK. Bagaimana mungkin Sudirman bisa menjamin bahwa tidak ada lagi kepala daerah yang tidak kena OTT?? Dengan sepelenya, Sudirman Said menyebutkan cukup dengan membuat pemerintahan bersih.
“Kami berjanji tidak ingin menambah jumlah kepala daerah yang tertangkap KPK. Kami berikrar ingin membangun pemerintahan yang bersih,” tambahnya.
“Temen-temen atau orang yang terlibat korupsi itu simpel saja, mereka tidak bisa membedakan domain pribadi dan publik. Jadi diterobos itu,” ucap Sudirman.
Saya pikir awalnya ada terobosan besar yang akan dilakukan. Ternyata yang dilakukan hanyalah membedakan domain pribadi dan publik. Ini terobosan apa yah?? Apakah kepla daerah tidak bisa membedakan hal tersebut?? Pastinya bisa dan sangat bisa. Lalu mengapa mereka korupsi?? Karena ada kebutuhan, begitu wejangan Wan Anies Gubernur Jakarta.
Sudirman tidak perlu berjanji tidak akan ada lagi yang kena OTT. Karena masalah OTT itu kembali lagi kepada pribadi kepala daerah itu sendiri. Petahan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sudah melakukan banyak hal untuk mencegah hal ini. Bahkan sama-sama menandatangani pakta integritas. Tetapi tetap saja melakukan korupsi.
Alasannya jelas seperti yang dikatakan oleh Wan Anies, karena ada kebutuhan. Apa itu kebutuhannya?? Yang pasti bukan kebutuhan yang normal, melainkan kebutuhan di luar kenormalan sehingga harus melakukan korupsi. Klau kebutuhannya normal, tentu saja tidak akan melakukan korupsi. Seperti kata orang, kalau lebih besar pasak daripada tiang, maka yang ada adalah korupsi.
Sanggupkah Sudirman membuat semua kepala daerah melakukan hal seperti itu?? Secara teori dan arahan bisa saja, tetapi hasil akhirnya tetap lagi-lagi kembali kepada pribadi masing-masing. Karena itu, menyepelekan pemberantasan korupsi hanya dengan membedakan domain pribadi dan publik tidak akan berpengaruh apapun. Apalagi hierarki Gubernur daerah tidak puny kewenangan tegas dengan kepala daerah di bawahnya.
Jadi, kalau Sudirman mau melakukan terobosan apapun, saya yakin banyak orang yang tidak akan pecaya. Karena semua terobosan sudah dilakukan oleh Ganjar, tetapi masih saja ada yang kena OTT. Dan KPK juga sudah memberikan penghargaan kepada Ganjar sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaik pada 2017. Dan ini adalah yang ketiga kalinya.
Percayalah, bahwa model kampanye Sudirman ini akan sama saja dengan gaya kampanye Anies. Apa yang tidak dibilang sama warga Jateng biar dia terpilih. Terwujud atau tidak nomer terakhir, yang penting diucapkan saja dulu. Bagaimana lagi kalau konsultan politiknya si Eep. Janji tinggal janji, warga Jateng bisa bernasib sama dengan warga Jakarta yang mendapatkan pemimpin modal mulut.
Selamat memilih warga Jateng. Saran saya jangan pilih pemimpin model Sudirman yang kloningannya Anies. Jateng bisa hancur lebur.
Salam Pilih Ganjar.