Cerita Polri soal Pengawalan Ketat 1,2 Juta Dosis Vaksin Sinovac

Indovoices.com –Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin corona Sinovac siap pakai telah tiba di Indonesia, Minggu (6/12) malam. Sembari menunggu proses pemeriksaan kelayakan oleh BPOM, saat ini seluruh vaksin tersebut dibawa ke Bio Farma untuk disimpan secara khusus.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono pun menceritakan proses pengawalan dari Polri saat vaksin dikirim dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Gedung Bio Farma di Bandung.

“Kita sudah melakukan pengamanan dan pengawalan sampai ke Bio Farma di Bandung pada hari Senin pagi sekitar jam 04.31 WIB,” ujar Argo dalam konferensi pers, Selasa (8/12).

TNI/Polri menurunkan 1168 personel untuk proses pengawalan vaksin ini melalui jalur darat. Petugas dari Mabes Polri sebanyak 238 personel, Polda Metro jaya 152 personel, Polda Jawa Barat 530 personel, dan dan dari TNI 248 personel.

Pemeriksaan kesehatan, kata Argo, juga turut dilakukan pihaknya terhadap enam pengemudi mobil yang mengangkut vaksin tersebut. Semua demi keselamatan bersama.

“Ada dari urkes di Bandara Soetta di Polres KP3 itu melakukan rapid tes terhadap driver yang mengangkut vaksin tersebut. Kita lakukan test rapid dan 6 orang yang kita lakukan hasilnya non reaktif,” ucap Argo.

© Disediakan oleh Kumparan Petugas menyemprotkan disinfektan ke kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pengamanan berlapis, menurut Argo kembali dilakukan TNI Polri setibanya vaksin tersebut di Bandung. Total ada 7 penyimpan vaksin yang memperoleh pengawalan ketat.

“Pengawalan itu tidak hanya satu cold storage yang berjalan tapi ada 7 cold storage yang kita lakukan pengawalan yang beriringan dari muka belakang,” kata Argo.

Terakhir, Argo berharap pengawalan maksimal yang diberikan TNI Polri ini dapat berperan pula untuk memastikan suksesnya program vaksinasi. Yang ujungnya adalah menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia.

“TNI Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah. Full power kita berikan sehingga semua kegiatan dapat berjalan. Semua hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutupnya.(msn)