“Salah satu kepentingan kami adalah mencari investor yang potensial. Kami sampaikan bahwa Indonesia punya kekayaan sumber daya alam dan pasar yang sangat besar. Apalagi, pemerintah saat ini bertekad untuk memacu daya saing sektor manufaktur, terutama dalam kesiapan memasuki era industri 4.0,” kata Menperin Agus sesuai keterangannya yang diterima di Jakarta.

Adapun sektor-sektor industri yang dibidik adalah sesuai dengan prioritas peta jalan Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronik. “Kami lakukan pendekatan dengan calon investor yang masuk dalam lima sektor tersebut, karena dari sektor itu bisa berkontribusi hingga 60% ke PDB, ekspor dan tenaga kerja,” ujar Agus.

Menperin menyampaikan, masuknya investasi dari sektor industri tersebut diyakini dapat memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri sekaligus menghasilkan produk substitusi impor dan memacu ekspor. “Aktivitas industrialisasi selama ini memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian, seperti peningkatan pada nilai tambah bahan baku, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan devisa,” sebutnya.

Menurut Agus, para calon investor kini mulai tertarik mengincar Indonesia sebagai negara tujuan utama investasi karena mereka melihat adanya perubahan dan pembaruan kebijakan yang dapat memudahkan dalam menjalankan usaha. Contohnya mengenai rencana penerbitan omnibus law.

“Ada sekitar 11 klaster yang dibahas dalam RUU omnibus law Cipta Lapangan Kerja. Ada klaster-klaster yang membuat Indonesia menjadi negara yang menarik bagi calon investor. Misalnya tentang mengatur adanya penyediaan lahan yang lebih mudah, dan tentang ketenagakerjaan. Regulasi ini sangat penting, yang membuat Indonesia semakin atraktif bagi calon-calon investor,” paparnya.

Agus menambahkan, pemerintah telah memfasilitasi pembangunan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri terintegrasi guna menampung para calon investor sektor industri yang berminat masuk ke Indonesia. Bahkan, pemerintah juga fokus dalam upaya pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM).

“Pemerintah juga mendorong daya saing IKM, dengan mendapatkan akses yang lebih baik, mulai dari penyediaan bahan baku hingga perizinan. Selain itu, kami telah mengajak mereka untuk bisa go digital. Kami pun mendorong penerapan SNI untuk melindungi pasar dan konsumen dalam negeri,” imbuhnya.

Di samping itu, dalam upaya menghadapi perkembangan era industri 4.0, pemerintah telah menetapkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai agenda prioritas nasional. Hal ini guna merebut peluang bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia hingga tahun 2030.

“Oleh karena itu, Kemenperin telah menjalankan berbagai langkah strategis dalam menciptakan SDM industri yang kompeten, seperti peluncuran program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri,” tutur Agus.

Lebih lanjut, pemerintah juga sudah memfasilitasi pemberian insentif fiskal berupa super deduction tax untuk mengajak pelaku industri terlibat dalam pelaksanaan pendidikan vokasi dan kegiatan litbang. “Jadi, dengan SDM terampil dan inovasi, merupakan kunci untuk industri kita bisa lebih berdaya saing di kancah global,” tandasnya.

Langkah strategis lainnya yang akan difokuskan pemerintah dalam upaya pengembangan sektor industri, di antaranya adalah menjaga ketersediaan bahan baku agar produktivitas berkelanjutan. Kemudian, sedang dupayakan untuk mendapat energi lebih mudah dengan harga kompetitif seperti listrik dan gas industri. “Hal itu tentunya akan mengakselerasi jalannya hilirisasi industri,” pungkas Menperin.(jpp)