Sebelumnya Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta pernah menyampaikan pandangan umum partainya terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Anies-Sandi (Sandi masih menjabat sebagai wakil Gubernur ketika itu) tahun 2017-2022.
Saat itu Fraksi Gerindra menilai program OK OCE yang diusung Sandi belum bisa menampung warga DKI Jakarta di usia produktif perihal lapangan kerja dan kewirausahaan.
“Seperti kita ketahui di DKI Jakarta tiap tahunnya ada ribuan siswa tingkat SMA, perguruan tinggi di-PHK yang menyebabkan pengangguran terus meningkat,” kata anggota DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra, Fadjar Sidik, 2 April 2018.
“Fraksi Gerindra yakin program itu (OK OCE) belum akan menampung usia produktif tersebut,” imbuhnya.
Kritikan lebih pedas disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Iman Satria yang mulai meragukan kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Anies Baswedan. Menurutnya sejak dibentuk Januari lalu, TGUPP belum terlihat hasil kerjanya. Malahan, ada bagian TGUPP yang tampaknya sama sekali tak berfungsi.
Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GerindraDKI itu mengatakan bahwa uang negara yang dianggarkan untuk tim tersebut mencapai Rp 28 miliar.
“Tetapi, mana kerjanya? Tak ada. Gampang saja menilainya, masyarakat sering mengadu ke dewan (karena) susahnya mengadu ke pemprov dan serapan (anggaran) masih rendah masuki tengah tahun ini,” jelasnya, Rabu 2 Mei 2018.
Menurutnya TGUPP merupakan kelompok yang terdiri atas orang-orang profesional yang bisa membantu Gubernur Anies dalam upaya mempercepat pembangunan. Tapi, kini kenyataannya APBD habis untuk membayar orang yang tak terlihat kerjanya.
Dan sekarang, giliran Fraksi PKS yang mengungkapkan rasa tidak puasnya terhadap hasil kerja Anies selama memimpin DKI. PKS tak ragu-ragu melontarkan kritik tajam mengenai kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Itulah yang terjadi saat rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi DPRD DKI terhadap APBD Perubahan 2018, Rabu 26 September 2018.
Selain menilai pembangunan rumah DP nol rupiah dan rehabilitasi gedung sekolah yang berjalan sangat lambat. PKS juga menyoroti angka penyerapan anggaran yang hingga Juni lalu baru mencapai 28,5 persen. Hal ini disampaikan oleh politikus PKS Dite Abimanyu yang membacakan pandangan fraksinya di paripurna.
“Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti soal batalnya pembangunan proyek tiga rumah susun pada tahun ini. Ketiga proyek rusun itu ialah Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat,” pungkas Dite.
Dite menuturkan, hampir satu tahun pemerintahan Anies berjalan, pembangunan unit rumah DP nol rupiah baru berjalan di satu lokasi, yakni di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Proyek itu dibangun oleh PD Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Proyek rumah susun DP nol rupiah di Klapa Village ini ditargetkan rampung pada Juli 2019 mendatang. Ada 703 unit yang akan tersedia di lokasi itu. Selain itu, skema pembiayaan bagi pemesan unit rumah DP nol rupiah masih belum dirilis. Meski sejak April 2018 lalu dijanjikan agar unit rumah DP nol bisa segera dipesan masyarakat.
Jadi soal ketidakbecusan si gubernur bukan isapan jempol belaka. Karena sekarang yang mengkritisi ternyata tidak hanya dari partai lain, namun juga dari partai pengusung si gubernur itu sendiri. Kalau soal menata kata, saya pribadi harus mengacungkan jempol buat Anies. Namun masalahnya, pintar menata kata belum tentu pintar menata kota juga, setidaknya teori tersebut sudah terbukti sekarang.
Saya yakin si gubernur sebenarnya menyadari ketidakmampuannya, sangat-sangat sadar malah, makanya sejak awal pemerintahannya, si gubernur rajin membentuk berbagai tim. Selama satu tahun dia memimpin Jakarta, setidaknya sudah 14 tim yang dibentuk oleh dirinya.
Mulai dari TGUPP yang terkenal karena menguras APBD DKI hingga 28 miliar rupiah per tahun, tim evaluasi tata kelola air, tim pelaksanaan program OK Otrip, bahkan untuk merumuskan subsidi perkeretaapian pun ada timnya dan yang lebih lucu lagi buat mengurus acara di Monas, juga ada tim nya tersendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada link di bawah ini.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/20/10493881/selama-10-bulan-ini-14-tim-yang-dibentuk-pemprov-dki
Mungkin tujuannya supaya tim-tim itu saja yang bekerja, dirinya cukup menerima laporan dan dapat nama saja. Namun sayangnya harapan jauh dari kenyataan. Bagaimana mau efektif? Kalau yang direkrut dan ditempatkan di dalamnya hanyalah orang-orang yang berstatus sebagai timses atau pendukungnya saat pilkada DKI yang lalu. Kemampuan atau kapabilitas personil tim juga sangat diragukan. Kerja gak ada hasil, gaji jalan terus, itulah Anies.
Jadi tidaklah mengherankan bila kepemimpinan Anies di DKI, hampir setiap waktu dikritisi tidak hanya oleh masyarakat namun juga anggota dewan. Dan kebetulan bulan ini giliran anggota dewan dari fraksi Gerindra yang memberikan kritisinya. Apakah Anies akan berubah? Saya meragukannya. Banyak kritik yang sudah dilayangkan, hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri.
Jangankan kritik dari anggota dewan, rekomendasi dari KASN saja pun berani dia abaikan, sampai-sampai KASN meneruskan laporan dan rekomendasi terkait hal ini ke Presiden. Namun menurut saya pribadi, Presiden harusnya tidak mengambil keputusan apapun terkait Anies sampai dirinya terpilih untuk kedua kalinya nanti.
Bukan apa-apa, takutnya malah dimanfaatkan untuk keperluan politisasi. Katakanlah presiden memberikan teguran atau bahkan pemecatan. Tentu hal ini tidak akan disia-siakan kelompok sebelah bermain playing victim, berpura-pura dizolimi untuk meraih simpati masyarakat. Bukan langkah yang menguntungkan bagi presiden terutama menjelang pilpres yang tinggal beberapa bulan lagi.
Soal Anies? Biarlah dia meluluhlantakkan kota ini dulu sepuasnya, sampai warga Jakarta sudah tidak tahan lagi lalu ramai-ramai menggeruduk Balaikota untuk menurunkan dirinya sendiri. Saat itu tentu dia tidak bisa playing victim lagi. Bukankah begitu kawan?
Discussion about this post