Beberapa waktu belakangan sedang ramai pembicaraan mengenai RAPBD DKI Jakarta tahun 2018. Pos-pos anggaran ada mengalami kenaikan berkali-kali lipat yang ternyata kurang relevan, wajar dan realistis. Sedangkan di pos anggaran yang lain yang seharusnya sangat penting malah minus bahkan tidak ada. Intinya adalah anggaran dalam RAPBD DKI mengalami bengkak dimana-mana. Salah satunya anggaran mengenai kunjungan kerja (kunker) anggota dewan. Dibandingkan tahun 2017, anggaran untuk kunker DPRD tahun 2018 mengalami kenaikan hampir empat kali lipat (tepatnya 3,75 kali). Jika ditahun 2017 anggarannya 28,7 miliar, maka ditahun 2018 menjadi 107,7 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk sewa kendaraan (bus dan roda 4), taksi, hotel, representasi, tiket pesawat, uang harian perjalanan dinas, transportasi, airport tax, asuransi, bahkan visa. Tidak hanya mata anggaran yang banyak, koefisien pengalinya pun juga banyak, bisa sampai puluhan ribu. Hal itu terdapat dalam mata anggaran “biaya hotel perjalanan dinas dalam daerah” dengan koefisien pengali 10.129 orang, harga satuan Rp 1.050.000,- sehingga totalnya Rp 10.635.450.000,-.
Tidak itu saja, jumlah orang dalam kunker mencapai 7.752 orang. Mereka dapat uang representasi dan uang harian perjalanan dinas. Untuk representasi saja memerlukan 1,1 miliar, sedangkan uang harian mencapai 31 miliar. Tidak ada detail mengenai 7.752 orang tersebut, hanya ada spesifikasi anggota DPRD dan Pejabat Eselon II. Untuk diketahui, jumlah anggota DPRD DKI hanya 106 orang, sedangkan Pejabat Eselon II per Oktober 2017 (BKD DKI Jakarta) jumlahnya 91 orang. Berapa jumlah orang yang diikutsertakan dalam setiap kunker tidak jelas.
Anggaran yang bengkak sekaligus gelap. Bisa dikatakan, anggaran yang terpampang dalam situs apbd.jakarta.go.id tahun 2018 rawan digelapkan atau dikorupsi. Cukup banyak harga satuan yang tidak jelas dan detail. Seperti: harga tiket pesawat serta kelasnya, bisnis atau ekonomi ? Harga hotel yang seperti apa ? Golongan A, B, C, D ? Selain itu, perjalanan dinas luar daerah ke daerah atau provinsi mana saja ? Apa mau kesemua provinsi ? Perjalanan dinas ke luar negeri ke negara mana saja juga tidak dapat diketahui. Anggota dewan mau kunker sekaligus pelesiran ? Enak ya jadi anggota dewan…
Lihatlah perbedaan detail anggaran tahun 2017 yang disusun Ahok-Djarot (https://goo.gl/sNCeAj) dengan 2018 yang disusun Anies-Sandi (https://goo.gl/b9qF1B)
Beda jauh, bukan ?
Sejak tahun 2015, Ahok sangat ngotot untuk membuat harga satuan yang jelas, dimasukkan ke e-budgeting dan dikunci. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan atau masuknya anggaran yang tidak jelas alias nakal. Setiap mata anggaran dipelototin satu-satu dan tidak ada yang terlewatkan. Dan tak jarang ditemukan anggaran-anggaran nakal. Anggaran tersebut bisa dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat. Yang otaknya korup terus melakukan berbagai modus, seperti menaikkan harga satuan atau menitip anggaran melalui SKPD. Ingat kan munculnya kalimat “pemahaman nenek lu!”? Saya merindukan kalimat itu muncul lagi.
Apa yang dikhawatirkan Ahok, itulah yang terjadi dalam RAPBD 2018 ini. Anggaran bengkak dimana-mana, tidak efisien, program yang tak berguna dan bermanfaat, program yang sangat dibutuhkan malah diputus anggarannya.
Kembali soal anggaran kunker DPRD. Apa urgensi anggota dewan begitu banyak membutuhkan anggaran untuk kunker ? Menurut saya tidak ada. Untuk mengetahui sesuatu hal yang ingin dicontoh, dimodifikasi dan diterapkan di Jakarta bukan berarti harus selalu mengunjungi tempat yang diinginkan. Bisa mengundang orang/pejabat/ahli/pemerintah setempat yang diinginkan untuk hadir rapat bersama dewan. Pos anggaran ini sangat mubajir. Sementara anggaran untuk daging dalam KJP malah tidak ada. PPSU di outsourcingkan melalui PT ISS. Miris…!!
Anies-Sandi sepertinya tak paham memprioritaskan anggaran untuk program-programnya, tidak ada efisiensi anggaran dan mubajir. Tidak memplototin anggaran satu demi satu dan mencoret anggaran yang tidak jelas dan gelap. Atau sengaja membuat seperti itu ? #CumaNanya
Anggaran untuk kunker dewan semakin menambah daftar buruk Anies-Sandi dalam menyusun anggaran dan kesannya seperti mempermain-mainkan dan menghamburkan uang rakyat. Kitalah sebagai rakyat yang harus mengawal APBD DKI 2018 untuk tidak dipermain-mainkan dan diselewengkan.
Akhirnya (sekali lagi), saya rindu kalimat yang ditulis Ahok:”Pemahaman nenek lu!”
Salam pemahaman nenek lu…….