Home / Politik / Tolak Gugat HGB Ke PTUN, Anies Ngotot Minta BPN Cabut
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (9/1/2018).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

Tolak Gugat HGB Ke PTUN, Anies Ngotot Minta BPN Cabut

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (9/1/2018).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

Kelakuan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memang sudah sangat keterlaluan. Setelah membentuk TGUPP, lalu KPK DKI serta keanehan-keanehan lain, Gubernur Anies kembali melakukan kekonyolan dengan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di pulau reklamasi.

Mengapa saya katakan konyol?? Karena permintaan Gubernur Anies ini adalah sesuatu yang tidak berdasar. Meski dia mengaku ada peraturan menteri yang memungkinkan, Gubernur Anies tidak juga mengungkapkan peraturan menteri yang mana. Apalagi, masalah reklamasi tersebut harus berkekutan hukum tetap baru BPN bisa membatalkannya.

Kalau mau dikatakan, sebenarnya Gubernur Anies harus menyadari bahwa semua haruslah ada hukum dan peraturannya, bukan asal bicara saja. Presiden saja yang merupakan jabatan tertinggi tidak bisa asal-asalan memerintahkan bawahannya jika tidak punya kekuatan hukum yang jelas. Ini lebih-lebih seorang Presiden kelakuannya.

Gubernur Anies sepertinya sadar kalau dia memakai mekanisme PTUN, persoalan HGB di pulu reklamasi tidak akan pernah tuntas dan selesai. Apalagi kengototan Gubernur Anies supaya HGB dibatalkan mengindikasikan ada sebuah pesanan pengembang di belakangnya. Bukannya saya menuduh yang bukan-bukan, tetapi masalah pulau reklamasi adalah masalah rebutan antara pengembang.

Dan karena Gubernurnya sudah ganti, maka keberpihakan akan sangat mungkin berganti. Padahal sudah sejak era Ahok, para pengembang yang mau memberi kontribusi tambahan 15 persen itulah yang diberikan HGB. Kalau tidak mau ya terpaksa bersabar untuk diberikan HGB.

Dan Gubernur Anies tidak serta merta bisa membatalkan HGB yang menggunakan peraturan tersebut meski peraturannya dibatalkan. Karena kalau begitu jalan ceritanya, hanya PTUN yang bisa memutuskan. Memangnya bisa seenak udel begitu Pergub batal dan tidak dijadikan Perda langsung otomatis dibatalkan.

Kalau kelakuan seperti itu, maka semua yang ada di Indonesia ini bisa diubah hanya karena permintaan seorang kepala daerah tanpa adanya kekuatan hukum dalam PTUN. Dan sikap BPN ini menurut saya sudah benar supaya tidak ada namanya keberpihakan dan kesewenang-wenangan pemerintah saat berganti pemimpimnya.

Kelakuan seperti inilah yang membuat saya terus mendorong kita semua berhati-hati kepada makhluk bernama Anies ini. Karena dia bisa saja berlaku hal yang sama saat nanti terpilih jadi Presiden. Apa yang sudah baik diputuskan dari awal kemerdekaan pun bisa diubah olehnya dengan seenak udelnya.

Sudahlah Gubernur Anies. Kalau hanya masalah kepentingan pengembang di belakang anda, jangan sampai segitunya memaksa BPN mencabut tanpa melalui proses PTUN. Masukkan saja gugatannya dan biarkan hukum yang memutuskan. Atau anda takut kalah di PTUN?? Hehehe..

Salam PTUN.

Loading...

About Palti Hutabarat

Die Hard Jokowi-Ahok Sejak 2012 sampai selamanya.. Pengelola Indovoices.. Info, diskusi, kerjasama, dan bergabung silahkan WA: 085820189205 atau email: paltiwest@gmail.com

Check Also

Jokowi vs Ahok dalam Pilpres 2019!!

    Menarik menunggu pengumuman siapa saja yang maju menjadi calon presiden 2019. Dari “koalisi” …