Polemik PKI memang terus saja menjadi komoditas politik di Indonesia. Komoditas isu yang dipakai jika Partai PDIP memegang tapuk kepemimpinan. Isu basi dan membosankan ini bahkan sudah pernah dipakai saat Megawati memimpin dan tidak menjadikan seorang militer untuk menjadi wakilnya.
Indonesia militernya memang belum siap kalau tidak ada militer yang jadi RI 1 atau RI2. Tokoh-tokoh non militer yang memimpin hampir selalu dijegal oleh militer. Bahkan ini dimulai dari sejak pemerintahan Indonesia pertama. Kita melihat bagaimana Sukarno dijatuhkan oleh Suharto dengan cara yang tidak baik. Cara yang sampai hari ini dikenal dengan G30SPKI dan juga adanya SUPERSEMAR.
Lalu usaha itu juga terjadi dalam keperiodean Presiden Jokowi. Meski tidak terbukti karena memang belum berhasil, usaha-usaha itu bisa dilihat dengan beberapa kali aksi makar yang dilakukan. Militer memang tidak terlihat jelas, tetapi siapa yang mampu menyangkal kalau usaha makar hanya mungkin terjadi atas bantuan militer.
Yang terakhir jelas sekali terlihat dalam pernyataan Panglima TNI yang sudah beberapa kali digoreng isu mencalonkan diri menjadi capres 2019. Meski masih malu-malu dan beberapa kali menyangkal isu tersebut, tetap saja nama Gatot masuk dalam bursa capres 2019. Rasanya tidak akan ada yang berani membuat nama Gatot kalau dia benr-benar tidak setuju.
Isu semakin kuat saat Gatot sepertinya mulai menghangatkan isu politik dengan melakukan pemutaran film G30S/PKI di lingkup internal institusinya. Menurut Gatot hal ini sudah dapat ijin dari Mendagri Tjahyo Kumolo. Pernyataan yang sudah dibantah oleh Mendagri Tjahyo dalam akun twitter resminya.
Film yang diputar oleh Gatot jelas adalah film yang dahulu dipakai oleh Orde Baru untuk melakukan propaganda dan cuci otak terhadap G30SPKI. Semua fakta diatur sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa usaha pembantaian itu adalah tindakan menyelamatkan bangsa dan negara. Padahal ada fakta-fakta tersembunyi yang mereka simpan.
Karena pensetiran fakta sejarah itulah maka film ini sebenarnya dilarang lagi pemutarannya. Tetapi Gatot melakukan nobar di lingkup internal institusinya dengan dasar sebagai pembelajaran sejarah. Sejarah versi siapa?? Yang jelas adalah sejarah versi Orde Baru. Sejarah dimana militer ditampakkan sebagai pihak yang punya fakta sejarah paling benar.
Sikap Gatot ini jelas sedang mengindikasikan adanya usaha lain yang sedang ingin dilakukannya. Usaha yang membuat kita patut curiga militer tidak lagi loyal dengan pemerintahan yang resmi. Lalu kalau sudah begini, apakah yang akan terjadi pada pemerintahan Jokowi?? Akankah militer berhasil ditenangkan??
Pernyataan Gatot yang merasa tersinggung dengan pertanyaan wartawan yang mempertanyakan nobar film tersebut akhirnya bisa kita counter dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan ada film PKI versi kekinian. Versi dimana film tersebut bisa masuk dalam generasi milenial, dan tentu saja jadi peluang untuk meluruskan sejarah.
Dan keinginan Presiden Jokowi juga sejalan dengan keinginan bedayawan dan juga sineas Goenawan Mohamad yang berkeinginan membuat lagi sejarah G30SPKI tetapi dengan versi yang yang mengoreksi orde baru. Kalau hal ini benar-benar terjadi dan sejalan antara Presiden Jokowi dan Goenawan Mohamad, maka akan menjadi strategi membungkam militer dengan segala pembodohan sejarahnya.
Lalu apakah Gatot akan melarang pembuatan film G30SPKI versi baru yang bisa saja mengkoreksi versi orde baru?? Kalau mau melarang itu berarti Gatot melawan keinginan Panglima Tertinggi dan pemegang tapuk tertinggi Indonesia yaitu Presiden Jokowi. Kalau ini keinginan Presiden, Panglima Mau Apa!!
Mau melarang dan melawan?? Tidak sadar diri?? Mau menggerakkan militer menggulingkan Presiden Jokowi?? Mau tampil terang-terangan melakukan kudeta yang kemarin dilakukan sembunyi-sembunyi?? Hal yang sepertinya tidak akan berani dilakukan Gatot karena militer masih belum satu gerakan.
Presiden Jokowi pastinya punya orang loyal di militer yang siap menjatuhkan Gatot kalau berani melakukan kudeta. Siapakah itu?? Dia adalah orang penting di Angkatan Udara. Kudeta tidak akan lancar karena AU tidak akan mendukung gerakan tersebut.
Lalu apakah Gatot akan ngotot melakukan perlawanan dengan terus melakukan manuver-manuver militer dan politiknya?? Apakah ini seperti menjadi persiapan dan pemanasannya menjelang pensiun 6 bulan lagi?? Semua biarlah Gatot yang menentukan, tetapi yang pasti, Panglima kali ini bukanlah Panglima yang loyal dengan Presiden.
Salam Loyal.