Home / Event / 100HariKepemimpinanAniesSandi / Anies, Jakarta Memang Milik Semuanya, Tapi Bukan Berarti Loe Bisa Semaunya

Anies, Jakarta Memang Milik Semuanya, Tapi Bukan Berarti Loe Bisa Semaunya

Sebelum membahas larangan bermotor yang melintas di Jalan MH Thamrin yang dicabut oleh MA, saya akan menceritakan sekilas kronologis terbitnya pergub hingga kemudian dicabut.

Larangan kendaraan bermotor sendiri berawal dari wacana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu masih menjabat sebagi Plt Gubernur di akhir tahun 2014, dengan alasan untuk mengurangi kemacetan, dan mendorong peralihan pemakaian moda transportasi pribadi ke moda transportasi umum dalam hal ini adalah Transjakarta, serta mengurangi terjadinya kecelakaan.

Dan terbukti tindakannya cukup berhasil, apalagi setahun lebih kemudian yaitu tahun 2016, pemprov DKI memberlakukan sistem ganjil genap untuk kendaraan roda empat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penumpang Transjakarta ketika itu. Macet dan kecelakaan di MH Thamrin berangsur-angsur berkurang.

Namun sayangnya pada Tanggal 8 Januari 2018, MA membatalkan Pergub tersebut yang tertuang dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik keputusan MA tersebut. “Bukan cuma kabar baik. Ini artinya kita menjalankan sesuatu berdasarkan prinsip keadilan. Dari kemarin kan kita sudah sampaikan, kita ingin agar ada kesetaraan kesempatan, Jakarta ini bukan milik sebagian orang, Jakarta ini milik semuanya,” tutur Anies.

Tentu sangat indah mendengar kata-kata Anies, bahwa Jakarta adalah milik semuanya, tapi jangan lupa, semua bukan berarti semau-maunya.

Tidak bisa misalnya jalan yang peruntukannya buat lalu lalang kendaraan lantas dipakai buat jualan, atau monas dipakai untuk kegiatan keagamaan, lantas kalau begitu apa gunanya peraturan dibuat?.

Kembali ke masalah dicabutnya larangan motor tidak boleh masuk ke Jalan MH Thamrin, serta peraturan ganjil genap untuk mobil, bukankah maksudnya baik? Untuk mendorong masyarakat agar lebih mengutamakan menggunakan transportasi umum daripada transportasi pribadi. Apalagi kedepannya bila larangan itu diperluas ke jalan-jalan protokol lainnya, mau tidak mau, masyarakat pasti akan beralih menggunakan transportasi umum.

Toh seiring meningkatnya pemakaian moda transportasi umum, pemakaian moda transportasi pribadi otomatis akan berkurang, macet, polusi dan kecelakaan lalu lintas juga akan ikut berkurang. Bila alasan Anies bahwa tukang ojek, driver online, ekspedisi yang mengantar barang dengan sepeda motor akan terhalang pekerjaannya, itu juga kurang tepat. Kan masih bisa memanfaatkan jalan tikus atau jalan-jalan kecil dibelakang pergedungan MH Thamrin seperti yang selama ini dilakukan.

Dengan menghilangkan pergub larangan sepeda motor masuk Jalan MH Thamrin, sama saja membuat masyarakat menjadi enggan beralih menggunakan transportasi umum. Apalagi jaman sekarang dengan uang DP 500 ribu rupiah sudah bisa bawa pulang motor. Bukankah pertumbuhan motor akan semakin jauh meningkat?, dan dengan semakin banyaknya motor dan mobil di jalan, maka kemacetan menjadi tidak terelakkan lagi?. Saat ini saja sudah terasa sangat sesak, bagaimana lagi ke depannya?.

Data dari Badan Pusat Statistik DKI menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta itu sudah mencapai angka lebih kurang 15 juta unit, sedangkan untuk kendaraan roda empat mencapai lebih kurang 4 juta unit. Jalannya sendiri hanya bertambah 0,01%. Coba bayangkan, seperti apa padatnya kota Jakarta saat ini. Bila tidak ditangani dengan baik, mungkin 5 tahun ke depan, kita keluar dari pintu rumah saja sudah harus berhadapan dengan macet.

Jadi bisa dibilang kebijakan Anies yang terlihat memanjakan masyarakat sebenarnya malah menjerumuskan masyarakat dan ngawur. Bagaimana tidak ngawur, yang jelas-jelas namanya jalan di Tanah Abang malah dijadikan tempat orang berjualan, sedangkan jalan yang merupakan hak pejalan kaki di Jalan MH Thamrin rencananya mau dijadikan jalan bagi kendaraan roda dua, jadi area untuk pejalan kaki kelak semakin dipersempit. Belum lagi kalau dengan alasan keberpihakan serta memberikan kesetaraan kesempatan, dia mengijinkan PKL untuk berjualan disepanjang Jalan MH Thamrin? Hancur minah.

Di tangan Thompson and Thomson yang katanya lulusan luar negeri itu, Jakarta diobrak-abrik seenak udelnya. Sulit bagi saya membayangkan kondisi Jakarta 5 tahun ke depan. Bagaimana kalau Anda?

Loading...

About Robin

Check Also

Kado Ahok Untuk 100 Hari Kepemimpinan Anies-Sandi di Jakarta

Memperingati 100 hari kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno yang baru lewat beberapa …

  • nasionalis asli

    cume bise ngucapin selamet buat yg 58 entuh.
    Ente semuanye emang oce ngoceh.

    • Robin

      Benar 👍👍👍

  • No Fear

    Ane Gabener-nya…, Antum Mao apahh !!!
    Mao gak di sholatin ntar klo antum mampus ??
    GaBener nyang punyé kuasë, inget ituh,… Okeehh??? !!!

    • Robin

      Hahahaha