Ditengah hiruk pikuk soal ucapan Rocky Gerung dan Prabowo yang diberi mandat menjadi “petugas partai”. Saat mencari bahan tulisan, pandangan saya terhenti pada sebuah berita yang dilansir oleh Gatra
https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/316392-program-tunjangan-mahasiswa-bikinan-ahok-dihapus-anies-sandi
Dari penelusuran saya, KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan), adalah salah satu program di masa pemerintahan Ahok-Djarot. KJMU diberikan kepada siswa Jakarta yang masuk ke perguruan tinggi negeri.
Penerima KJMU berhak atas uang pendidikan sebesar Rp 18 juta per tahun atau Rp 9 juta per semester. Di tahun 2017, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 58 milyar untuk 594 penerima KJMU.
Tujuan utama KJMU adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Jakarta, karena semakin tinggi jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi, semakin bagus Indeks Penduduknya.
Semua itu menunjukkan itikad kuat dari Ahok untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Jakarta ketika itu. Bahkan siapapun yang sudah menamatkan jenjang pendidikan SMA/SMK berhak mendaftar program KJMU. KJMU juga sangat berperan meringankan beban orangtua yang mendambakan anaknya mengenyam pendidikan tinggi.
Pada RPJMD 2017, yang mendapat KJMU sebanyak 594 mahasiswa DKI Jakarta, tersebar di 47 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Masing-masing mahasiswa menerima Rp. 9 juta per orang. Sehingga total dana yang disalurkan mencapai Rp. 5,346 Milyar.
Sayangnya, program yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok itu ternyata sudah tidak ada lagi di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta 2018 – 2022.
Demikianlah yang saya baca diberita tersebut. Bila memang benaran dihapus, tentu akan sangat disayangkan. Entah diletakkan dimana ot*k kedua pemimpin Jakarta ini. Berbagai kebijakan yang bagus bukannya dilanjutkan, namun satu persatu dipreteli.
Ambil contoh saja soal KJP Plus yang berubah jadi minus, subsidi daging untuk masyarakat dihilangkan dengan alasan BUMD sudah mandiri. Sementara itu jumlah anggota TGUPP (yang sampai sekarang tidak jelas hasil kerjanya apa) serta pemberian dana hibah untuk ormas yang sama sekali tidak berkenaan dan menyentuh masyarakat langsung, diperbesar dan diperbanyak.
Belum lagi kita sebut pembangunan RS Kanker Sumber Waras yang tidak kunjung dilanjutkan, padahal bila dilanjutkan, akan dapat membantu berapa ribu orang?. Sampai-sampai saya terenyuh saat membaca kisah seorang penderita kanker stadium 3 yang masih harus mencari nafkah sebagai supir online dan tidak mampu berobat akibat ketiadaan biaya. Padahal di jaman Ahok, supir tersebut pernah datang ke balaikota dan langsung dibantu. Dimasa Anies, malah diusir saat berkunjung ke balaikota.
Dan kali ini KJMU yang merupakan harapan masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi pun dikabarkan dihapus, karena tidak tercantum di RPJMD. Padahal banyak anak-anak cerdas dan potensial berasal dari keluarga tidak mampu yang seharusnya dibantu. Bila benar KJMU dihapus, bukankah sama dengan memupus harapan mereka?.
Sementara itu, pemerintahan pusat sendiri yang saat ini dipegang Jokowi, sedang membutuhkan para pemuda yang tangguh dan cerdas dalam usahanya memajukan negeri ini. Dengan menghapus KJMU, bukankah menunjukkan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Anies-Sandi enggan untuk membantu mencerdaskan masyarakatnya?.
Mereka sepertinya lebih suka bila APBD dialihkan untuk kepentingan kelompok dan kroni-kroninya daripada untuk kepentingan masyarakat banyak. Seperti inikah kepemimpinan yang didambakan oleh 58 persen masyarakat Jakarta?.
Guntur Romli, salah satu pegiat medsos dan kader PSI pun ikut mencuitkan keprihatinannya terhadap hal ini.
https://mobile.twitter.com/GunRomli/status/983554952504098817?ref_src=twsrc^tfw&
Meskipun ada bantahan bahwa berita tersebut tidak benar, faktanya Gatra sampai terakhir saya check, link tersebut (yang saya cantumkan diatas) belum dicabut.