Dengan mata menerawang, perempuan berkaca mata ini mengisahkan bagaimana ia jatuh bangun mengasuh dan membesarkan Stephanie. Fani, demikian Stepahie biasa disapa, adalah penyandang disabilitas intelektual yang telah menjuarai berbagai kejuaraan renang di tingkat nasional dan internasional, atlet bowling, dan juga pemain piano yang pernah meraih rekor Museum Rekor Indonesia (MUR)I bermain piano selama 22 jam non stop.

“Awalnya saya takut apakah saya mampu membimbing dia menuju kemandirian. Saya berpikir keras bagaimanapun caranya. Paling tidak bisa harus bisa mengurus dirinya sendiri,” kata Yustina.

Bagi perempuan asal Pasuruan, Jawa Timur ini, rasa takut itu baik karena setelah itu kita mencari solusinya, mencari cara untuk mengatasi rasa takut itu. “Saya mengajarkan Stephanie berenang sejak 1,5 tahun, mengenalkannya pada musik piano. Keduanya saya ajarkan sendiri. Baru usia 8 tahun mulai les renang dan main piano,” katanya.

Perjuangan mulai membuahkan hasil saat Stephanie mulai meraih berbagai kejuaraan renang. Sampai pada satu titik ia tenggelam saat mengikuti salah satu perlombaan. “Tiga tahun dia mengalami trauma. Tidak mau berenang sama sekali. Tidak mau menyentuh kolam renang,” kata Yustina dengan mata berkaca-kaca.

Namun ibu tiga anak ini tak menyerah. Ia menggendong putrinya kembali ke tengah arena renang. Di tengah kolam renang yang ramai pengunjung ia menuntun Stephanie menyentuh air dan merasakan kembali bagaimana atmosfer dalam sebuah pertandingan. “Pada titik ini banyak orang bilang saya memaksakan kehendak sendiri. Tidak kasihan pada anak sendiri. Tapi saya punya keyakinan kuat, Stephanie pasti bisa,” ujarnya.

Segala usaha tersebut membuahkan prestasi yang bertubi-tubi. Fani, nama panggilan Stephani, meraih medali emas di Special Olympics World Summer Games di Athena, Yunani, 2011. Fani adalah peraih medali emas pertama untuk Indonesia di cabang Renang saat itu.

Fani juga salah satu pemegang Obor Olympiade London 2012. Ia menjadi satu-satunya anak berkebutuhan khusus dari 20 anak dari berbagai dunia yang dipilih dalam kesempatan tersebut. Gadis berambut panjang ini juga pernah diundang bertemu Presiden Joko Widodo. Ia berbincang tentang perlindungan hak-hak disabilitas dengan orang nomor satu di Indonesia.

Kini ia menjadi International Global Messenger yakni Duta Penyampai Pesan Inklusi dan Respek Anak-anak Penyandang Tunagrahita. Ia dipilih oleh Special Olympics International, Washington DC, USA. Fani terpilih dari 180 negara dan Indonesia baru pertama kalinya mendapat kesempatan berharga ini.

“Di Hari Disabilitas Internasional ini saya berharap agar pemerintah mewujudkan harapan anak-anak disabilitas dan orang tua agar mereka mendapatkan kesempatan seluas-luasnya di dunia kerja, bisa bersekolah yang inklusi, terbangunnya klinik-klinik tumbuh kembang yang terjangkau bagi kami. Semoga ini dapat terwujud,” kata Yustina.

Indonesia Inklusi

Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden Sunarman Sukamto saat ditemui setelah mengikuti gerak jalan bersama para penyandang disabilitas mengatakan sebagaimana lompatan pembangunan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo 5 tahun ke depan adalah membentuk SDM unggul, salah satunya dengan memastikan pendidikan yang inklusif.

“Pesan Presiden Joko Widoso jelas yakni memberikan kesempatan para penyandang disabilitas untuk masuk di pemerintahan dan memastikan pendidikan inklusi dilaksanakan sepenuh hati,” katanya.

Sunarman berharap penyandang disabilitas terus mengembangkan diri dan mengaktualisasikan diri sebaik-baiknya, misalnya menjadi PNS, pegawai BUMN, swasta, ataupun jadi pelaku wirausaha.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan pada perayaan HDI 2019, Kementerian Sosial didukung oleh Bappenas meluncurkan dua peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

PP Nomor 52 Tahun 2019 menegaskan empat pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, dan Jaminan Sosial. Beleid PP Nomor 70 Tahun 2019 memberikan pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dijabarkan dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). Isi RIPD memuat visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, dan target capaian dan memiliki tujuh sasaran strategis, yaitu Pendataan dan Perencanaan yang inklusif; Penyediaan lingkungan tanpa hambatan; Perlindungan hak dan akses politik pada keadilan; Pemberdayaan dan kemandirian ekonomi inklusif; Pendidikan dan keterampilan; dan Akses dan pemerataan layanan kesehatan.

RIPD ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi. Dengan demikian upaya yang dilakukan akan mencakup tingkat pusat hingga daerah, sehingga Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul dapat terwujud.

Hari Disabilitas Internasional (HDI) diperingati setiap 3 Desember sebagai momentum meneguhkan komitmen pemerintah, lembaga, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor.

Ajang Hari Disabilitas Internasional 2019 mengangkat tema “Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul” dengan sebuah cita-cita besar Indonesia yang benar-benar inklusif, setara semua pihak, semua golongan, termasuk penyandang disabilitas.

“Indonesia inklusif berarti disabilitas dapat mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mendapatkan nutrisi, perlindungan sosial, dan terpenuhi hak-hak lainnya, sehingga disabilitas dapat mandiri, menjadi SDM yang unggul, bahkan bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara,” terang Juliari Batubara yang sejak lama dikenal dekat dengan penyandang disabilitas.

Pembangunan inklusi, lanjutnya, harus menjadi arus utama dan terintegrasi di semua sektor pembangunan, dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan. (jpp)