Home / Event / 100HariKepemimpinanAniesSandi / Bagaimana Bisa Move ON Kalau Jakarta Dibawa Move BACK ??

Bagaimana Bisa Move ON Kalau Jakarta Dibawa Move BACK ??


Berturut-turut dimulai dari Mendagri yang mencoret anggaran APBD untuk Tim TGUPP, yang walaupun kemudian kembali disetujui Mendagri, lalu KPK yang akan mengawasi pendapatan dan belanja Pemprov DKI Jakarta, hingga yang terbaru saat ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mulai mewanti-wanti pasangan Gubernur Anies Baswedan untuk memperhatikan sektor pendidikan di DKI Jakarta agar anggarannya ditingkatkan menjadi 20% dari yang saat ini hanya 8,8%.

Sesuai mandatori, kata Sri Mulyani, anggaran pendidikan harus 20% dari total anggaran yang diterima. Dia menyebutkan, porsi belanja pendidikan DKI Jakarta pada tahun ini sebesar 8,8% jauh dari ketentuan yang diwajibkan oleh Undang-Undang

Sri Mulyani juga mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terkait dengan program yang akan dijalankan. Berdasarkan catatannya, DKI Jakarta memiliki 207 program jika diterjemahkan menjadi 6287 kegiatan.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mewanti-wanti pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk lebih rasional mengalokasikan anggaran belanja pegawai, salah satunya perjalanan dinas PNS DKI Jakarta yang saat ini anggarannya tiga kali lipat lebih tinggi dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama Pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480 ribu per orang per hari,” kata Sri Mulyani saat acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu 27 Desember 2017.

Bila kita mencermati apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani diatas, maka secara garis besarnya bisa kita simpulkan bahwa anggaran yang disusun oleh Anies-Sandi banyak yang tidak tepat sasaran. Artinya uang rakyat dihambur-hamburkan  bukan untuk rakyat, tapi untuk kelompok pendukungnya, miris bukan?.

Inilah “keberpihakan” yang sering di dengung-dengungkan oleh Anies, yaitu keberpihakan pada kelompok yang mendukungnya. Baca ulang “kelompok”, bukan masyarakat Jakarta.

Coba perhatikan, Tim TGUPP yang awalnya 2,8 miliar, dinaikkan hingga 28 miliar, dipergunakan untuk menampung tim suksesnya yang berjumlah 73 orang, siapa yang tertawa bahagia?. Menutup jalan di tanah abang, mengorbankan hak pejalan kaki, menaikkan anggaran kunjungan anggota dewan, siapa yang untung?.

Belum lagi memotong anggaran subsidi daging untuk masyarakat, menaikkan anggaran untuk ormas, siapa yang kecipratan?. Menghilangkan konstribusi tambahan 15% dari pengembang, siapa yang tertawa?. Memotong anggaran pendidikan, menaikkan anggaran kunjungan “kerja” PNS, siapa yang bersyukur?.

Yang jelas bukan masyarakat yang tidak memilih dia, toh masyarakat yang mendukungnya saja tidak mendapat perhatian. Buktinya subsidi daging yang berkenaan langsung dengan masyarakat kecil dihapus, anggaran untuk pendidikan hanya disisain 8.8%. Rusun “lapis”?, jangan berharap, itu hanya buat yang berpenghasilan di atas 7 juta/bulan. Jadi mana keberpihakan buat masyarakatnya Anies?, padahal kata-kata itu yang selalu didengungkan ketika kampanye dulu.

Bayangkan, hanya dalam waktu 3 bulan saja, pasangan Gabener dan Wagabener ini sanggup memporak-porandakan kota Jakarta, segala kerja keras dan prestasi gubernur lama yang sudah bagus dan baik, dikikis satu-persatu untuk memuluskan kepentingan mereka. Bagaimana pula kalau mereka menjabat 5 tahun? Saya tidak bisa lagi membayangkan akan seberapa hancur dan mundurnya Kota Jakarta.

Pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Menkeu pun sampai harus mengingatkan sepasang Gubernur dan Wakil Gubernur DKI tersebut, bahkan KPK juga ikut turun tangan memberi warning bahwa mereka akan  mengawasi pendapatan dan belanja Pemprov DKI Jakarta.

Tidak ada dalam sejarahnya ketiga institusi sampai turun tangan “mengingatkan” dalam waktu hanya 3 bulan kepada seorang Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru menjabat di republik ini, baru kali ini terjadi.

Di level bawah, masyarakat ramai-ramai membuat petisi untuk menyuarakan keberatan atas cara-cara Gabener dan Wakilnya menata Tanah Abang, yang anehnya di respon oleh Wakil Gubernur dengan meminta yang menandatangani petisi untuk dicarikan solusinya. Aneh bukan?.

Jadi buat apa mereka digaji oleh uang rakyat untuk jadi Gubernur dan Wakil Gubernur?. Bukan hanya sekali dua kali mereka lempar tanggung jawab seperti itu. Ketika Jakarta dilanda banjir, para RT/RW yang disuruh mikirin solusinya. Ketika masalah rumah lapis, walikota yang disuruh cari jalan keluarnya. Yang berkenaan dengan masyarakat langsung, anak buah yang disuruh mikir, tapi begitu berkaitan dengan bagi-bagi duit anggaran, bisa ditentuin oleh mereka berdua.

Apakah Gubernur dan Wakilnya “blom on” untuk bekerja demi masyarakat Jakarta?. Jangan selalu ingatkan kami untuk move on kalau Jakarta kalian bawa menjadi  move back. Petisi hanyalah permulaan, bisa saja ke depan saat masyarakat sudah tidak tahan lagi, Class Action pun akan dilakukan untuk menggugat mereka.

Saya hanya berharap cukuplah sampai akhir tahun ini saja segala kekacauan yang mereka perbuat, anggap saja mereka berdua menjalani “training” 3 bulan. Setelah itu semoga mereka bisa lebih serius memikirkan kepentingan masyarakat dan membangun kota Jakarta, bukan hanya pikirin kepentingan mereka sendiri. Tahun depan yang tinggal hitungan jam tentu memiliki tantangan baru yang lebih berat.

Bila tidak segera on, jangan salah kan kami yang belum bisa move on dan memanggil mereka blo’on.

Loading...

About Robin

Check Also

120 Hari Jelang Bebas, Ini Tiga Amunisi Yang Dipersiapkan Ahok…

Tidak berlebihan rasanya jika kubu sebelah begitu khawatir akan kebebasan Ahok. Ketakutan itu bukanya tanpa …