Sinergisitas kedua instansi itu tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani di Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta.

Mengawali sambutan, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius menyampaikan bahwa kerja sama yang terjalin antara BNPT dan KKP terdiri atas beberapa poin penting, yakni pertukaran data dan informasi, pencegahan paham radikal terorisme di sektor kelautan dan perikanan, peningkatan keterampilan dalam rangka deradikalisasi, serta peningkatan sumber daya manusia di lingkungan kerja.

Dewasa ini, menurutnya, paham radikal dan terorisme menyusup ke berbagai ruang kehidupan masyarakat. Maka dari itu, perlu diadakannya kerja sama antarinstansi pemerintah agar penanggulangan di era globalisasi ini menjadi lebih komprehensif.

“Sinergisitas menjadi langkah penting untuk dilakukan agar penyebaran paham keras tersebut dapat direduksi dan adanya deteksi dini infiltrasi paham radikal terorisme, terutama di lingkungan kerja, baik BNPT dan KKP,” tuturnya.

Selain itu, Kepala BNPT menyatakan bahwa kerja sama akan bermanfaat untuk program deradikalisasi yang dilakukan BNPT. Salah satu program deradikalisasi, yaitu peningkatan keterampilan agar mantan narapidana teroris mendapat akses ekonomi pada saat kembali ke masyarakat.

Sebelumnya, BNPT telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pertanian, sehingga dengan adanya sinergi antara BNPT dan KKP dapat memperluas bidang pembekalan keterampilan mantan narapidana teroris, yaitu di bidang kelautan dan perikanan.

“Salah satu yang dibutuhkan, yaitu mendapatkan akses ekonomi dalam hal kelautan dan perikanan. Oleh karena itu kami berkepentingan agar bisa dikerjasamakan dengan Ibu (Susi Pudjiastuti), pendidikan bagi mantan napiter (narapidana teroris) yang hidupnya di pesisir,” tutur Suhardi Alius.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia dianugerahi oleh laut yang sangat luas serta sumber daya alam yang kaya. Namun persoalan laut Indonesia pun luas, tidak hanya dari aspek eksploitasi sumber daya alamnya saja, tetapi juga pemakaian laut sebagai jalur penyelundupan.

“Sejarah pun menunjukkan bahwa laut merupakan pintu penyelundupan senjata yang berpotensi disalahgunakan oleh kelompok radikal terorisme. Maka dari itu, laut yang luas tersebut perlu dikawal melalui koordinasi dan kerja sama,” ujarnya

Menteri Susi juga menyampaikan perhatiannya pada pemakaian detonator atau bahan peledak dalam bisnis ikan hias. Selain merusak koral, potensi penyalahgunaan bahan berbahaya untuk aksi terorisme sangat besar karena masih beredar di pasaran.

Penyelundupan detonator pun pernah ditemukan, namun Menteri Susi mengatakan bahwa isu tersebut hilang begitu saja. Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh tamu undangan untuk peduli terhadap permasalahan lingkungan maupun keamanan yang terjadi di perairan Indonesia.

Ditemui usai acara, Menteri Susi mengatakan bahwa kerja sama yang terjadi antarinstansi pemerintah itu baik adanya, terutama untuk mewujudkan program pemerintah dan mencegah interupsi atau intervensi hal-hal yang tidak diinginkan yang dalam hal ini adalah ancaman terorisme.

“Laut itu sangat luas, merupakan pintu masuk yang sangat mudah untuk penyelundupan senjata, narkoba, karena radikal radikalisme juga memerlukan logistik, logistik dari luar paling mudah didapatkan melalui laut,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut kerja sama ini, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan di beberapa wilayah di Indonesia untuk mengimplementasikan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan.

Lebih lanjut, Kepala BNPT pun menekankan pentingnya kekuatan sinergisitas dalam rangka penanggulangan terorisme.

“Begitu besar kondisi geografis kita, semuanya dapat masuk dari laut, contohnya fighters asing masuk ke Indonesia kan dari laut, itu radikal juga termasuk paham-pahamnya. Kita berkepentingan bekerja sama dengan seluruh instansi agar dapat memetakan dan dapat memberikan guidance yang tepat,” tandas mantan Sestama Lemhanas. (jpp)