Hari ini kita mendengar bagaimana Pak Kapolri di Bekasi menghadiri, pelaksanaan ganjil genap di tol Bekasi. Patut kita syukuri pak TIto masih punya perhatian besar terhadap arus lalu lintas di Republik ini, khususnya di Jabodetabek.
Kemacetan luar biasa ini menjadi momok tersendiri bagi kota kota besar, khusunya di kawasan ibukota negara Jakarta tercinta. Program pembangunan infrastruktur untuk mendukung transportasi massal, yang sudah terlalu lama tidak dikembangkan, di eksekusi berbarengan pada era gubernur Ahok membawa konsekuensi kemacetan ada dimana mana, cost ekonomy dan sosial cost nya pun sudah terlalu besar. Itu pilihan pahit memang. Namun layaknya sakit bersalin, setelah bayinya lahir semua akan menjadi bahagia, semoga Jakarta kedepan dengan rampungnya pembangunan infrastruktur ini akan menjadi bahagia juga warganya, seperti motto gubernur Anies.
Jakarta yang sudah demikian crowded dibuat makin crowded oleh kebijakan gubernur Anies. Beberapa kebijakan populis gubernur yang berpihak kepada rakyat kecil, seperti penataan jalan dan trotor untuk pedagang kaki lima (PKL) dan pemotor, sungguh ironis, justru memperparah kemacetan.
Kali ini kita hanya akan menyoroti kebijakan penutupan jalan di TAnah Abang. Keberpihakan Anies kepada PKL. dengan menutup jalan sungguh sudah keterlaluan , merugikan pedagang resmi di dalam gedung, merugikan para supir angkot, maupun masyarakat seputar yg kena dampak penutupan jalan, yang paling pasti telah dengan terang benderang dan sengaja melanggar Undang Undang Lalu Lintas. Namun tak satupun otoritas pengendali lalu lintas mengambil langkah langkah yang tegas, terkecuali seorang Ka Dirlantas polda Jaya yang memberi rekomendasi yang tidak dihiraukan sama sekali oleh gubernur Anies. Kita sedang melihat bagaimana sebuah contoh arogansi kekuasaan di pertontonkan di halaman depan wajah negara kita, di depan hidung pemerintah pusat, ibukota negara, tanpa tersentuh sedikitpun oleh otoritas penegakan hukum?? Bukan kah kita mempercayai bangsa ini adalah bangsa yang menghormati hukum pak Tito?? Ingat pak, pelanggaran UU lalu lintas itu bukan delik aduan, jadi tak perlu ada yang melapor seharusnya.
Cerita case Anies ini menjadi sangat menarik pak Tito!! Bisa bapak bayangkan seandainya saja ada sekolompok anak anak waras katakanlah hanya berjumlah 15 orang ( mereka waras, karena saya beranggapan kita warga yang hanya diam saja ketika melihat pejabat publik yang seharusnya taat hukum, melanggar hukum secara terang benderang dan sengaja, melakukan pembangkangan adalah orang orang yang kurang waras… termasuk yang membaca artikel ini… ha ha ha )
Mereka dengan caranya sendiri, misalnya mereka memarkir kendaraan di tengah jalan di 5 titik lokasi strategis, seperti jalan tol menuju Bandara Soekarno Hatta, pelabuhan Tj Priok, Jl Jendral Sudirman, Jalan Merdeka utara depan istana Presiden dan Jl Pondok Indah berjejer 3 ditengah jalan dengan alasan mogok, kemudian mereka melarikan ke polres terdekat memberi tahu apa yang sudah mereka lakukan (istilah kerennya menyerahkan diri ke polisi), apa yang dapat bapak bayangkan pak Tito?? Mereka tidak membutuhkan 7 juta massa untuk membuat kekacauan pak, cukup 15 orang!!!
Akan ada kelumpuhan dalam skala nasional. Akan ada ratusan penerbangan delay, akan ada kekacauan dalam bongkar muat di pelabuhan Tj Priok, akan ada caci maki di jalanan karena seluruh jakarta menjadi stuck tak bergerak, para diplomat asing akan garuk garuk kepala, tanpa ada alasan yang bisa dimengerti, padahal itu hanya kerja usil 15 anak yang terinspirasi kelakukan gubernurnya menutup jalan tanpa tersentuh hukum.
Kerugian ekonomisnya mungkin diatas 1 Triliun
Kerugian sosialnya tak bisa diukur
Indonesia akan menjadi tertawaan dunia, karena macet total gara gara iseng anak anak abg, malunya tuh disini sambil menunjuk dada pak Tito…… ha ha ha….
Dan reputasi pemerintahan pak Jokowi sendiri dipertaruhkan, barangkali kredebilitas pak Jokowi sebagai presiden yang seharusnya bisa menjamin penegakkan hukum positif dipertanyakan. Kalo pak JK sendiri ah sudah lah…. karena beliau dalam pelbagai kesempatan begitu bangganya melihat gubernur usungannya berkarya, kalo beliau punya harga diri seharusnya berani mengundurkan diri, karena orang yang direkomendasikannya begitu rendah kualitasnnya….
Jadi sebelum semuanya terlambat, pak Tito anda harus menghentikan semua “kegilaan” ini !!!
Pak Tito anda sebagai pemegang, kekuasaan dalam penegakan hukum harusnya berbuat sesuatu, sebelum chaos itu menjadi kenyataan yang pahit….
Salam inspirasi dari gubernur keberpihakan…..
Note: semoga pembaca tidak terinspirasi dan melakukannya ya….:)