“Ini merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan layanan pengelolaan limbah radioaktif. Dengan sistem ini, terintegrasi dengan Kementerian Keuangan,” kata Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) BATAN Husen Zamroni di Kawasan Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Selasam (18/06/2019).

Aplikasi itu, ia menjelaskan, memungkinan pembayaran layanan secara langsung masuk ke kas negara karena terkoneksi dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.

Interkoneksi eLIRA dengan SIMPONI dikembangkan karena penggunaan zat radioaktif di seluruh Indonesia terus meningkat sehingga efisiensi dan efektivitas layanan menjadi sangat penting.

“Sejak tahun 2017 layanan administrasi pengelolaan limbah radioaktif di PTLR sebenarnya sudah memanfaatkan sistem informasi online yang diberi nama eLIRA, namun sistem ini belum terkoneksi dengan institusi terkait yakni Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Kementerian Keuangan,” kata Husen Zamroni.

Pada awalnya, tutur Husen, pelanggan jasa pengelolaan limbah radioaktif lewat daring menyerahkan dokumen persyaratan untuk melakukan penyerahan limbah radioaktif, penjadwalan, dan mendapatkan kode pembayaran.

Setelah itu pelanggan akan mendapatkan pemberitahuan pembayaran telah lunas jika telah mengunggah bukti bayar dan admin eLIRA telah mengirimkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Pada tahap ini, Husen mengakui, masih ada kelemahan karena proses administrasi berikutnya tergantung pada kesigapan petugas yang mengirimkan NTPN.

“Hal ini memperpanjang durasi layanan apabila admin eLIRA tidak segera tindak lanjut terhadap informasi yang diberikan eLIRA, sehingga dapat berakibat terlambatnya pelanggan mendapatkan berita acara penerimaan limbah sebagai syarat penghentian izin pemanfaatan zat radioaktif ke Bepeten,” ia menjelaskan.

Setelah eLIRA terhubung dengan SIMPONI, Husen memastikan proses pembayaran yang dilakukan pelanggan melalui eLIRA secara otomatis masuk ke kas negara tanpa pelanggan harus masuk ke aplikasi SIMPONI sehingga proses administrasi layanan pengolahan limbah semakin cepat dan transparan.

Husen Zamroni menjelaskan, sistem informasi yang terkoneksi dengan Kementerian Keuangan ini mulai dikembangkan awal 2019 dan segera disosialisasikan penggunaannya kepada para pelanggan.

“Dengan menggandeng Kementerian Keuangan sistem informasi ini dikembangkan dan akan disosialisasikan kepada para pelanggan melalui workshop (lokakarya) pengelolaan limbah radioaktif untuk industri dan rumah sakit, dan membuat prosedur atau mekanisme pengelolaan limbah radioaktif pada aplikasi eLIRA,” katanya.

Husen menargetkan sistem informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pelanggan mulai 18 Juni 2019. Uji penerapan aplikasi User Application Test (UAT) pada pelanggan sudah dilakukan pada Mei 2019 untuk memastikan sistem informasi eLIRA dapat berjalan dengan baik setelah terkoneksi dengan SIMPONI.

Husen berharap PTLR dapat meningkatkan terus layanan pengelolaan limbah radioaktif dan mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diperoleh tahun 2018.(ant/batan/jpp)