Membaca berita berbagai hal yang terjadi di demo kemarin, membuat saya mengernyitkan dahi. Bahkan banyak teman-teman diskusi saya mengatakan, udah jelas-jelas para buruh dibohongi, kok masih bisa percaya ya?. Sebagai contoh saja, demo buruh 1 May yang harusnya memperjuangkan kepentingan buruh, malah dimanfaatkan untuk kepentingan politis, yakni deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto.
Lucunya untuk dapat mengikuti deklarasi tersebut, masing-masing buruh harus merogoh kocek 15.000 rupiah. Dan ini dituruti tanpa protes oleh para buruh. Tentu saja dukungan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin oleh Said Iqbal kepada Prabowo bukanlah cuma-cuma, persyaratannya, selain harus menandatangani 10 poin kesepakatan dengan buruh, KSPI juga meminta jatah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) atau Menko.
Permintaan jatah menteri ternyata sebelumnya sudah pernah diajukan kepada Jokowi sebagai syarat dukungan, namun ditolak. Tidak tanggung-tanggung, 3 jatah menteri diajukan sebagai syarat agar KSPI mendukung Jokowi. Penolakan tersebut berimbas pada beralihnya dukungan dari KSPI yang berbalik mendukung Prabowo
(https://m.suara.com/news/2018/05/02/172515/kspi-minta-3-menteri-ke-jokowi-tak-dikasih-jadi-dukung-prabowo)
Said Iqbal sendiri banyak dikritisi, pasalnya ditengah-tengah memperjuangkan hak buruh, ternyata dirinya sanggup membangun rumah mewah senilai 5,5 miliar rupiah. Sementara buruh yang dibawahnya, menjerit-jerit mengungkapkan penderitaannya bahwa biaya hidup tidak mencukupi, kesejahteraan kurang, bla..bla.. dan lain sebagainya (itu kata mereka, bukan kata saya lho).
Karena faktanya di demo kemarin, ternyata banyak juga buruh yang sanggup menunggang motor mahal, dari mulai Ninja sampai N-Max, dari CBR hingga Yamaha R-15. Mengeluh kurang sejahtera tapi sanggup beli motor mahal? Sebuah kontradiksi menurut saya.
Kembali ke Said Iqbal, belum lama ini beredar sebuah video yang memalukan di sosial media. Di Dalam video tersebut terlihat Presiden KSPI, Said Iqbal yang sedang marah-marah pada pekerja jalan tol, serta menolak kebijakan penggunaan E-Toll sebagai alat pembayaran yang sah.
Bertolak belakang dengan kata-kata yang selama ini keluar dari mulutnya untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh/pekerja, di sini Said Iqbal marah-marah kepada pekerja yang seharusnya dia lindungi. Seperti yang kita tahu pekerja hanya menjalankan aturan, bukan pembuat aturan, terlihat Said Iqbal memang tidak mengerti hal tersebut.
Belum jadi menteri saja sudah begitu arogan, bagaimana pula kalau jadi menteri?. Dapat dibayangkan seandainya dia jadi menteri, bisa-bisa berbagai aturan yang ada ditabrak dan dilanggar, model begini bisa mensejahterakan buruh?
Berikut saya lampirkan link videonya, biar pembaca yang menilai sendiri.
Lantas bagaimana dengan Prabowo?, dirinya berjanji akan menyejahterakan para buruh bila terpilih nanti. Wow, keren bukan? Itu bagi yang tidak mengerti, namun bagi saya, itu hanyalah sebuah dagelan politik. Bayangkan saja, bagaimana dirinya sanggup menyejahterkan buruh seluruh Indonesia, bila gaji buruhnya sendiri tidak sanggup dia bayar.
https://www.Indovoices.com/umum/mau-sejahterakan-rakyat-tapi-gaji-pegawai-sendiri-tidak-dibayar-apakah-masih-layak-dipilih/
Gaji yang tidak dibayar tersebut ternyata sudah sejak dari tahun 2014 sampai 2018, selama 4 tahun buruh yang bekerja disalah satu perusahaan milik Prabowo harus terkatung-katung tanpa kepastian yang jelas.
Bagaimana ucapan seorang Prabowo bisa dipegang kalau terhadap buruh sendiri saja dia tidak perduli?. Bagaimana dia mau menyejahterakan rakyat beserta kaum buruh di Indonesia yang begitu luas, bila dalam skala kecil, karyawannya sendiri, jauh dari kata sejahtera?.
Melihat apa yang saya sampaikan diatas, terbukalah sudah bahwa semuanya sarat kepentingan. Pimpinan buruhnya yang arogan berkepentingan terhadap jabatan sedangkan Prabowo sendiri berkepentingan terhadap penambahan suara untuk mendukungnya. Sementara kepentingan buruh secara umum belum tentu diperjuangkan, apalagi bila tujuan pribadi para elite baik yang meminta jatah maupun yang meminta dukungan telah tercapai.
Janji UMP di Pilkada DKI Jakarta menjadi saksinya, dimana yang dijanjikan dengan yang direalisasikan bertolak belakang. Saat mereka butuh dukungan, kontrak politik untuk UMP 3,9 juta pun ditandatangani. Tapi setelah kekuasaan berhasil diraih, realisasi UMP hanya 3,6 juta. Demo buruh dilakukan, cap pembohong tak lupa disematkan kepada Anies-Sandi oleh pimpinan KSPI Said Iqbal ketika itu.
Baru setengah tahun berlalu, kini seakan-akan dirinya merasa tak berdosa kembali merapatkan diri mendukung Prabowo hanya demi janji sebuah jabatan. Tidak kah para buruh bisa melihat hal ini?
Sementara di sisi lain, berseberangan dengan mereka. Walaupun tanpa gembar-gembor dan janji kosong tiada arti, Jokowi secara perlahan mampu meningkatkan taraf hidup kaum buruh secara nyata. Berbagai program pun dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. Tidak percaya? Ini buktinya.
Presiden Jokowi pada tangga 27 April 2017, meresmikan peletakan batu pertama rumah susun sederhana hak milik (rusunami) untuk buruh atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengatakan, rumah yang disediakan akan ditawarkan dengan harga yang terjangkau dan cicilan bulanan yang juga ringan.
(https://m.detik.com/finance/properti/d-3485442/bangun-6000-rusunami-di-serpong-jokowi-cicilan-rp-112-juta)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis 4 Mei 2017
(https://properti.kompas.com/read/2017/05/04/183000321/jokowi.resmikan.rumah.murah.cicilan.rp.800.000.per.bulan)
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengklaim janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan sudah terpenuhi alias lunas.
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/18260241/menaker-klaim-janji-jokowi-ciptakan-10-juta-lapangan-kerja-sudah-lunas
Bahkan untuk menghindari eksploitasi terhadap tenaga buruh serta menghindari terjadinya perbudakan kepada kaum buruh, dirinya tidak ragu membentuk tim anti perbudakan.
(https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407170536-92-44858/jadi-sorotan-dunia-jokowi-bentuk-tim-anti-perbudakan-benjina)
Semuanya dilakukan oleh beliau untuk melindungi hak-hak buruh di Indonesia tanpa banyak bicara. Lantas bagaimana dengan isu TKA dan perpres nomor 20 yang digoreng oleh pihak lawan untuk menjatuhkan Jokowi?
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai tak sepakat jika Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan mempermudah masuknya TKA ke Indonesia dan mengancam keberadaan tenaga kerja lokal. Menurut Yorrys, Perpres tersebut justru memperketat masuknya TKA ke Indonesia.
(https://nasional.kompas.com/read/2018/04/30/15322401/kspsi-nilai-perpres-202018-perketat-masuknya-tenaga-kerja-asing)
Kekhawatiran bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan membuat Indonesia dibanjiri tenaga asing, khususnya dari Tiongkok, dan membuat tenaga kerja lokal terpinggirkan dinilai merupakan hal yang berlebihan oleh Yorrys.
Pasalnya perpres yang dirilis pada era pemerintahan Joko Widodo itu justru mengatur jauh lebih ketat prosedur masuknya TKA ke Indonesia.
(m.mediaindonesia.com/read/detail/156919-Aturan-Perpres-TKA-Era-Jokowi-Lebih-Ketat)
Jadi fitnahan lawan politik yang menyebutkan penerapan perpres TKA No. 20 tersebut akan menyebabkan terjadinya serbuan TKA, adalah tudingan yang tidak benar sama sekali. Bahkan bila dibandingkan dengan perpres sebelumnya, perpres yang baru ini persyaratannya justru lebih ketat dan lebih berat. Karena yang dipermudah bukan syaratnya, melainkan prosedur perizinannya.
Hal inilah yang tidak dipahami oleh kaum buruh serta masyarakat umum, dan ketidakpahaman mereka dimanfaatkan dengan baik oleh para bajingan politik beserta buzzer-buzzernya untuk mencari keuntungan, menghasut dan memprovokasi kaum buruh serta masyarakat umum agar membenci pemerintah. Sungguh sangat disayangkan, demi tujuan politik semua cara dihalalkan.
Semoga tulisan ini dapat memberikan pencerahan kepada kaum buruh khususnya dan pembaca umumnya untuk memandang persoalan secara jernih, tidak mudah diperdaya oleh hasutan yang tidak bertanggungjawab.
Kalau saya pribadi, daripada memilih calon yang sarat kepentingan politik dan banyak janji tanpa bukti, lebih baik memilih yang sudah teruji dan terbukti kerjanya. Bagaimana dengan kaum buruh? Belum cukupkah anda diperdaya?.
#2019TetapJokowi