Indovoices.com-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan bahwa sampai hari ini Indonesia masih aman dari penyebaran virus corona jenis baru atau dikenal sebagai Novel Coronavirus (2019-nCOV).
“Alhamdulillah sampai hari ini Indonesia masih aman dan mudah-mudahan akan terus aman. Kita berusaha untuk mengantisipasi agar virus tersebut tidak sampai menjalar ke wilayah Indonesia,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Kesiapsiagaan dan Antisipasi Masuknya Novel Coronavirus di Jakarta.
Sebagai langkah awal pengamanan sekaligus untuk mencegah masuknya Novel Coronavirus ke Indonesia, Kementerian Perhubungan telah memberlakukan larangan penerbangan dari dan ke Wuhan, Tiongkok. Kota yang diduga kuat sebagai tempat awal ditemukannya kasus pneumonia berat akibat terjangkit Novel Coronavirus.
Tidak hanya itu, melalui kerja sama Kementerian Kesehatan, sebanyak 195 thermal scanner telah diaktifkan di 135 pintu masuk kedatangan internasional baik di bandara maupun pelabuhan guna mendeteksi potensi virus korona jenis baru tersebut.
“Yang penting adalah kita harus meningkatkan kewaspadaan setinggi-tingginya, melakukan antisipasi dan pencegahan sehingga Indonesia betul-betul bisa terhindar dari wabah yang bisa berbahaya ini. Tapi kita juga perlu bersiap-siap kalau memang harus terjadi,” tukas Menko PMK.
Ia menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan, mengamankan Warga Negara Indonesia (WNI) baik yang ada di Indonesia ataupun yang sedang berada di lokasi sumber wabah tersebut terjadi yakni di Kota Wuhan.
“Mohon berpikir jernih dan tidak panik. Saya kira apa yang sudah dilakukan kementerian/lembaga terkait betul-betul sudah siap, bahkan ditangani walaupun kasusnya belum muncul. Jadi, mohon kondisi ini terus dipertahankan,” tegasnya.
Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, saat ini sebanyak 243 WNI tengah berada di 15 titik karantina di Provinsi Hubai, Tiongkok. 100 diantaranya di Wuhan terdiri dari 84 mahasiswa dan 16 tamu negara yaitu mahasiswa dari luar Wuhan, profesor dan istri ekspatriat.
Kendati dinyatakan aman dan negatif terjangkit Novel Coronavirus, namun negara tetap akan memastikan keamanan dan keselamatan para WNI tersebut. Bahkan, Kemenlu sudah menyiapkan skema evakuasi apabila kondisinya dibutuhkan atau sudah dinyatakan status darurat 1.
“Kita buka opsi evakuasi, tapi perlu data lengkap dan status darurat 1. Saat ini masih berstatus darurat 2 jadi belum diperlukan evakuasi. Untuk rute evakuasi dan proses evakuasi sudah disiapkan sesuai standar kebijakan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,” tutur Menlu.
Tidak hanya itu, ia memastikan kebutuhan logistik harian dan masker bagi WNI yang ada di Tiongkok, khususnya Kota Wuhan, terjamin dan telah dicukupi oleh pemerintah. Suplai logistik dilakukan melalui KBRI Beijing yang diserahkan kepada koordinator PPI di Wuhan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk waspada dan disiagakan karantina sesuai prosedur Kemenkes. Pun, pihaknya akan lebih berhati-hati dalam memberikan izin impor produk laut dari RRT sebagai langkah pencegahan termasuk produk olahan ikan.
“Nantinya, upaya preventif melalui produk impor akan dikoordinasikan dengan Kemenperin,” tandas Edhy.
Disamping itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan pentingnya desiminasi informasi terkait Novel Coronavirus. Belakangan, tidak sedikit informasi yang berkembang di masyarakat malah menimbulkan kekhawatiran hingga ketakutan berlebih.
Menkes Terawan meyakinkan bahwa meskipun belum ada vaksin untuk Novel Coronavirus, masyarakat tidak perlu khawatir. Kuncinya adalah tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, sebab imunitas yang baik akan dengan mudah menangkal masuknya virus ke dalam tubuh.
“Jadi, imunitas tubuh menjadi daya tangkal utama menghadapi virus ini. Terbukti, 243 WNI kita yang masih terkurung di Provinsi Hubai kondisinya masih sehat padahal mereka berada di sentral penularan pertama pusat wabah,” pungkas Menkes.
Seluruh peserta rapat turut sepakat, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretaris Kemenko Polhukam, Direktur Jenderal Imigrasi, perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Riset dan Teknologi. (kominfo)
