Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku senang karena gagasannya tentang kepemilikan rumah dengan uang muka (down payment/DP) 0% diadopsi pemerintah pusat.
“Kami bersyukur bahwa apa yang kemarin menjadi inisiatif di Jakarta, sekarang juga dilaksanakan di level nasional,” kata Anies kepada para wartawan di Jakarta, Sabtu (30/6/2018). “Jakarta mulai dan sekarang nasional mengadopsi, kita apresiasi.”
Saya bangga dengan Gubernur baru Jakarta, bangga sekali. Bayangkan, janji kampanye yang sudah setahun belum juga kelihatan titik terangnya, sekarang diadopsi pemerintah pusat. Bank Indonesia mengeksekusi kebijakan Kredit Kepemilikan Rumah dengan DP 0%, per 1 Agustus 2018. Artinya, masyarakat bisa memiliki rumah tanpa uang muka sepeserpun, asal ada jaminan mampu membayar cicilan sebesar (minimal) 3 juta perbulan selama 20_30 tahun, rumah impian sudah jadi milik kita. Begitu kan ya?
Saya tidak paham bagaimana skema dan hitung-hitungannya di Bank. Tapi saya rasa kredit rumah beda dengan kredit motor. Kredit motor, buat orang yang tidak punya pekerjaan tetap sekalipun masih mampu dilakukan, asal dia rajin berkeliling dijalan, cicilan bakal terbayar. Kendaraan bisa jadi modal kerja, 1,5 _ 2 juta perbulan selama 3 tahun, masih disanggupi (segitu saja masih banyak kasus penarikan motor oleh debt collector karena tunggakan kredit berbulan-bulan). Ini yang jadi alasan Anies, membandingkan kredit rumah dengan kredit motor. Kredit motor saja mudah, kenapa kredit rumah susah?
Yang jadi masalah, janji kampanye Anies adalah rumah tapak DP Nol Rupiah buat masyarakat kecil berpenghasilan pas-pasan. Pas-pasan disini nilainya tidak lebih dari 4 juta sebulan, setara UMR. DP Nol rupiahnya sih gurih, tapi cicilan sebesar sekian titik nol-nol sekiannya itu yang bakal bikin pusing tujuh keliling. Bisa saja dibangun rumah tapak, tapi mana tanahnya? Mau digeser kerumah susun sampai rumah lapis yang ukurannya 21 meter, dengar harganya saja sudah bikin kita bak keselak biji salak. Mahal pisan! Jadi jangan heran kalau sampai tengah hari begini skema KPR Pemprov DKI Jakarta masih belum ditemukan, masih dibicarakan. Mau dimatangkan lagi (kata Anies, ya). Dipikir-pikir, rumah susun Ahok malah lebih cocok, sudah sewanya murah, bisa ditempati 7 turunan pulak. Ah, Anies memang manis.
Kebijakan Gubernur BI sebelumnya, Agus Martowardojo, beda dengan kebijakan Gubernur BI sekarang, Perry Warjiyo. Perry beralasan diperlonggarnya Down Payment KPR sampai ketitik nol, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi juga untuk merangsang bisnis properti yang sedang lesu. Kebijakan pemerintah sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk didalamnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Walau kebijakan ini tidak dikhususkan bagi masyarakat Jakarta, Anies senang, bangga, karena merasa ide cemerlang itu berasal dari dirinya, dan bersyukur karena dilema DP 0% akhirnya pindah ke gerbong lain.
Setelah ini bisa jadi Anies lepas tangan terhadap janjinya dengan mengatakan, “BI sudah mematuhi perintah saya, silahkan diorder rumahnya”. ………….. Weewww!
