Inisiasi Indonesia Gelar Konferensi Regional Kemanusiaan Pertama di Asia Tenggara

Pertemuan aktor kemanusiaan dalam track 1.5 tersebut merupakan inisiatif Indonesia dan pertama kali diselenggarakan. Ini merupakan wujud dari kepemimpinan Indonesia di bidang kemanusiaan.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Febrian A. Ruddyard, dalam penutupannya menyampaikan bahwa Konferensi Regional yang digagas oleh Pemerintah Indonesia ini diharapkan dapat menjadi langkah yang mengawali perjalanan panjang kerja sama penggiat kemanusiaan di kawasan.

Berdasarkan banyaknya inisiatif dan pengalaman positif yang dikemukakan selama dua hari waktu penyelenggaraan konferensi, menunjukan bahwa terdapat peluang besar untuk mendorong intensitas diskusi dan kerja sama secara lebih mendalam.

Konferensi tersebut membahas lima tema besar dalam Kelompok Kerja, di mana tiap kelompok secara spesifik membahas dan mengajukan rekomendasi terkait topik-topik yang erat dengan isu pemberian bantuan kemanusiaan.

Topik pertama adalah memperkuat aksi kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal.

Peserta menyepakati bahwa komunitas internasional dan regional memainkan peran penting dalam mendukung kapasitas nasional dan lokal dalam aksi kemanusiaan. Tindakan yang diambil oleh komunitas internasional dan regional tidak boleh menggantikan atau tumpang tindih dengan aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh komunitas di tingkat nasional dan lokal.

Sebaliknya, harus diperkuat dan didasarkan pada kebutuhan di tingkat lokal dan nasional. Ini juga harus meningkatkan kapasitas otoritas nasional dan lokal dalam mengatasi dampak krisis kemanusiaan dan memberdayakan mereka untuk melakukan respons pertama yang digerakkan oleh nasional dan lokal.

Topik kedua adalah kemitraan multi-sektoral dalam aksi kemanusiaan.

Bantuan kemanusiaan yang efektif membutuhkan kontribusi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, penting untuk mempromosikan kolaborasi di antara para aktor kemanusiaan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, think-tank dan akademisi, sektor swasta, dan filantropis.

Identifikasi peran, keahlian, tanggung jawab, serta kepemimpinan jelas diperlukan agar kolaborasi antara aktor kemanusiaan akan efektif dan efisien. Dalam jangka panjang, kolaborasi dan koordinasi antar aktor kemanusiaan akan meningkatkan kapasitas dan dukungan untuk mendorong efektiftas aksi kemanusiaan di semua tingkatan.

Topik ketiga adalah inklusivitas dalam bantuan kemanusian, khususnya terkait melindungi dan memberdayakan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia.

Inklusivitas adalah suatu keharusan. Aktor kemanusiaan harus memperhatikan bahwa ada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas serta orang tua merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam suatu bencana.

Aktor kemanusiaan harus terus mempromosikan dan mendukung upaya meningkatkan dan memperkuat keterwakilan, inklusivitas, dan kepemimpinan kelompok-kelompok rentan tersebut dalam semua tahap tindakan kemanusiaan, termasuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi tindakan kemanusiaan.

Oleh karena itu, RCHA memberikan kesempatan untuk saling bertukar pandang dan berbagi pengalaman terbaik, serta membicarakan program peningkatan kapasitas di antara para aktor kemanusiaan harus diintensifkan di tingkat lokal, nasional, regional, dan global

Topik keempat adalah aksi kemanusiaan dengan membangun kembali lebih baik.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam pemberian bantuan kemanusiaan adalah aspek keberlanjutan dan aspek perencanaan dari bantuan kemanusiaan.

Ini akan memperkuat implementasi yang baik dari nexus pembangunan-kemanusiaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan mendukung untuk melancarkan transisi dari fase darurat / bantuan ke fase pemulihan / pembangunan.

Prinsip “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” harus terus menjadi perhtian utama dalam pengiriman bantuan kemanusiaan.

Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan berbagi praktik terbaik untuk-dan-di antara para pelaku kemanusiaan untuk memahami, merencanakan, dan melaksanakan bantuan kemanusiaan berdasarkan prinsip tersebut.

Terakhir adalah soal pelindungan aktor kemanusiaan dalam aksi kemanusiaan.

Saat ini telah mulai ada pengakuan yang semakin besar tentang pentingnya perlindungan bagi para aktor kemanusiaan dalam menjalankan perannya di aksi kemanusiaan. Pelindungan ini dapat dalam bentuk kebijakan, fasilitasi, dan dukungan lain yang diperlukan sesuai dengan kapasitas pihak-pihak terkait, termasuk negara, aktor non-negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Peningkatan kapasitas bagi para aktor kemanusiaan sengat penting, khususnya untuk melindungi diri mereka sendiri selama berjalannya aksi kemanusiaan.

Dalam hal ini, para aktor kemanusiaan harus membekali diri dengan keterampilan dasar yang diperlukan serta pemahaman dasar tentang konteks lokal dan pengetahuan tentang situasi tersebut. Mereka juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunitas lokal / yang terkena dampak.

Hal ini sekaligus menekankan pentingnya kemitraan dengan para aktor kemanusiaan lokal dalam memberikan bantuan kemanusiaan. (jpp)