Indovoices.com –Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo segera menggelar operasi pasar untuk menekan harga kedelai yang melonjak di pasaran. Hal itu disampaikan Ma’ruf saat menerima Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di rumah dinas Wapres, Jakarta.
“Kalau bisa segera dilakukan semacam operasi pasar, maka lakukanlah operasi pasar itu pesan wakil presiden kepada Mentan, dan Mentan menyanggupi,” ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi yang dihubungi terkait pertemuan.
Mentan, kata Masduki, mengungkap stok kedelai yang ada saat ini masih cukup untuk melakukan operasi pasar. Namun, Masduki tidak mengungkap detil jumlah stok kedelai yang ada saat ini.
Namun, hanya dia memastikan, operasi pasar akan dilakukan hingga harga kedelai normal. “Saya lupa jumlahnya tapi cukup untuk melakukan operasi pasar, jadi dia (Mentan) itu pokoknya diminta melakukan itu supaya harga kedelai bisa turun hingga kembali normal,” kata Masduki.
Selain itu, Wapres, kata Masduki, mengingatkan Menteri Pertanian untuk mengantisipasi kenaikan kedelai terulang kembali. Terutama, komoditas pangan yang berasal dari luar negeri atau impor.
Wapres meminta, Kementrian Pertanian lebih mengintensifkan penanaman kedelai dalam negeri untuk jangka panjang. “Dalam jangka panjangnya, wapres berharap supaya ini tidak terus berulang, bagaimana dalam jangka panjang itu dilakukan upaya- upaya penanaman penanaman kedelai secara lebih intensif,” ungkapnya.
Wapres, lanjut Masduki, juga meminta ada jaminan harga dari Pemerintah kepada petani kedelai. Hal ini agar petani mau menanam kedelai.
“Dan ada jaminan harga dari pemerintah terhadap para petani, karena kalau dibiarkan model pasar bebas seperti yang sekarang terjadi, maka siapa pun petani yang mau menanam kedelai,” ujarnya.
Tak hanya itu, Wapres juga akan meminta menteri perdagangan berkoordinasi dengan Kementerian pertanian terkait kebijakan impor kedelai. Sebab, ada keluhan dari Kementerian Pertanian terkait kebijakan impor kedelai.
“Kewenangan untuk melakukan impor kedelai itu tidak ada dalam kewenangan kementan, tapi itu ada di kementerian lain, kalau memang itu hambatannya, ya udah saya (wapres, red) akan melakukan koordinasinya nanti dengan menko ekonominya,” ungkapnya.(msn)
