“Setidaknya ada tiga daerah yang di Provinsi Sumsel yang sudah siap untuk melaksanakan ground breaking Pembangnan Perumahan Berbasis Komunitas. Ketiga daerah tersebut adalah Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kota Lubuklinggau,” ujar Direktur rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Yusuf Hariagung saat memimpin Rapat Koordinasi persiapan Ground Breaking Perumahan Berbasis Komunitas di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.

Yusuf menerangkan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan terus mendorong Program P2BK untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dikembangkan melaluyi pendekatan kolaborasi antara business, community dan government (BCG). Dalam hal ini pihaknya juga ingin agar masyarakat yang tergabung dalam komunitas di daerah bersama perbankan dan pengembang perumahan bisa berkolaborasi dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan bersama.

“Sudah banyak pemerinmtah kabupaten/ kota yang mengajukan permohonan bantuan perumahan ini. Kami harap Pemda bisa melakukan pendataan dan menggandengn komunitas masyarakat untuk ikut dalam pembangunan rumah ini. Komunitas yang mendapatkan bantuan ini tentunya juga harus mendapatkan penetapan Surat Keputusan dari Bupati/ Walikota,” terangnya.

Lebih lanjut, Yusuf menambahkan, salah satu hal penting dalam Program P2BK adalah kejelasan status tanah. Ada dua konsep dalam proses pengadaan tanah tersebut. Pertama tanah disediakan oleh Pemda dan yang kedua adalah tanah disediakan badan usaha koperasi dan perbankan.

“Kami akan menugaskan pegawai Kementerian PUPR untuk melakukan site visit yang akan dilaksanakan oleh Direktorat RUK dan Direktorat Rumah Swadaya pada 20 – 21 Januari 2020 mendatang. Sedangkan Ground Breaking diharapkan dapat terlaksana pada pekan kedua bulan Februari 2020,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemprov Sumatera Selatan Basyaruddin menyatakan pihaknya siap mendukung Program P2BK yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Saat ini pihaknya tengah mendorong Konsep P2BK yang berbeda dengan skema bantuan pembiayaan KPR FLPP tapi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Pemprov Sumsel ingin mengedepankan untuk proses peningkatan ekonomi masyarakat bukan menyediakan tanah dan rumah gratis dalam Program P2Bk ini,” terangnya.

Pemprov Sumsel, imbuhnya, juga akan bekerjasama dengan perusahaan dalam bentuk CSR dalam P2BK seperti Grab, PLN, Pegadaian dan perusahaan PT. Semen Baturaja serta PT Maspion serta BUMN. Pihaknya ingin ada usaha ekonomi produktif masyarakat yang terbangun dan ada interaksi pergerakan ekonomi di masyarakat.

“Beberapa komunitas yang telah di data antara lain komunitas peternak ikan dan UMKM, pedagang, ojek online, driver online, buruh harian lepas, guru honorer, pengawas jalan dan pembersih sungai, dan tukang bangunan. Sedangkan di daerah lain ada juga komunitas yang digandeng oleh pemerintah kota setempat. Kami harap Kementerian PUPR bisa segera merealisasikan pembangunan rumah untuk komunitas masyarakat ini,” harapnya. (jpp)