🔊 Baca Artikel

Indovoices.com-Distribusi bansos yang tidak merata dan tumpang tindih terus menjadi sorotan publik. Bahkan, Mensos Juliari Batubara mengakui ada keterlambatan distribusi bansos karena terlalu banyaknya jenis program bansos dari pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Juliari menyoroti bahwa di DKI banyak warga masyarakat yang menerima bantuan dobel, yaitu dari Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta.

Padahal, menurut dia, dulu Kemensos dan Pemprov DKI sepakat bahwa target penerima bansos mereka berbeda. Supaya jangkauan penerima bansos lebih luas.

“Pada saat rapat terbatas (ratas) terdahulu, kesepakatan awalnya enggak demikian. Gubernur DKI minta pusat untuk cover keluarga yang tidak bisa di-cover oleh DKI. Artinya mereka enggak memberikan data yang sama. Tapi yang terjadi di lapangan ternyata datanya sama persis,” lanjutnya.

Di sisi lain, masih banyak juga masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut meski masuk dalam kategori yang membutuhkan.

Untuk itu, politikus PDIP ini menyarankan pada masyarakat yang sudah menerima bantuan agar bisa membaginya pada pihak yang belum menerima bantuan. Sehingga, bansos bisa terdistribusi secara adil dan merata.

“Yang kami lakukan adalah menyampaikan kepada mereka bahkan langsung kepada warga agar enggak terlalu ribut atau kaku terhadap data,” ujar Juliari.

“Saya instruksikan agar bantuan tersebut apabila pada saat diantar ke warga yang namanya ada, mintakan saja ke warga apakah ada warganya yang belum terima bantuan. Apakah boleh dibagi sedikit dan warga menyanggupinya,” tambahnya.

Dari peninjauannya di lapangan, ternyata, kata Juliari, banyak masyarakat yang menyetujui instruksinya tersebut. Mereka secara gotong royong ikut membantu dan berbagi bansos kepada mereka yang belum menerima.

“Saya dialog langsung menanyakan ke warga ternyata enggak bermasalah. Namun saya minta supaya bantuannya enggak langsung dibagi RT/RW. Ditanyakan dulu warga yang namanya ada baru, kalau mau dibagi lalu dibagi,” ujarnya. (msn)