AHOK, A-Hoax yang Menyenangkan :)

Nyengir juga baca komen komen dalam artikel media online untuk isu “Ahok Ketua Tim Ibukota Baru”. Salah satu komennya “A Hoax yang menyenangkan” tulis seorang pembaca… entah apa yang ada dalam pikirian nitizen itu?
Dalam waktu cepat isunya telah menyebar kemana-mana , dalam tempo cepat pula dibantah Istana.”Hoax, superhoax,” kata Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019)
“Saya membaca dan mendengar seolah saya mengatakan bahwa Ahok akan jadi Ketua Tim Percepatan Ibu Kota Baru. Saya menyatakan bahwa saya tidak pernah membuat pernyataan apa pun tentang Ahok dan percepatan ibu kota baru,” kata Todung saat berbincang dengan detikcom, Rabu (12/6/2019).

Isu Ahok memang ngeri ngeri sedap. Ahoker dituding belum move on, karena masih saja menjadi pemandu sorak Ahok. Kondisi ini diperparah oleh performing Gudbener sinyaman ARB yang makin kedodoran, sehingga makin menyulitkan Ahoker move on. Disisi lain anti Ahok pun sangat tidak nyaman dengan “aura” Ahok dalam kancah politik/pembangunan Nasional.

Pemindahan Ibukota Baru, membutuhkan seorang “Pimpro” yang profesional. Proyek pertama dan mungkin hanya akan terjadi 1 kali dalam sejarah Republik Indonesia. Perlu seorang yang sangat qualified untuk tugas special ini. Tidak banyak putra putri bangsa ini yang sudah teruji dan lulus dalam membangun sebuah kota (kota baru). Kita memiliki banyak ahli, tapi dalam mengembangkan sebuah Kota baru lengkap dengan kompleksitasnya belum ada kisah sukses. Ambil contoh Batam di era 70an, oleh Prof Habibie diharapkan menjadi kembaran Singapura, hasilnya tak lebih dari kelas Singaparna 🙂 Maaf untuk warga Tasik 🙂 Berbagai kepentingan mendompleng disana, tanpa disiplin dan komitmen yang ketat dari pemangku otoritas , hasilnya jauh dari kata sukses.

Kembali ke laptop, A hoax satu ini memang belum memakan korban pelanggar UU ITE, apa karena isu hoax nya menyenangkan? atau karena tak ada pihak yang dirugikan alias gosip picisisan? atau hanya sekedar isu lucu lucuan ditengah tensi politik yang masih tinggi? Entahlah! Kendati begitu, sudah disanggah Istana melalui Moeldoko, dan di netralisir oleh bang Todung, A hoax ini hanya dianggap hiburan oleh nitizen, bagi jkt42 Ahok tetaplah seorang BTP yang dapat diandalkan untuk membangun suatu Kota, kontradiksi bagi Jkt58, sebagian mereka kini meratapi bencana kehadiran gudbener sinyaman selama lebih 2 tahun, kebijakan dihasilkan tidak lain dari kebijakan konyol satu ke kebijakan konyol lain.

Secara umum untuk percepatan pemindahan ibukota baru di Pulau Kalimantan diperlukan seorang Leader lintas sektoral, seorang pemimpin yang cakap (capable, qualified, menguasai teknis), takut akan Tuhan dan dapat dipercaya, (transparan, berintegritas) dan benci suap ( anti suap, bebas kepentingan pribadi/kelompok). Disamping syarat utama diatas diperlukan kriteria tambahan yaitu seorang yang pernah menduduki jabatan publik pemerintahan dan akan lebih lengkap, berpengalaman sebagai entrepreneur dan paham Regulasi. Persyaratan yang sangat menghayal 🙂

Menemukan seorang pemimpin dengan berbagai persyaratan diatas, tidak lah mudah. Tidak banyak yang dapat dipilih. Sebut saja semua pemimpin di level Kementerian, Gubernur atau level lebih rendah Bupati dan walikota. Kita dapat menyebut 3 atau 4 nama di level pemerintahan. Menteri Basuki, Gubernur Ridwan Kamil, Khofifah , Walikota Risma. Menteri Basuki seorang teknokrat pejabat karier, bukanlah seorang yang pernah menjabat Legislator apalagi seorang entrepreneur. Secara teknis pasti mumpuni, namun dia akan kewalahan ketika diperhadapkan “aspek regulasi dan business” dari pemindahan ibukota baru. Ridwan Kamil belum lengkap, dia juga akan kebingungan ketika berhadapan dengan aspek itu, sama seperti halnya dengan Risma. Mereka akan semakin mentok ketika diperhadapkan dengan ketatnya sumber pendanaan APBN. Pengembangan Ibukota baru memerlukan partisipasi swasta yang intens. Bagaimana mensinergikan kepentingan Republik dan kepentingan swasta dalam mengembangkan Ibukota baru adalah sebuah seni tersendiri. Bahkan mantan Presiden RI Prof BJ Habibie tidak berhasil mengemban tugas ini ketika membangun kota Batam.